Kementerian Dalam negeri Republik I ndonesia Oleh Dr Aang Witarsa Rofik MSi Kepala Bidang Humas Kemendagri PUSAT PENERANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ID: 814608
Download The PPT/PDF document "“ PENGUATAN LEMBAGA KEHUMASAN MENUJU K..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.
Slide1
“
PENGUATAN LEMBAGA KEHUMASAN MENUJU KALTIM BERDAULAT 2018 - 2020”
Kementerian Dalam negeriRepublik Indonesia
Oleh
:
Dr.
Aang Witarsa Rofik. M.Si
Kepala Bidang Humas Kemendagri
PUSAT PENERANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Slide2Umum
ABSOLUTKongkuren
21.
Kewenangan Kemendagri
dalam pengelolaan
informasi
dan
komunikasi
Publik berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Urusan Pemerintahan
Pilihan
WAJIB
Pilihan
kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi & sumber daya mineral; perdagangan;perindustrian; dan transmigrasi.
PELAYANANDASAR
Tidak terkait Pelayanandasar
pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial.
Pilihan
tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan. kearsipan.
Pilihan
Slide3UMUM
TeknisOleh Kementerian TeknisDan lembaga
Pemerintah nonkementerianpembagian Urusan Pemerintahan; kelembagaan Daerah; kepegawaian pada Perangkat Daerah; keuangan Daerah; pembangunan Daerah; pelayanan publik di Daerah; kerja
sama Daerah; kebijakan Daerah; kepala Daerah dan DPRD; dan
bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pembinaan dan Pengawasan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang
diserahkan
ke
Daerah
provinsi.
3Pemerintah
Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah
Oleh
Kementerian Dalam Negeri
Slide4MENDAGRI
SEKRETARIAT JENDERAL
STAF AHLI MENTERI
BIDANG HUKUM DAN KESATUAN BANGSA
B
IDANG PEMERINTAHAN
.
BIDANG KEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
.
BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
.
BIDANG APARATUR DAN PELAYANAN PUBLIK
INSPEKTORAT JENDERAL
DITJEN
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
DITJEN
BINA PEMERINTAHAN DESA
DITJEN
BINA PEM-BANGUNAN DAERAH
DITJEN
OTONOMI DAERAH
DITJEN
BINA ADMINISTRASI WILAYAH
BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DITJEN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIRO PERENCANAAN
BIRO KEPEGAWAIAN
-BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
-BIRO HUKUM
-BIRO KEUANGAN DAN ASET
-ADMINISTRASI PIMPINAN
-BIRO UMUM
-PUSDATIN
-
PUSAT PENERANGAN
-PUSAT FASILITASI KERJA SAMA
-
ITWIL I s.d IV ITWIL KHUSUS
DITJEN
BINA KEUANGAN DAERAH
Struktur
Organisasi
Kemendagri
(
Permendagri
Nomor
8
Tahun
2018)
Slide5BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENERANGAN
SESUAI PERMENDAGRI 8 TAHUN 2018
SUBBAGIANPROGRAM
SUBBAGIAN
PERSURATAN
PUSAT PENERANGAN
BAGIAN
PROGRAM DAN UMUM
BIDANG
PERPUSTAKAAN
BIDANG
HUBUNGAN MASYARAKAT
BIDANG FASILITASI PENGADUAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI
SUBBID LEMBAGA MEDIA DAN PERS
SUBBID
PUBLIKASI DAN PELIPUTAN
SUBBID LAYANAN INFORMASI, DATA DAN DOKUMENTASI
SUBBID FASILITASI PENGADUAN
SUBBID PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA
SUBBID TATA LAYANAN
SUBBID LEMBAGA MEDIA DAN PERS
SUBBID PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
SUBBID PENDOKUMENTASIAN DAN PELESTARIAN
SUBBAGIAN UMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEDUDUKAN PUSAT PENERANGAN
Pusat Penerangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat
substanstif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian di bidang penerangan masyarakat.Sekretaris JenderalPusat Penerangan dipimpin
oleh Kepala Pusat Penerangan
yang secara ex-officio adalah Juru Bicara Kementerian
Bertanggung Jawab
Slide7DASAR
Pasal 5 Pejabat Kehumasan di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi bertindak sebagai juru bicara GubernurPejabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011
tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah DaerahPasal 6
Pejabat kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertindak sebagai juru
bicara Bupati/WalikotaPejabat
Kehumasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggungjawab kepada
Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
Slide8TINDAK LANJUT
Surat Edaran (SE) Nomor 480/3502/SJ kepada Gubernur dan
480/3503/SJ tanggal 6 Mei 2019 kepada Bupati/Walikota tentang Penunjukan Juru Bicara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Slide9FUNGSI PUSAT PENERANGAN
Sesuai
Permendagri 8 Tahun 2018 tentang perubahaan kedua atas Permendagri 43 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
Slide10Saat
ini kita berada pada era baru dimana pola hubungan antara pemerintah dan rakyat dan masyarakat sudah berubah. Rakyat menginginkan transparansi
, menginginkan keterbukaan informasi.
