PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN REGIONAL (IPR) - PowerPoint Presentation

Slide1

PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN REGIONAL (IPR) PROVINSI NTB

Oleh:BPS PROVINSI NTBMataram, 8 Mei 2015

Slide2

OUTLINE PAPARAN

1235

2

Slide3

- Tujuan Pembangunan Kesejahteraan (Sesuai dengan

Pembukaan UUD1945, alinea IV).Tidak mudah untuk mengukur kemajuan pembangunan serta keterbandingannya antar daerah.Alat Ukur Kinerja Pembangunan: indikator tunggal, indikator komposit??

I. Pendahuluan

Slide4

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kelemahan : tingginya nilai PDRB tidak menjamin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mengukur 3 aspek utama pembangunan manusia (UNDP, 1990) yaitu pengetahuan (knowledge), Peluang Hidup (Longevity) dan hidup layak (decent living). Alat Ukur Kinerja Pembangunan Yang Sering digunakan

Slide5

Latar Belakang Penyusunan IPREvaluasi

terhadap kinerja pembangunan NTB diharapkan mencakup sebanyak mungkin aspek-aspek yang dapat menggambarkan kondisi dan perkembangan suatu daerah.“Semakin banyak dimensi/variable/indikator yang dilibatkan untuk mengukur kinerja pembangunan, maka akan memberikan hasil yang mendekati benar (Kerlinger

, 1995)”.

Slide6

Indeks Pembangunan Regional (IPR) Mengukur kinerja pembangunan wilayah dari berbagai dimensi (BPS, 2009)

, serta mampu memotret perbedaan tingkat pembangunan baik antar wilayah maupun antar waktu.Ada pembeda pengukuran pencapaian pembangunan daerah karena kinerja pembangunan yang diukur mencakup banyak aspek, sementara IPM mengukur kinerja pembangunan dengan pendekatan kualitas manusia (human), sehingga IPR dimaksudkan untuk melengkapi ukuran IPM yang ada.

Kenapa IPR??

Slide7

Tujuan Penyusunan IPR (1)

Secara umum :Penyusunan Indeks Pembangunan Regional (IPR) Provinsi NTB Tahun 2013 untuk mengukur kinerja pembangunan antar wilayah dan antar waktu di Provinsi NTB.

Slide8

Secara Khusus:Membandingkan kinerja pembangunan regional

antar kabupaten/kota.Melihat perkembangan kinerja pembangunan regional pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2011-2014.Mengidentifikasi kabupaten/kota dengan kinerja pembangunan regional terbaik dan terburuk pada setiap dimensi pembangunan.Menawarkan ukuran alternatif

untuk evaluasi kinerja pembangunan bagi perumus kebijakan.

Tujuan Penyusunan IPR (2)

Slide9

II. Tinjauan Pustaka

Wang (2007) dalam publikasi ADB Institute Discussion Paper no. 66 berjudul “Who’s in First? A Regional Development Index for the People’s Republic of China’s Provinces”. Penyempurnaan penyusunan Indeks Pembangunan Regional (BPS, 2010), menentukan lima dimensi pembangunan yang mencakup Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial, Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik, Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup, dan Dimensi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Slide10

Pohon IPR10

IPREKONOMIINFRASTRUKTUR & PELAYANAN PUBLIK

KUALITAS LINGKUNGAN HIDUPTEKNOLOGI, INFORMASI & KOMUNIKASI

SOSIAL

Slide11

Pohon Dimensi Ekonomi

EKONOM

I

PENDAPATAN & URBANISASIKETENAGAKERJAAN

Daya Beli

PPP per kapitaUrbanisasi

Pekerja formalPekerja

fulltime

Pkrj dgn upah > UMP

PAD per penerimaan

PMTB thd PDB

Kontribusi Tersier thd PDB

KEMAMPUAN KEUANGAN, INVESTASI & STRUKTUR EKONOMI

Slide12

Pohon Dimensi Sosial

12

SOSIAL

PENDIDIKAN

KESEHATAN

RLS / MYS

AMH

AHH

KEPENDUDUKAN

SOSIAL LAINNYA

APS 7 – 12 thn

APS 13 – 15 thn

APS 16 – 18 thn

Pddk tamat PT/Univ

Pddk tdk sakit

Balita diimunisasi

Pertumbuhan pddk

Ratio ketergantungan

TFR

Persepsi keamanan baik

Pddk bukan korban kejahatan

Pddk tidak miskin

Slide13

Pohon Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik

INFRASTRUKTUR & PELAYANAN PUBLIK

PENDIDIKAN

KESEHATAN

Rasio murid/kelas SD

Rasio murid/kelas SMP

Rasio murid/kelas SMU

Rasio tempat tidur RS per pddk

Rasio puskesmas per pddk

RT dgn listrik

Rasio kantor bank per kecamatan

INFRASTRUKTUR & PELAYANAN PUBLIK LAIN

Ratio dokter per pddk

Persalinan balita oleh tenaga medis

Pddk berobat ke RS dan dokter

Lahan sawah beririgrasi

Panjang jalan diaspal

Slide14

Pohon Dimensi Lingkungan Hidup

LINGKUNGAN HIDUP

PENCEMARAN UDARA

Konsentrasi NO

2 di udara

PENCEMARAN AIR/TANAH

Konsentrasi SO2 di udaraDesa tdk mengalami pencemaran udara

Konsentrasi BOD pada air sungai

Konsentrasi COD pada air sungai

Konsentrasi DO pada air sungai

Desa tdk mengalami pencemaran air

Desa tdk mengalami pencemaran tanah

RT dengan akses air minum bersih

RT dengan akses sanitasi layak

Slide15

Pohon Dimensi Teknologi, Informasi dan Komunikasi15

I

NFORMASI, TEKNOLOGI & KOMUNIKASI

TEKNOLOGI

INFORMASIRT dengan PC/Laptop

RT Akses InternetPddk mendengarkan radio

Pddk nonton tv

Pddk baca koran

Rasio kantor pos/desa

RT menguasai tlp

RT Menguasai HP

KOMUNIKASI

Slide16

III. Metodologi Penyusunan IPR

1

. Sumber DataData BPS, baik dari hasil

sensus maupun survei, sedangkan data lainnya diperoleh dari dinas/instansi lainnya.Dilakukan interpolasi/proxy

pada data yang tidak tersedia secara kontinyu setiap tahun

.2. Transformasi Indikator : Metode Max-Min.Pembobotan

Indikator

:

Metode

Korelasi

.

