KETERPADUAN PEMBANGUNAN infrastruktur permukiman di jawa tengah - PowerPoint Presentation

Slide1

KETERPADUAN PEMBANGUNAN infrastruktur permukiman di jawa tengah

Semarang, 29 Agustus 2017

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI JAWA TENGAH

Slide2

KEBIJAKAN PEMERINTAH

PUSAT

Slide3

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

2005-2025

3

NAWACITA

PEMERINTAH

2015–2019

3

Membangun

Indonesia

dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

5

Meningkatkan kualitas hidup manusia;

Slide4

PERMENPERA NO. 22 TAHUN 2008 TENTANG SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR

BUPATI/WALIKOTA

JENIS PELAYANAN DASAR

rumah layak huni dan terjangkau;

I

NDIKATOR

lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, saran dan utilitas (PSU).

cakupan ketersediaan rumah layak huni;cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

100 %

70 %100 %

NILAI SPM

Waktu Capaian

2009

s/d

2025

SPM

BIDANG

PERUMAHAN RAKYAT

DILAKUKAN SECARA BERTAHAP

Slide5

Mendukung pencapaian Target target 100-0-100 yang mulai dikenalkan oleh Kementerian PU adalah target yang tercantum dalam rancangan RPJMN 2015-2019.

RPJMN 2015-2019

Akses Layanan Air minum 100 %

Akses Layanan Sanitasi 100 %

Permukiman Kumuh

0 %

SKALA KAWASAN

Slide6

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI“

Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

SINERGITAS PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH

VISI GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 -2018

Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

VISI KEMENTERIAN PUPERA TAHUN 2015-2019

Slide7

KEBIJAKAN PEMERINTAH

PROVINSI JAWA TENGAH

Slide8

MENUJU JATENG SEJAHTERA & BERDIKARI

“Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”

MISI

1.

Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

3.

Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ”4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan 5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah LingkunganVISI & MISI RPJMD PROV. JATENG 2013 - 2018VISI

Slide9

9

KESEJAHTERAAN

PEREKONOMIAN

INFRASTRUKTUR

Mempedomani

:

RPJMD Prov.

Jateng

2013-2018

Memperhatikan :

RPJMN 2014-2019

Kat Kesejahteraan dan Perekonomian Masy Didukung Infrast Yang Semakin Mantap

Kat Infrast & Kualitas Lay Dasar Menuju Kemandirian Wil & Kesejahteraan Masy

2015

2016

Mewujudkan Kesejahteraan Masy Yang Berkeadilan dan Berdikari

Kat Ketahanan Pangan & Energi Guna Mewujudkan Kemandirian Wil & Kesejahteraan Masy

2017

2018

ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA

TENGAH

Slide10

ISU

STRATEGIS, STRATEGI, ARAH JAK & PROG PEMB

Akses

&

yankesdas

Kat kualitas dik SDMAkses

RLH,

sanitasi,air bersihPengemb Kop & UMKMPengemb sentra, klasterWirausaha baruAkses yan PMKSKemiskinan

2018 : 7,8-7,6

Fokus  Kec. RTM tinggi1TINGGI

: 50 Kec (15 Kab)

SEDANG

: 234 Kec

(27 Kab)

RENDAH

: 289

Kec (30 Kab/Kota)

JAK & STRA

Jaminan

Pemeliharaan

Kes

Akses

&

jangkauan

dik

berupa

Beasiswa

Sanitasi

& Air

Bersih

RTLH

Sentra,

klaster

, OVOP

Wirausaha

baru

Penanganan

PMKS

Penanganan

kekerasan

thpd

perempuan

&

anak

PROGRAM

Sumber Data : PPLS 2011 diolah

10

Slide11

ISU STRATEGIS

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN

Slide12

I. Pemenuhan Rumah Layak Huni

Terbatasnya akses Rumah Tangga Miskin untuk menempati Rumah Layak Huni, berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu(PBDT) Tahun 2015 jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Tengah sebesar 1.682.723 unit;

Jumlah Backlog Perumahan di Jawa Tengah sebesar

(

Backlog Keberpenghunian 503.703 unit dan Backlog Kepemilikan 752.848 unit);

