DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR SDMKes BLITAR16 Maret 2017 SATU SURAT TANDA REGISTRASI BERLAKU UNTUK SATU ORANG TENAGA KESEHATAN BILA MEMILIKI DUA STR HARUS MEMILIH SATU YANG SESUAI DENGAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN ID: 729046
Download Presentation The PPT/PDF document "POINTER PERTEMUAN DENGAN ORGANISASI PR..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.
Slide1
POINTER
PERTEMUAN DENGAN ORGANISASI PROFESIDI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR
SDMKes
BLITAR,16 Maret 2017Slide2
SATU SURAT TANDA REGISTRASI BERLAKU UNTUK SATU ORANG TENAGA KESEHATAN.
BILA MEMILIKI DUA STR HARUS MEMILIH SATU YANG SESUAI DENGAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIANSlide3
STR YANG AKAN HABIS MASA BERLAKUNYA SUPAYA DILAPORKAN KE KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR MINIMAL
6 BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABISSlide4
UNTUK TENAGA KESEHATAN PNS, NAMA SIK ATAU SIP, PRAKTIK MANDIRI HARUS SESUAI DENGAN NAMA YANG TERCANTUM DI STR DAN REKOM DARI DIREKTUR/ATASAN LANGSUNGSlide5
MASA BERLAKU REKOM TIDAK BOLEH TERLALU LAMA, PERLU KESEPAKATANSlide6
ORGANISASI PROFESI HARUS MEMVERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS DENGAN
MENGGUNAKAN CEKLIS KELENGKAPAN BERKASKETEGASAN DARI OP UNTUK MENOLAK BILA BERKAS BELUM LENGKAPSlide7
TANDA TANGAN DAN CAP OP JANGAN SCANSlide8
PERGANTIAN APOTEKER HARUS DILENGKAPI DENGAN TANDA TRIMA OBAT DARI APOTEKER LAMA KE APOTEKER BARUSlide9
KTP TENAGA KESEHATAN DILUAR BLITAR RAYA PERLU DIBERI SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI KANTOR DESA/KELURAHAN SETEMPAT
MASIH PERLU ??UNTUK DOKTER PRAKTIK PRIBADI WAJIB MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN DOMISILI UNTUK YANG BER KTP DI LUAR BLITAR
MASIH PERLU ??Slide10
PEMASANGAN PAPAN NAMA PRAKTEK
- DOKTER DAN DOKTER GIGI PERMENKES 2052/2011 PSL 26- APOTEKER
PERMENKES 31/ 2016 PSL- BIDAN
PERMENKES 1464 / 2010 DI LAMPIRANNYA- PERAWAT UNDANG-UNDANG 38/ 2014 PSL 21Slide11
BIAYA PENGURUSAN PERIZINAN = Rp. 0,-Slide12
TERIMA KASIH