Pembobotan

Subdimensi

:

M

etode

Equal Weighting

(EW);

semua

variabel

diberikan

penimbang

yang

sama

.

Ini

menunjukkan

bahwa

semua

variabel

sama

“

penting

”.

Pembentukan

IPR dan Dimensi

IPR

:

Agregasi Linier

(LA)

digunakan

jika setiap indikator memiliki ukuran yang sama dan mendasarkan pada proporsionalitas bobot indikator, Dalam LA, pengaruh perbedaaan nilai indikator bersifat

konstan

.

Slide17

IV. Outline Penulisan IPR 2014Bab I. PendahuluanBab II.

Tinjauan Pustaka Pengukuran Pembangunan RegionalBab III. Kerangka Penyusunan Indeks Pembangunan Regional (IPR)Bab IV. Metodologi Penyusunan Indeks Pembangunan Regional (IPR)Bab V. Kinerja Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Bab VI. Kesimpulan dan Saran

Slide18

Jadwal Penyusunan IPR 2014

KegiatanMaret 2015April 2015Mei 2015Juni 2015Juli 2015Agustus 201

5September 2015

Oktober 2015

IIIIIIIVI

IIIIIIVIII

IIIIVIIIIII

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Persiapan

Pengumpulan Data

Validasi Data

Kompilasi Data

Pengolahan Data

Tabulasi Data

Analisis IPR

Penyusunan Publikasi

Pencetakan Publikasi

Slide19

V. Evaluasi Penyusunan IPR 2013Terdapat beberapa

indikator yang tidak tersedia sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai bagian penghitungan komposit sub dimensi IPR. Indikator tersebut adalah indikator lingkungan hidup yang bersumber dari data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Penelitian (BPLHP). Pada sub dimensi pencemaran udara hanya tersedia satu

dari tiga indikator yaitu persentase desa yang tidak mengalami pencemaran

udara dan pada sub dimensi pencemaran air/tanah dari 7

indikator hanya tersedia empat indikator saja yaitu persentase

desa yang tidak mengalami pencemaran air, persentase desa yang tidak mengalami

pencemaran tanah, persentase rumah tanggga yang mengakses air bersih

dan

persentase

rumah

tanggga

dengan

sanitasi

layak

,

maka

dalam

penghitungan

bobotnya

,

dua

sub

dimensi

lingkungan

hidup

tersebut

digabung

menjadi

satu

sub

dimensi

menjadi

sub

dimensi

pencemaran

udara

,

tanah

dan

air

.

Keterbatasan

indikator

dimensi

lingkungan

hidup

tersebut

menyebabkan

nilai dari dimensi

lingkungan hidup tersebut

tidak dapat terbanding

dengan

nilai

dimensi

lingkungan

hidup

provinsi

lainnya

.

Slide20

Evaluasi Penyusunan IPR 2013Selain itu, terdapat beberapa

indikator yang bersumber dari data yang tidak tersedia secara kontinyu setiap tahun, seperti data yang bersumber dari Podes dan Susenas Modul Sosial Budaya dan Perumahan (MSBP) serta parameter demografi yang bersumber dari data Sensus Penduduk 2010 (SP2010), sehingga dilakukan interpolasi/proxy agar indikator tersebut bisa tersedia sampai

dengan periode yang diinginkan.Tidak lengkapnya indikator pada

dimensi lingkungan hidup menyebabkan penghitungan IPR NTB tidak

melibatkan dimensi lingkungan hidup (agar dapat terbanding secara

nasional).

Slide21

Capaian Kinerja Pembangunan Regional Provinsi NTB 2013

Slide22

IPR (Tanpa Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup) Tahun 2008 Menurut Provinsi

Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

Slide23

IPR (Tanpa Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup) Tahun 2009 Menurut Provinsi

Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

Slide24

Perkembangan IPR NTB (Tanpa Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup) dan Dimensi Pembentuknya, Tahun 2008-2013

Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Penyusunan IPR 2010

BPS, Hasil Olahan IPR 2013 (Nilai IPR tahun 2011-2013)

Slide25

IPR Dimensi Ekonomi Tahun 2008 Menurut Provinsi

Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

Slide26

IPR Dimensi Ekonomi Tahun 2009 Menurut Provinsi

Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

Slide27

Perkembangan IPR Dimensi Ekonomi Provinsi NTB, Tahun 2008-2013

Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Penyusunan IPR 2010

BPS, Hasil Olahan IPR 2013 (Nilai IPR tahun 2011-2013)

Slide28

Perkembangan Nilai Subdimensi Ekonomi NTB, Tahun 2008-2013 

Tahun Subdimensi Ekonomi Dimensi EkonomiPendapatan dan Urbanisasi

KetenagakerjaanKemampuan

Keuangan Daerah, Investasi dan

Struktur Ekonomi

(1)

(2)(3)

(4)

(5)

2008

38,18

34,77

36,10

36,30

2009

38,87

39,40

38,11

38,80

2011

39,46

54,75

50,40

48,20

2012

39,71

54,34

52,43

48,83

2013

40,24

54,81

52,75

49,27

Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

Slide29

Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi Berdasarkan nilai subdimensi dan indikatornyaSubdimensi Pendapatan dan Urbanisasi

NTB memiliki kemampuan daya beli yang sudah cukup baik, terlihat dari kemampuan daya belinya yang mencapai Rp. 648.659,- pada tahun 2013. Meskipun belum mencapai target maksimum daya beli (Rp. 732.720, target PJP II tahun 2018), namun NTB menunjukkan kemampuan daya beli NTB yang relatif lebih baik jika dibandingkan provinsi lainnnya (sampai dengan tahun 2013 NTB termasuk 10 besar provinsi dengan kemampuan daya beli tertinggi). Kondisi sebaliknya terlihat dari besarnya PDRB per kapita NTB yang menunjukkan nilai yang relatif rendah. Pada tahun 2008, PDRB perkapita NTB ADH berlaku dengan memasukkan sub sektor pertambangan non migas mencapai Rp.8.017.089,- kemudian meningkat menjadi Rp.11.946.495,- di tahun 2013 atau mengalami pertumbuhan 11,74 persen. Meskipun memiliki pertumbuhan yang tergolong tinggi, namun nilai PDRB NTB ternyata masih jauh tertinggal dari provinsi lainnya.