Untuk itu pemerintah di semua tingkat
mulai
dari
pusat
sampai dengan daerah, BUMN, perguruan tinggi, dan institusi-institusi yang lainnya harus segera berubah. Berubah
kearah pemerintah yang terbuka, yang open goverment..”
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ARAH PRESIDEN
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI
Disampaikan
oleh
Presiden
pada
P
enganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, 15 Desember 2015
Slide11PERUBAHAN MENDASAR:
Pemanfaatan Teknologi
Informasi, media, & komunikasi telah mengubah : perilaku masyarakat
maupun peradaban
manusia
secara
global
.
Perkembangan era digital
telah pula menyebabkan
hubungan
dunia
mjd tanpa
batas (borderless)
& menyebabkan
perubahan sosial
, ekonomi, dan
budaya se
cara signifikan berlangsung demikian cepat.
Teknologi
Informasi
saat
ini
mjd
pedang
bermata
dua
krn
selain
memberikan
kontribusi
bg
peningkatan
kesejahteraan
,
kemajuan
, &
peradaban
manusia
,
disisi
lain dpt disalahgunakan
perbuatan
melawan
hukum
.
Perkembangan
Globalisasi
Media
Slide12Sangat cepat, dan memerlukan informasi yang tepat, akurat, dan valid dari sumber resmi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,
pers maupun masyarakat akan mencari informasi dari sumber yang lain (pengamat, akademisi, politisi, aktivis, dan lain-lain) yang pendapatnya bisa saja hanya berdasarkan asumsi dan kurang relevan dengan kebijakan pemerintah, dan bahkan bisa jadi informasi yang didapat merupakan
hoax (berita bohong) yang akan menyesatkan masyarakat.
Perkembangan Internet
Slide13Arahan Presiden Jokowi kepada praktisi humas pemerintah di Istana Negara, Jakarta (4/2).
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DI BIDANG KEHUMASAN
Instruksi
Presiden
Nomor
9
Tahun
2015 Tentang Pengelolaan Informasi Publik
Menyampaikan
setiap
kebijakan dan program Pemerintah secara lintas sektoral dan
lintas daerah kepada publik secara cepat dan
tepat; Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik,
berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan
kebijakan dan program pemerintah.Dalam hal informasi kepada masyarakat dibuat dalam bentuk iklan layanan
masyarakat, harus memenuhi kriteria yaitu menimbulkan respon positif masyarakat dan tidak menayangkan kepentingan pribadi dan
golongan.
Slide14PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 20
20:Pelaksanaan
Bidang Humas, Memperhatikan Hal-hal Sebagai
Berikut:
Pengelolaan
Kerjasama
dengan
media
cetak
, media online, televisi
dan radio;Pengembangan
teknologi
dalam
pengelolaan media
sosial;Peningkatan
kompetensi
sumber daya aparatur
bidang Humas
dan
pengelola Medsos melalui pelatihan, bimbingan teknis
maupun workshop;
Penyediaan
sarana
dan
prasaranan
bidang
Humas
dan
Medsos
;
Pembinaan
,
koordinasi
,
konsolidasi
bidang
Humas
termasuk
pengembangan
forum-forum
Kehumasan
Pemda
.
PERMENDAGRI NOMOR. 33 TAHUN 2019
Slide15Kawan
atau Lawan…???
KEMENTERIAN DALAM NEGERIPERS
Slide16Memberi informasi Memberikan kontrol Mendidik masyarakat Menghubungkan / menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat Memberikan hiburan
Fungsi dan Peranan Pers dalam Masyarakat yang DemokratisFungsi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Slide17Apa jadinya kalau
kebablasan…???