Slide30

Sub dimensi ketenagakerjaan-

Persentase penduduk yang bekerja ≥ 35 jam seminggu relatif rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. - Sampai dengan tahun 2013, kurang dari 50 persen pekerja di NTB memiliki upah

diatas UMP. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan

ketenagakerjaan di NTB belum mampu menciptakan

kesejahteraan bagi para buruh/karyawan melalui

peningkatan pendapatannnya.Sub

dimensi kemampuan keuangan daerah,

investasi

dan

struktur

ekonomi

.

-

Persentase

kontribusi

tersier

terhadap

PDRB NTB

masih

relatif

rendah

jika

dibandingkan

dengan

provinsi

lainnya

.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi Berdasarkan nilai subdimensi dan indikatornya

Slide31

IPR Dimensi Sosial Tahun 2008 Menurut Provinsi

Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

Slide32

IPR Dimensi Sosial Tahun 2009 Menurut Provinsi

Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

Slide33

Perkembangan IPR Dimensi Sosial Provinsi NTB, Tahun 2008-2013

Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Penyusunan IPR 2010

BPS, Hasil Olahan IPR 2013 (Nilai IPR tahun 2011-2013)

Slide34

Kab/Kota

Subdimensi SosialSosialPendidikanKesehatanKependudukanSosial

Lainnya(1)

(2)

(3)(4)

(5)

(6)

2008

63,74

76,08

69,70

82,53

73,00

2009

63,36

79,42

70,80

82,57

74,00

2011

65,37

79,88

87,28

90,58

80,78

2012

67,78

80,35

87,98

91,29

81,85

2013

68,53

80,37

90,02

91,51

82,61

Perkembangan Nilai Subdimensi Sosial NTB

Tahun 2008-2013

Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Penyusunan IPR 2010

BPS, Hasil Olahan IPR 2013 (Nilai IPR tahun 2011-2013)

Slide35

Sub dimensi PendidikanRata-rata lama sekolah

NTB masih berada pada angka 7,20 tahun.Angka melek huruf yang masih berada di kisaran 85 persen.Penduduk berusia 24 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan perguruan tinggi masih berada di bawah 10 persen.Masih rendahnya capaian

pembangunan bidang pendidikan NTB merupakan salah satu penyebab tertinggalnya capaian

bidang sosialnya jika dibandingkan dengan provinsi lainnya

, dan bahkan sub dimensi pendidikan NTB masih tertinggal jika dibandingkan

dengan Provinsi NTT.Evaluasi Kinerja Pembangunan Sosial Berdasarkan nilai subdimensi dan indikatornya

Slide36

Sub dimensi kesehatan AHH NTB pada

tahun 2013 sebesar 63,21 tahun, indikator tersebut menempatkan NTB sebagai provinsi dengan angka harapan hidup terendah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan NTB perlu mendapatkan perhatian lebih. Persentase balita yang diimunisasi terlihat cukup menggembirakan, data Susenas 2013 menunjukkan bahwa sekitar

97,44 persen balita diimunisasi, hal ini menunjukkan upaya yang cukup

tinggi dari pemerintah daerah rangka menurunkan angka

kematian bayi dan balita yang secara tidak langsung diharapkan dapat

meningkatkan AHH NTB.Evaluasi Kinerja Pembangunan Sosial Berdasarkan nilai subdimensi dan indikatornya

Slide37

Sub dimensi kependudukan Laju pertumbuhan NTB tahun 2008 sebesar 1,61 persen diproyeksikan menjadi 0,60 persen di tahun 2035 (BPS, 2013). Sementara TFR juga diperkirakan akan menurun dari 2,72 di tahun 2010 menjadi 2,09 di tahun 2035 (BPS, 2013). Turunnya laju pertumbuhan penduduk dan TFR memperlihatkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengendalikan jumlah penduduk.

Rasio ketergantungan masih menunjukkan angka di atas 50 persen (52,43 persen tahun 2013). Ini artinya beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif masih cukup besar. Evaluasi Kinerja Pembangunan Sosial Berdasarkan nilai subdimensi dan indikatornya

Slide38

Sub dimensi sosial lainnyaPersentase penduduk miskin di NTB relatif cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi NTB, NTT, Gorontalo, Maluku, Papua Barat dan Papua pada periode 2008-2009 adalah enam besar provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi.

Berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah NTB dinilai telah cukup berhasil dalam rangka penurunan tingkat kemisikinan, terlihat dari semakin menurunnya persentase penduduk miskin NTB setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin menurun dari 22,80 persen tahun 2008 menjadi 17,25 persen di tahun 2013.Evaluasi Kinerja Pembangunan Sosial Berdasarkan nilai subdimensi dan indikatornya

Slide39

IPR Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik Tahun 2008 Menurut Provinsi

Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

Slide40

IPR Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik Tahun 2009 Menurut Provinsi

Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

Slide41

Perkembangan IPR Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik Provinsi NTB, Tahun 2008-2013

Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Penyusunan IPR 2010

BPS, Hasil Olahan IPR 2013 (Nilai IPR tahun 2011-2013)

Slide42

Kab/Kota

Subdimensi Infrastruktur dan Pelayanan PublikInfrastruktur dan Pelayanan PublikPendidikanKesehatanInfrastruktur dan

Perjalanan Publik Lainnya

(1)(2)

(3)

(4)

(5)2008

74,63

33,04

72,89

60,20

2009

72,49

33,64

77,23

61,10

2011

76,67

41,93

87,74

68,78

2012

81,98

44,17

89,04

71,73

2013

85,65

53,71

89,53

76,30

Perkembangan Nilai Subdimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik NTB,Tahun 2008-2013

Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Penyusunan IPR 2010

BPS, Hasil Olahan IPR 2013 (Nilai IPR tahun 2011-2013)

Slide43

Sub dimensi pendidikan Rasio murid terhadap jumlah kelas baik di jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA masih melebihi target minimum daya tampung kelas. Pada tahun 2013, rasio murid SD terhadap kelas sebesar 28,60 (target minimum mendiknas sebesar 28 murid per kelas), kemudian rasio murid SMP terhadap kelas sebesar 29,88 (target minimum mendiknas sebesar 28 murid per kelas), dan rasio murid SMA terhadap kelas sebesar 36,94 jauh melebihi target minimum mendiknas (32 murid per kelas).

Masih relatif tingginya rasio murid per kelas di NTB menunjukkan bahwa penyediaan sarana pendidikan di NTB masih belum memadai. Hal ini secara tidak langsung akan mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi tidak optimal.Evaluasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Berdasarkan nilai subdimensi dan indikatornya

Slide44

Sub dimensi kesehatan Rendahnya nilai indeks pada sub dimensi ini disebabkan oleh rendahnya rasio tempat tidur rumah sakit, rasio puskesmas dan dan rasio dokter terhadap 100.000 penduduk. Sampai dengan tahun 2013, rasio tempat tidur rumah sakit di NTB mencapai 59,95 unit per 100.000 penduduk. Kemudian rasio puskesmas baru mencapai 15,46 puskesmas per 100.000 penduduk serta rasio dokter mencapai 11,53 dokter per 100.000 penduduk.

Data susenas tahun 2013 menunjukkan bahwa hanya 33,16 persen penduduk yang berobat ke RS dan Dokter, indikator ini turut berkontribusi pada rendahnya nilai dimensi infrastruktur bidang kesehatan NTB. Sementara indikator infrastruktur kesehatan yang terlihat cukup menggembirakan adalah tingginya persentase balita dengan kelahiran terakhir ditolong tenaga medis yaitu mencapai 88,26 persen di tahun 2013.Evaluasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Berdasarkan nilai subdimensi dan indikatornya

Slide45

IPR Dimensi Teknologi, Informasi dan Komunikasi Tahun 2008 Menurut Provinsi

Peringkat 23

Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

Slide46

IPR Dimensi Teknologi, Informasi dan Komunikasi Tahun 2009 Menurut Provinsi

Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

Slide47

IPR Dimensi Teknologi, Informasi dan Komunikasi Provinsi NTB Tahun 2008-2013

Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Penyusunan IPR 2010

BPS, Hasil Olahan IPR 2013 (Nilai IPR tahun 2011-2013)

Slide48

Kab/Kota

Subdimensi Teknologi, Informasi, dan KomuniasiTeknologi, Informasi, dan KomuniasiTeknologiInformasiKomunikasi

(1)(2)

(3)

(4)

(5)2008

6,13

39,60

36,23

27,30

2009

6,13

33,91

39,62

26,60

2011

6,48

31,32

40,15

25,98

2012

8,52

31,32

43,10

27,65

2013

9,03

31,32

44,97

28,44

Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Penyusunan IPR 2010

BPS, Hasil Olahan IPR 2013 (Nilai IPR tahun 2011-2013)

Perkembangan Nilai Subdimensi TIK NTB

Tahun 2008-2013

Slide49

Rendahnya nilai dari sub dimensi teknologi NTB, disebabkan oleh kecilnya persentase persentase rumah tangga yang menguasai PC/laptop/notebook dan rendahnya persentase rumah tangga dengan minimal 1 art yang mengakses internet. Berdasarkan data susenas, masing-masing indikator tersebut baru mencapai 9,53 dan 8,53 persen di tahun 2013. Sementara rendahnya nilai pada sub dimensi informasi disebabkan oleh rendahnya persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mendengarkan siaran radio (8,71 persen tahun 2013) dan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca surat kabar (7,22 persen tahun 2013), sedangkan untuk penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton siaran TV sudah menunjukkan persentase yang cukup tinggi (86,04 persen).

Evaluasi Kinerja Pembangunan TIKBerdasarkan nilai subdimensi dan indikatornya

Slide50

Kabupaten/Kota

IPR Gabungan Semua DimensiIPR tanpa Dimensi Kualitas Lingkungan HidupPeringkat

Indeks

Peringkat

Indeks

2011

20122013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Lombok Barat

5

5

6

59,21

60,54

61,86

5

4

4

54,84

56,53

57,61

Lombok Tengah

7

8

7

58,55

59,50

61,33

7

7

7

54,11

54,83

56,72

Lombok Timur

8

7

8

58,13

59,66

61,12

8

9

8

52,81

53,63

55,72

Sumbawa

4

4

3

60,77

60,80

63,52

4

6

3

55,05

55,14

58,09

Dompu

6

6

5

58,99

60,02

61,86

6

5

6

54,15

55,65

56,90

Bima

9

10

10

55,69

56,75

57,37

10

10

10

49,69

50,66

51,33

Sumbawa Barat

3

3

4

61,39

62,73

63,06

3

3

5

55,44

56,98

57,00

Lombok Utara

10

9

9

55,41

58,28

58,75

9

8

9

49,85

53,83

54,88

Kota Mataram

1

1

1

71,46

73,26

73,35

1

1

1

68,03

69,90

69,68

Kota

Bima

2

2

2

67,88

68,52

70,12

2

2

2

64,67

65,11

66,52

Peringkat IPR Menurut Kabupaten/Kota

Tahun 2011-2013

Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

Slide51

Kabupaten/Kota

PeringkatIndeks Dimensi Ekonomi2011201220132011

2012

2013

(1)(2)

(3)

(4)(5)

(6)

(7)

Lombok Barat

3

3

3

53,88

52,27

54,12

Lombok Tengah

5

6

7

45,28

45,33

45,40

Lombok

Timur

4

4

5

49,08

49,23

51,07

Sumbawa

6

5

4

44,83

45,67

51,57

Dompu

7

7

6

44,45

43,07

45,77

Bima

10

10

10

37,21

37,11

37,15

Sumbawa Barat

8

8

8

43,69

41,03

43,16

Lombok Utara

9

9

9

39,90

40,66

39,29

Kota Mataram

1

1

1

75,46

76,39

75,58

Kota

Bima

2

2

2

65,30

66,88

65,07

Peringkat IPR Dimensi Ekonomi

Menurut Kabupaten/Kota,Tahun 2011-2013

Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

Slide52

Kabupaten/Kota

Pendapatan dan UrbanisasiKetenagakerjaanKemampuan Keuangan Daerah, Investasi

dan Struktur

Ekonomi

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Lombok Barat

46,42

46,84

47,31

61,09

57,93

61,55

54,15

52,04

53,51

Lombok Tengah

39,75

40,30

40,76

42,93

42,09

40,88

53,18

53,60

54,56

Lombok

Timur

46,84

47,24

48,21

54,02

53,95

56,69

46,38

46,51

48,30

Sumbawa

41,75

42,33

42,93

51,98

52,86

50,87

40,77

41,81

60,93

Dompu

38,40

38,99

39,50

45,15

41,77

48,46

49,80

48,46

49,35

Bima

31,45

31,97

32,51

34,71

34,66

33,16

45,47

44,71

45,78

Sumbawa Barat

56,42

51,33

52,17

48,90

54,97

56,51

25,74

16,78

20,79

Lombok Utara

34,34

34,75

35,16

35,68

38,75

35,18

49,68

48,48

47,52

Kota Mataram

67,79

68,20

68,88

93,13

94,84

89,09

65,44

66,14

68,78

Kota

Bima

56,26

56,75

57,16

78,00

80,41

75,02

61,65

63,48

63,04

Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

Perkembangan Nilai Subdimensi

Ekonomi

Menurut Kabupaten/Kota,

Tahun 20

11-2013

Slide53

Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi Kabupaten/KotaTiga besar Kabupaten