KEMENTERIAN DALAM NEGERIPERS
Slide18Penyiaran berita yang
tidak memenuhi Kode Etik JurnalistikMembentuk opini yang menyesatkanBentuk tulisan/ siaran yang sifatnya bebas dan provokatifPelanggaran terhadap Ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana Penyalahgunaan
Kebebasan Pers
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Slide19Dampak Penyalahgunaan Kebebasan
PersBagi Kepentingan Pribadi
Memperburuk reputasi & nama baik seseorang Bagi Kepentingan Masyarakat Menga Mengakibatkan konflik Berita yang dimanipulasi mengakibatkan masyarakat tidak memperoleh informasi yang benar (penipuan) Bagi Kepentingan Negara T Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun
Penurunan kepercayaan luar
negeri
Slide20Sikap Humas thd Pers
Pers sbg Kawan / Mitra Pemerintah(Media Relations)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Slide21Kode Etik Jurnalistik
Suatu kode etik profesi wartawan Indonesia yang harus dipatuhiPers yang Bebas dan Bertanggung jawab serta Kode Etik Jurnalistik
Slide22Asas-Asas Kode Etik Jurnalistik
Profesionalitas Tidak memutarbalikkan fakta Berimbang, adil, dan jujur Mengetahui
mana yang privat & yang publik Mengetahui kredibillitas narasumber Tidak melakukan plagiat Meneliti semua kebenaran dalam mencari berita Pertanggungjawaban moralNasionalisme
Mengabdi untuk kepentingan bangsa & negara
Memperhatikan keselamatan keamanan
bangsa
Memperhatikan persatuan & kesatuan negara
Profesionalitas
Nasionalisme
Slide23Memahami
dan melayani media.Membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya.Menyediakan bahan materi yang baik (foto, pidato, per-UU, data statistik
dsb)Bekerja sama dalam penyediaan materi berita (diskusi/dialog bersama dgn media).Menyediakan fasilitas utk konfirmasi.Membangun hubungan personal yang kokoh
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KIAT HUMAS MENJAGA HUBUNGAN BAIK DENGAN PERS:
Slide24YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN :
Perencanan Program/Kegiatan & Anggaran;Wadah Kelompok Kerja (Pokja) Pers;Penanganan pemberitaan media;Sikap & perilaku terhadap pers.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Slide25Press Conference
Press ReleasePress TourPress GatheringResepsi Pers/Press AwardPeliputan kegiatanWawancaraIklan/Advetorial
Langganan mediaKlipping, analisa media, analisa isi beritaDokumentasi foto & audiovisualPublikasi melalui media massaLokakarya,
diskusi, seminar dsb
Pemuatan artikelPelibatan dalam
Tim
Krisis
Dll
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
A.
Perencanan
Program/
Kegiatan
&
Anggaran
Slide26Wartawan
lebih terorganisirFungsi kontrolingFilterisasi WTS (Wartawan Tanpa Surat kabar) Seleksi alamTeam WorkKonsultasi & diskusiHubungan keakraban
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
B.
Pembentukan Pokja
Wartawan
Slide27Analisa
mediaPemetaan mediaAnalisa isi/konten mediaAnalisa beritaAnalisa data & faktaCounter isu / beritaMonitoring mediaAdvokasi
melalui dewan persClass action/somasi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
C.
Penanganan
Pemberitaan
Media :
Slide28Hak
koreksiHak jawabSiaran Pers / Press ReleaseJumpa Pers / Press ConferencePenulisan artikel tandinganAdvetorial / Iklan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Counter isu
/berita :
Slide29Tidak
selamanya berbagai bentuk kegiatan hubungan pers yang dihadiri dan diliput oleh pers, beritanya pasti dimuat.Jangan kapok mengundang wartawan dari suatu media
hanya karena beritanya tidak dimuat.Dimuat tidaknya suatu berita dipengaruhi oleh nilai jurnalistik, persaingan dengan berita lain, kebijakan internal media tersebut, atau tergusur oleh iklan.Peristiwa yang dinilai oleh penyelenggara adalah “peritiwa besar” dan
masal belum tentu dinilai “besar”
dari sisi nilai jurnalistik.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
D.
HAL YG PERLU DIMAKLUMI :
Slide30Hal yg perlu dimaklumi.....
5. Nama besar dan terkenal sebagai pelaku dalam berbagai bentuk kegiatan, belum menjamin besarnya berita yang dimuat.
6. Diskusi panjang lebar dalam berbagai kegiatan antara nara sumber dan pers, belum tentu menghasilkan berita yang panjang juga.7. Ada beberapa wartawan dari media tertentu yang tidak mau jika harus menandatangani tanda terima
uang transport atau cindera mata lainnya.