/kota dengan kinerja pembangunan ekonomi relatif tinggi : Kota Mataram, Kota Bima dan Lombok Barat.Kota Mataram memiliki skor yang relatif tinggi pada sebagian besar indikator di setiap sub dimensinya. Misalnya tingkat urbanisasi yang telah mencapai

skor tertinggi (100) dan kontribusi sektor tersier dalam PDRB yang mencapai

lebih dari 70 persen .Capaian

kinerja ekonomi Kota Bima yang relatif tinggi disebabkan oleh kontribusi

sektor tersier dalam PDRB yang mencapai lebih dari 70 persen

serta lebih dari 50 persen pekerja di Kota Bima

memiliki

upah

di

atas

UMK.

Kabupaten

Lombok Barat

juga

memiliki

indikator

ketenagakerjaan

yang

cukup

baik

,

ditunjukan

dengan

persentase

penduduknya

yang

lebih

dari

60

persen

bekerja

di

atas

jam

kerja

normal.

Selain

itu

persentase

PAD Lombok Barat yang

relatif

tinggi

yaitu

mencapai

lebih

dari

10

persen

dari

total

penerimaan

daerahnya

.

Dua

indikator

tersebut secara tidak

langsung

mendongkrak

nilai

indeks

dimensi

ekonomi

di

kabupaten

tersebut

.

Slide54

Tiga besar Kabupaten/kota dengan kinerja pembangunan

ekonomi relatif rendah : Kabupaten Bima, Lombok Utara dan Sumbawa Barat.Capaian kinerja ekonomi Kabupaten Bima dan Lombok Utara relatif rendah, disebabkan oleh rendahnya skor pada semua sub dimensi ekonomi. Indikator yang cukup rendah capaiannya di Kabupaten Bima

dan Lombok Utara adalah daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Rendahnya

daya beli menunjukkan bagaimana program pemerintah belum mampu menstimulasi perekonomian dalam mendorong daya beli masyarakat. Disamping

itu, tingkat urbanisasi di dua kabupaten tersebut juga

relatif rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/

kota lainnnya di NTB. Tingkat urbanisasi yang rendah menunjukkkan bahwa pembangunan

ekonomi

dan

infrastruktur

pada

dua

kabupaten

/

kota

tersebut

belum

mampu

mendorong

terciptanya

penduduk

yang

lebih

maju

dan

modern.

Kabupaten

Sumbawa Barat yang

memiliki

skor

yang

relatif

cukup

tinggi

pada

sub

dimensi

pendapatan

dan

urbanisasi

namun

memiliki

kinerja

bidang

ekonomi

yang

relatif

rendah

.

Rendahnya

kinerja ekonomi

Kabupaten

Sumbawa Barat

disebabkan

oleh

skor

yang

cukup

rendah

pada

sub

dimensi

kemampuan

keuangan

daerah

,

investasi

dan

struktur

ekonominya

,

yaitu

pada

indikator

kontribusi

PMTB

terhadap

PDRB yang memiliki persentase

cukup kecil. Indikator tersebut

menunjukkkan bahwa kebijakan

ekonomi di kabupaten tersebut

belum mampu merangsang para investor

untuk berinvestasi. Indikator

lainnnya yang nilainya relatif

cukup rendah di kabupaten tersebut

adalah persentase kontribusi tersier

terhadap PDRB yang hanya berkisar 3 sampai 6

persen pada periode 2011-2013.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota

Slide55

Kabupaten/Kota

PeringkatIndeks Dimensi Sosial2011201220132011

2012

2013

(1)(2)

(3)

(4)(5)

(6)

(7)

Lombok Barat

9

10

9

80,26

80,39

81,10

Lombok Tengah

6

6

6

80,54

81,44

81,90

Lombok Timur

4

4

4

80,82

82,21

82,52

Sumbawa

3

3

3

81,61

82,75

83,38

Dompu

5

7

5

80,62

81,21

82,06

Bima

10

8

10

79,78

80,73

80,21

Sumbawa Barat

8

5

7

80,31

81,73

81,68

Lombok Utara

7

9

8

80,38

80,60

81,24

Kota Mataram

1

1

1

86,88

88,24

88,80

Kota Bima

2

2

2

84,83

85,87

85,55

Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

Peringkat IPR Dimensi Sosial

Menurut Kabupaten/Kota,Tahun 2011-2013

Slide56

Kabupaten/Kota

PendidikanKesehatanKependudukan

Sosial Lainnya

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Lombok Barat

61,43

60,10

62,33

82,90

83,65

83,38

89,48

89,80

90,24

88,26

88,82

88,99

Lombok Tengah

60,56

62,48

62,74

79,30

79,92

80,63

89,45

89,84

90,28

93,10

93,50

93,67

Lombok

Timur

61,76

67,40

68,57

80,17

79,09

78,83

87,31

87,63

87,93

93,78

94,26

94,05

Sumbawa

67,89

68,69

69,32

78,50

80,84

81,91

87,11

87,63

88,05

93,33

93,89

93,99

Dompu

71,66

69,85

71,88

81,13

83,46

84,00

73,48

74,20

74,63

95,25

96,00

96,09

Bima

67,47

69,84

69,26

79,99

80,28

77,93

75,62

76,20

76,67

93,85

94,12

94,19

Sumbawa Barat

70,47

72,52

72,28

80,32

83,54

81,84

78,87

78,89

79,72

95,33

95,51

95,96

Lombok Utara

60,45

59,51

61,99

81,47

81,67

81,04

87,85

88,49

88,80

91,91

92,53

92,69

Kota

Mataram

75,91

79,39

79,47

83,40

84,22

85,64

95,73

95,88

95,95

94,09

94,79

95,25

Kota

Bima

77,02

79,33

78,37

81,68

82,83

81,71

88,31

88,70

89,08

92,42

92,51

92,67

Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

Perkembangan Nilai Subdimensi Sosial Menurut Kabupaten/Kota,

Tahun 20

11-2013

Slide57

Evaluasi Kinerja Pembangunan Sosial Kabupaten/KotaSecara umum selama

periode 2011-2013, semua kabupaten/kota di NTB memiliki nilai indeks dimensi sosial yang relatif cukup baik yaitu berkisar antara 79 sampai 89. Jika diperingkatkan maka Kota Mataram, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa memiliki kinerja sosial yang relatif lebih baik jika dibandingkan tujuh kabupaten/kota

lainnnya di NTB. Skor pada sub dimensi pendidikan untuk

sebagian besar kabupaten/kota di NTB masih berada

di bawah nilai 70. Ini berarti pencapaian kinerja sosial di

bidang pendidikan bisa dikatakan relatif cukup rendah. Misalkan

saja, pada indikator rata-rata lama sekolah, dimana sebagian besar

kabupaten

/

kota

masih

berada

di

bawah

7

tahun

,

kecuali

Kota

Mataram

dan

Kota

Bima

yang

sudah

mencapai

9-10

tahun

.

Indikator

lain yang

masih

memiliki

capaian

cukup

rendah

adalah

angka

melek

huruf

.

Untuk

angka

melek

huruf

,

masih

ada

beberapa

kabupaten

yang

memiliki

angka

melek huruf di bawah

80 persen yaitu Kabupaten

Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Utara.

Capaian yang relatif rendah

juga

terlihat

pada

sub

dimensi

kesehatan

. P

ada

indikator

angka

harapan

hidup

,

terlihat

bahwa

angka

harapan

hidup

seluruh

kabupaten

/

kota

di NTB

juga

masih rendah

yaitu berada di bawah 70 tahun.

Slide58

Sub dimensi Kependudukan : Rasio ketergantungan dari masing-masing kabupaten

/kota sebagian besar masih berada di atas 50, kecuali di Kota Mataram yang memiliki angka ketergantungan sebesar 45 persen. Sub Dimensi Sosial Lainnya : Tingkat Kemiskinan relatif tinggi, Kota Mataram dan Kota Bima sampai dengan tahun 2013 memiliki persentase penduduk

miskin yang relatif rendah jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya di

NTB. Sedangkan Kabupaten Lombok Utara adalah kabupaten dengan persentase penduduk

miskin lebih dari 30 persen. Tingginya persentase penduduk miskin di

kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja pembangunan

sosial di Kabupaten tersebut.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Sosial Kabupaten/Kota

Slide59

Kabupaten/Kota

PeringkatIndeks Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik201120122013

2011

20122013

(1)

(2)(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Lombok Barat

8

6

7

58,48

66,19

67,19

Lombok Tengah

4

5

2

66,04

66,47

73,19

Lombok

Timur

9

10

10

56,63

56,48

61,84

Sumbawa

6

8

8

64,00

62,27

66,70

Dompu

3

1

3

66,55

73,00

73,13

Bima

7

9

9

60,43

62,10

64,64

Sumbawa Barat

5

2

5

65,58

71,07

69,16

Lombok Utara

10

7

4

52,15

65,83

69,91

Kota Mataram

2

4

6

66,83

69,74

69,15

Kota Bima

1

3

1

74,63

70,29

78,95

Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

Peringkat IPR Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Menurut Kabupaten/Kota,Tahun 2011-2013

Slide60

Kabupaten/Kota

PendidikanKesehatanInfrastruktur dan Perjalanan Publik Lainnya

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Lombok Barat

64,27

84,08

80,80

24,38

25,05

30,01

86,80

89,45

90,75

Lombok Tengah

88,03

87,28

93,65

24,05

24,80

37,43

86,04

87,35

88,49

Lombok

Timur

71,53

64,78

75,36

22,85

24,36

30,79

75,51

80,29

79,36

Sumbawa

87,56

82,16

92,32

35,01

33,43

36,07

69,45

71,23

71,71

Dompu

89,06

100,00

95,22

44,41

50,79

55,99

66,19

68,21

68,18

Bima

78,23

85,24

87,94

36,01

34,20

37,38

67,06

66,86

68,60

Sumbawa Barat

88,94

98,32

90,27

41,57

47,87

48,52

66,23

67,02

68,69

Lombok Utara

59,88

86,03

90,49

16,68

26,07

33,10

79,90

85,40

86,13

Kota Mataram

50,92

54,02

56,44

52,53

55,49

52,84

97,05

99,72

98,18

Kota Bima

96,73

85,61

96,01

41,64

46,23

56,94

85,51

79,02

83,89

Perkembangan Nilai Subdimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik Menurut Kabupaten/Kota,

Tahun 20

11-2013

Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

Slide61

Evaluasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Kabupaten/KotaTahun 2011; Pencapaian

kinerja infrastruktur dan pelayanan publik Kota Bima dikatakan relatif baik, disebabkan oleh indikator rasio murid SD dan SMP yang berkisar 25 murid per kelasnya, rasio dokter yang mencapai 30 dokter per 100.000 penduduknya, lebih dari 50 persen penduduk Kota Bima berobat secara medis. Sementara penyebab rendahnya

nilai indeks dimensi infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Utara adalah

masih kurangnya sarana kesehatan serta rendahnya persentase

masyarakat yang berobat ke dokter dan rumah sakit. Data

susenas 2011 menunjukkkan bahwa hanya 14 persen penduduk Lombok Utara yang berobat ke

dokter /rumah sakit.Tahun 2012, tiga

kabupaten

/

kota

dengan

nilai

indeks

dimensi

infrastruktur

dan

pelayanan

publik

yang

relatif

baik

adalah

Kabupaten

Dompu

, Sumbawa Barat

dan

Kota

Bima

.

Sementara

,

tiga

kabupaten

dengan

nilai

indeks

dimensi

infrastruktur

dan

pelayanan

publik

terendah

adalah

Kabupaten

Sumbawa,

Bima

dan

Lombok

Timur. Tingginya

rasio jumlah murid SD, SMP dan SMA terhadap

jumlah kelas yang tersedia

merupakan salah satu penyebab

rendahnya

skor

pada

sub

dimensi

pendidikan

di

tiga

kabupaten

tersebut

.