8. Wartawan tidak menyukai nara sumber yang
selalu
mengatur
,
memberi
instruksi, atau memberi pengarahan mana pernyataan yang harus diangkat dan mana yang tidak.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Slide31KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Website yang ada di Kemendagri
kemendagri.go.id
Sekretariat Jenderal
(setjen.kemendagri.go.id)
Ditjen Polpum
(kesbangpol.kemendagri.go.id/)
Ditjen Adwil
(ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id)
Ditjen Otda
(otda.kemendagri.go.id)
Ditjen Bangda
(bangda.kemendagri.go.id)
Ditjen Pemdes
(binapemdes.kemendagri.go.id)
7)
Ditjen Dukcapil (dukcapil.kemendagri.go.id)8)
Ditjen Keuda (keuda.kemendagri.go.id) 9) Itjen (itjen.kemendagri.go.id)10) Litbang (litbang.kemendagri.go.id) 11) BPSDM (bpsdm.kemendagri.go.id/web)12) IPDN
(ipdn.ac.id)
Catatan :
=
Dikelola
langsung oleh
Humas Kemendagri
Slide32INFLUENCERS
: KEMENDAGRIMendagri Tjahjo Kumolo
menjadi influencer teratas yang aktif memberikan pernyataan terkait Kemendagri. Selain itu, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh aktif memberikan
pernyataan terkait proses e-KTP
selama setahun terakhir.
Sementara
itu
,
sebaran
narasumber selama periode tahun 2018 lebih banyak didominasi figur eksternal.
Munculnya figur dari KPK memperlihatkan bahwa Kemendagri
belum lepas dari
isu kasus korupsi dan OTT yang
dilakukan kepala daerah dan
pegawai pemerintah. Sumber: Influencer, Intelligence Media Management
Figur Eksternal
Slide33Medsos
Kemendagri (
Dikelola Oleh Tim Medsos Puspen Kemendagri)
Twitter
Baru
: @
kemendagri
FB : Kemendagri_RI
IG :
kemendagri
Slide34TINDAK LANJUT
Surat Pemberitahuan kepada Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Nomor 555.4/3620/SJ tanggal 9 Mei 2019 tentang Pemberitahuan Website
dan Media Sosial Resmi KemendagriSekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota diminta untuk menyebarluaskan alamat website dan akun media sosial resmi kemendagri dan sekaligus mem-follow akun media sosial
tersebutSegala bentuk Informasi yang di
upload dalam website dan akun media sosial merupakan informasi resmi
kemendagri
Slide35TIM EDITING
HUMAS KEMENDAGRIDITJEN DUKCAPIL
DITJEN BINA ADWILDITJEN OTDABPPSETJEN
KEPALA PUSAT PENERANGAN
IPDN
website
. www. kemendagri.go.id
PEMDA
BPSDM
ITJEN
DITJEN PPU
DITJEN BINA PEMDES
DITJEN KEUDA
DITJEN BANGDA
NET MAP PENGIRIMAN BERITA DARI STAKEHOLDER
MEDIA SOSIAL KEMENDAGRI
MENDAGRI
Kegiatan
dan
Program
Unggulan
Komponen
Artikel
Meme Media
Sosial
Majalah
Media
Praja
Kemendagri
Dikirim
ke
email:
humaskemendagri@gmail.com
Kemendagri_RI
@
Kemendagri_RI
@
Kemendagri
Kementerian
Dalam
Negeri
humaskemendagri@gmail.com
Slide36TIM EDITING
HUMAS KEMENDAGRIKEPALA PUSAT PENERANGAN
website. www. kemendagri.go.id Humas Pemerintah Daerah
NET MAP PENGIRIMAN BERITA DARI DAERAH
MEDIA SOSIAL KEMENDAGRI
MENDAGRI
Dikirim
ke
email:
beritakemendagri@gmail.com
Kemendagri_RI
@
Kemendagri_RI
@
Kemendagri
Kementerian
Dalam
Negeri
humaskemendagri@gmail.com
Slide37LANGKAH-LANGKAH
OPTIMALISASI PUBLIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI
Slide38Menyusun
perencanaan program, kegiatan dan anggaran
untuk kegiatan publikasi dan diseminasi informasi (jumpa pers, perjalanan dinas
, diskusi
pers/coffee morning),
advetorial
,
talkshow
,
iklan
, media
promosi, infografis, Bimtek dan lain-lain)
Kemendagri_RI
@Kemendagri_RI
@
Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri
www.kemendagri.go.id
humaskemendagri@gmail.com
Slide39Nomor
HandphoneKapupen Kemendagri082311517778 ( Dr. Drs. Bahtiar, M.Si )Kabid Humas Kemendagri081322858464 ( Dr. Aang Witarsa Rofik, M.Si)
Slide4040
40
TERIMA KASIH