Sementara

rendahnya

skor

sub

dimensi

kesehatannya

disebabkan

oleh

rendahnya

rasio

tempat

tidur

rumah

sakit, rasio puskesmas serta rasio

dokter terhadap 100.000 penduduknya.

Slide62

Tahun 2013 : Tiga kabupaten dengan nilai indeks relatif tinggi pada dimensi infrastruktur dan pelayanan publik adalah Kota Bima, Lombok Tengah dan Dompu. Sementara tiga kabupaten/kota yang memiliki nilai indeks infrastruktur terendah masih sama dengan kondisi tahun 2012 yaitu masih berada di Kabupaten Sumbawa, Bima dan Lombok Timur. Tingginya kinerja pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah karena rendahnya rasio murid SMA terhadap kelas. Selain itu, pada sub dimensi infrastruktur dan pelayananan publik lainnnya terlihat bahwa rasio bank per kecamatannya sudah mencapai target yang diharapkan, yaitu 3 bank per kecamatan

Evaluasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota

Slide63

Kabupaten/Kota

PeringkatIndeks Dimensi Kualitas Pembangunan Lingkungan Hidup201120122013

20112012

2013

(1)

(2)(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Lombok Barat

9

9

9

76,68

76,58

78,85

Lombok Tengah

10

7

8

76,28

78,19

79,79

Lombok Timur

6

3

5

79,39

83,77

82,70

Sumbawa

3

4

3

83,65

83,43

85,25

Dompu

7

8

6

78,34

77,49

81,73

Bima

5

6

7

79,70

81,10

81,51

Sumbawa Barat

1

2

2

85,21

85,73

87,29

Lombok Utara

8

10

10

77,65

76,04

74,23

Kota

Mataram

2

1

1

85,21

86,72

88,03

Kota

Bima

4

5

4

80,70

82,15

84,49

Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

Peringkat IPR Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup

Menurut Kabupaten/Kota,Tahun 2011-2013

Slide64

Kabupaten/Kota

Pencemaran Air, Tanah dan Udara201120122013

(1)(2)

(3)

(4)Lombok Barat

76,6876,58

78,85Lombok Tengah

76,28

78,19

79,79

Lombok Timur

79,39

83,77

82,70

Sumbawa

83,65

83,43

85,25

Dompu

78,34

77,49

81,73

Bima

79,70

81,10

81,51

Sumbawa Barat

85,21

85,73

87,29

Lombok Utara

77,65

76,04

74,23

Kota

Mataram

85,21

86,72

88,03

Kota

Bima

80,70

82,15

84,49

Perkembangan Nilai Subdimensi Kualitas Lingkungan Hidup

Menurut Kabupaten/Kota,

Tahun 20

11-2013

Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

Slide65

Secara umum kinerja pembangunan untuk dimensi

kualitas lingkungan hidup NTB selama periode 2011-2013 relatif baik, ditunjukkan dengan nilai indeks yang berada diatas 70. Namun demikian, indikator air bersih dan sanitasi layak terlihat kurang menggembirakan. Hanya terdapat dua kabupaten/kota di NTB yang memiliki

persentase penduduk dengan akses air bersih di atas 80 persen yaitu

Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram. Sementara kabupaten/kota lainnnya, hanya

memiliki persentase dibawah 70 persen. Bahkan Kabupaten Lombok Utara pada periode

tersebut, hanya memiliki persentase penduduk di bawah 40 persen.

Indikator sanitasi layak juga menunjukkan kondisi

yang

cukup

memprihatinkan

,

yaitu

hanya

Kabupaten

Sumbawa Barat

saja

yang

memiliki

persentase

di

atas

70

persen

sedangkan

kabupaten

/

kota

lainnnya

hanya

memiliki

persentase

sanitasi

layak

di

bawah

60

persen

.

Bahkan

Kabupaten

Lombok Barat

dan

Lombok Utara

hanya

memiliki

persentase

di

bawah

40

persen

.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Slide66

Kabupaten/Kota

PeringkatIndeks Dimensi Teknologi, Informasi dan Komunikasi201120122013

2011

20122013

(1)

(2)(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Lombok Barat

6

6

6

26,72

27,25

28,02

Lombok Tengah

9

8

9

24,59

26,06

26,38

Lombok

Timur

8

7

7

24,71

26,60

27,47

Sumbawa

4

4

4

29,75

29,88

30,71

Dompu

7

9

8

24,97

25,33

26,62

Bima

10

10

10

21,34

22,71

23,33

Sumbawa Barat

3

3

3

32,18

34,11

34,01

Lombok Utara

5

5

5

26,97

28,25

29,08

Kota

Mataram

1

1

1

42,94

45,23

45,17

Kota

Bima

2

2

2

33,93

37,42

36,51

Peringkat IPR Dimensi TIK

Menurut Kabupaten/Kota,Tahun 2011-2013

Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

Slide67

Kabupaten/Kota

TeknologiInformasiKomunikasi2011

2012

2013

20112012

2013

20112012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Lombok Barat

5,83

5,44

5,06

37,07

37,07

37,07

37,26

39,26

41,92

Lombok Tengah

3,89

4,86

5,31

32,83

32,83

32,83

37,04

40,50

40,99

Lombok

Timur

2,79

5,87

7,29

35,37

35,37

35,37

35,97

38,55

39,74

Sumbawa

9,98

10,66

11,45

32,66

32,66

32,66

46,62

46,33

48,01

Dompu

4,61

4,31

4,79

35,25

35,25

35,25

35,06

36,44

39,83

Bima

1,80

3,33

2,84

31,26

31,26

31,26

30,95

33,53

35,88

Sumbawa Barat

11,80

15,91

16,34

40,63

40,63

40,63

44,12

45,78

45,05

Lombok Utara

3,21

5,12

5,31

30,14

30,14

30,14

47,56

49,50

51,79

Kota

Mataram

24,44

30,28

31,08

44,12

44,12

44,12

60,27

61,30

60,32

Kota

Bima

12,78

20,08

17,01

40,72

40,72

40,72

48,27

51,45

51,81

Perkembangan Nilai Subdimensi TIK

Menurut Kabupaten/Kota,

Tahun 20

11-2013

Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

Slide68

Pada periode 2011-2013, nilai indeks TIK kabupaten/kota di NTB

memiliki kisaran nilai indeks 21 sampai 45, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pembangunan di bidang ini relatif cukup rendah.Tidak semua kabupaten/kota di NTB mampu beradaptasi dengan perkembangan TIK. Kabupaten/kota di NTB dengan indeks TIK yang relatif rendah adalah Kabupaten

Bima, Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu dan Lombok Tengah. Sementara, kabupaten/kota dengan

nilai indeks relatif baik adalah Kota Mataram, Kota Bima, Sumbawa Barat

dan Sumbawa. Jika dilihat perkembangan antar sub dimensi

selama periode 2011-2013, terlihat bahwa sub dimensi yang diukur berdasarkan persentase

rumah tangga dengan minimal 1 art mengakses internet dan menguasai Hp

terus

mengalami

peningkatan

di

sebagian

besar

kabupaten

/

kota

. Hal

ini

kemungkinan

disebabkan

karena

terjadi

pergeseran

dalam

hal

mengakses

informasi

dari

media

cetak

ke

media

elektronik

.

Evaluasi Kinerja Pembangunan TIK Kabupaten/Kota

Slide69

Peta IPR Menurut Kabupaten/Kota,

Tahun 2013

Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

Slide70

Nilai Koefisien Korelasi Antar Dimensi IPR, Tahun 2011-2013

IPR KompositIPR Dimensi EkonomiIPR Dimensi SosialIPR Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik

IPR Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup

IPR Dimensi TIK

IPR Komposit

1,000,920,95

0,580,64

0,94

IPR

Dimensi

Ekonomi

0,92

1,00

0,91

0,34

0,45

0,84

IPR

Dimensi

Sosial

0,95

0,91

1,00

0,43

0,62

0,90

IPR

Dimensi

Infrastruktur

dan

Pelayanan

Publik

0,58

0,34

0,43

1,00

0,20

0,42

IPR

Dimensi

Kualitas

Lingkungan

Hidup

0,64

0,45

0,62

0,20

1,00

0,67

IPR

Dimensi

TIK

0,94

0,84

0,90

0,42

0,67

1,00

Keterkaitan Antar Dimensi IPR

Nilai korelasi semua dimensi pembentuk IPR semuanya bernilai positif, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat serta terdapat keselarasan antara dimensi dimensi pembentuk IPR

Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

Slide71

Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

Hubungan

Antara IPR

dan

IPM, Tahun 2013

  

 

Terdapat hubungan yang positif antara IPM dan IPM. Semakin tinggi nilai IPM semakin tinggi pula nilai IPRnya. Nilai korelasi yang ditunjukkan oleh IPM dan IPR sebesar 0,84. Nilai ini menunjukkkan bahwa hubungan antara keduanya cukup kuat. Hal ini disebabkan karena IPM mencakup beberapa dimensi pembangunan yang terukur secara langsung oleh IPR.

Slide72

Hubungan Antara IPR dan IPM

Dimensi IPRIPMIPR Total0,84IPR Dimensi Ekonomi0,69IPR Dimensi Sosial

0,83IPR Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan

Publik0,47

IPR Kualitas Lingkungan Hidup

0,81IPR Dimensi Informasi Komunikasi

dan Teknologi0,78

Nilai Koefisien Korelasi antara IPM dan Dimensi IPR, Tahun 2011-2013

Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

Slide73

Pengelompokan Kabupaten/kota

Menurut IPR dan Pertumbuhan Ekonomi, Tahun 2013

IPR Rendah Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

IPR Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

IPR Rendah Pertumbuhan Ekonomi Rendah

IPR Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Rendah

Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

Slide74

Analisis Hubungan Perubahan IPR Dimensi Ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan Antara Reduksi Shortfall IPR Dimensi Ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi, Tahun 2013

 

Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

Di beberapa kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan peningkatan IPR dimensi ekonomi, tetapi di beberapa kabupaten/kota lainnya ternyata pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dibarengi dengan peningkatan yang tinggi pada IPR dimensi ekonominya.

Slide75

VI. Kesimpulan dan RekomendasiKesimpulanSecara umum kinerja pembangunan regional Provinsi NTB yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Regional (IPR) mengalami kemajuan selama periode 2008-2013.

Capaian kinerja pembangunan terbaik adalah pada pembangunan dimensi sosial. Sementara capaian yang masih relatif rendah terlihat pada kinerja pembangunan dimensi ekonomi, Infrastruktur dan pelayanan publik serta TIK.

Slide76

Peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara memperluas

kesempatan kerja sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan.Perbaikan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan investasi.Optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah terutama dari penghasilan perusahaan daerah serta peningkatan

penerimaan pajak.Perlunya peningkatan penerimaan pendapatan dari

sektor selain pertanian dan pertambangan, seperti

sektor pariwisata dengan melanjutkan program visit Lombok Sumbawa, mengingat NTB memiliki potensi yang cukup

besar sebagai daerah tujuan wisata.Peningkatan kinerja

bidang infrastruktur dan pelayanan publik, melalui

penambahan

sekolah

baru

,

penambahan

jumlah

kelas

serta

perbaikan

sekolah

yang

rusak

,

serta

penambahan

sarana

dan

tenaga

kesehatan

yang minimal

tersedia

sampai

dengan

level

desa

.

Rekomendasi

Slide77

Meningkatkan pemerataan pembangunan bidang kominfo di seluruh wilayah

NTB, khususnya dalam penyediaan sarana/prasarana TIK, pengembangan kelembagaan, dan penyediaan konten informasi yang positif.Peningkatan kinerja bidang lingkungan hidup melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengakses air bersih serta pentingnya sanitasi melalui kampanye pentingnya kesehatan keluarga

.8. Memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan

angka melanjutkan antar jenjang pendidikan melalui pemberian kesempatan

kepada masyarakat untuk terus sekolah dengan mengikuti kejar

paket bagi masyarakat yang usianya sudah melebihi batas usia

sekolah formal melalui optimalisasi program Keaksaran Fungsional (KF).

Melanjutkan

program 3A,

dalam

rangka

menurunkan

angka

kematian

bayi

(AKINO),

serta

meningkatkan

angka

melek

huruf

(ABSANO)

dan

rata-rata lama

sekolah

(ADONO).

Meningkatkan

besaran

UMP/UMR,

dalam

rangka

peningkatan

kesejahteraan

buruh

/

karyawan

.

Rekomendasi

Slide78