Dibutuhkan penyedia perumahan utamanya terkait dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).II. Penanganan Kawasan Permukiman

Luasan Permukiman Kumuh di Jawa Tengah 9.408,867 Ha dengan kewenangan Provinsi (Kumuh 10-15 Ha) sebesar

941,87 Ha;Kurangnya prasarana sarana lingkungan perumahan pada kawasan permukiman yang belum memadai atau tidak berfungsi secara optimal di perkotaan maupun di perdesaan; Belum optimalnya penanganan fasilitas dan perbaikan perumahan pasca bencana; III. Pemberdayaan komunitas dan pembiayaan perumahanMasih banyaknya kebutuhan akan rumah karena peningkatan jumlah kelurga (KK), sedang di lain pihak lahan semakin terbatas, khususnya di perkotaan dan kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat masih rendah;Perlunya kebijakan tentang mekanisme pembiayaan perumahan.

ISU STRATEGIS

Slide13

Permasalahan : Masih luasnya kawasan kumuh sebagai permukiman tidak layakhuni sehingga dapat menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan, dan

pelayanan infrastruktur yang masih terbatas.Meningkatnya

urbanisasi yang berimplikasi terhadap proporsi penduduk perkotaan yang bertambah, tingginya kemiskinan penduduk perkotaan, dan bertambahnya kawasan kumuhBelum berkembangnya Kawasan Perdesaan Potensial

Belum optimalnya pemanfaatan Infrastruktur Permukiman yang sudah dibangun

TANTANGAN :

Percepatan peningkatan pelayanan kepada masyarakatPencapaian target/sasaran pembangunan dalam Rencana StrategisPerhatian pemerintah daerah terhadap kegiatan Pengembangan Permukiman yang masih rendahMemberikan pemahaman kepada pemerintah daerah bahwa pembangunan infrastruktur permukiman yang saat ini sudah menjadi tugas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota

PERMASALAHAN

DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

Slide14

Mendorong peningkatan produksi kedelai (150,990 ton) di

20 KAB (

Kab.Cilacap, Banyumas

,

Kebumen

, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Boyolali,

Sragen,

Grobogan, Blora, Pati, Rembang, Kudus, Demak, Kendal, Pemalang, Tegal, Brebes & Semarang).Kat produksi & produktivitas pertanian

dalam arti luas

(Produksi Padi 10,31 Jt ton; Produksi Jagung 3,04 Jt ton)  kat jaringan irigasi, pengendalian alih fungsi LP2B, kat kapasitas petani.Kat ketersediaan air baku “Prog pembangunan 1.000 embung” (338 embung th 2017)  gotong royong Nas, Prov, K/K, Desa dan swasta / CSR dan masyarakat.Percepatan penanggulangan kemiskinan 

Beasiswa Miskin (27.292 Org)

, RTLH (30.000 RTLH di Prov), DesaMandiri/Berdikari, Jamkesda, Kat produktivitas & daya saing K-UMKM, Kat kapasitas petani, ekeltrifikasi, peningkatan realisasi dan persebaran investasi di Jawa Tengah.Pengembangan pariwisata (Borobudur, Sangiran, Karimunjawa dan Dieng)  dukungan infrastruktur dan sarpras pariwisata K/K.Kat akses serta mutu Yan kesehatan dasar & rujukanAKI (117/100.000 kh)

, AKB (11,5/1.000 kh

), Prevalensi Gizi

Buruk

(0,04%)

.

Pemantapan pembangunan infrastruktur



ruas tuntas dan bebas lubang (K/K dapat mengimbangi), penanggaan banjir dan rob pantura, air bersih, sanitasi dan TPA regional, penyelesaian JL. Tol, waduk dan bandara (A. Yani dan Wirasaba).

Penanganan daerah rawan bencana dan peningkatan kelesatrian

LH

Rehab Hutan

&

Lahan Kritis, Perlindungan pantai, penertiban pertambangan tanpa ijin, pengurangan resiko bencana (desa tangguh bencana).

Pemantapan reformasi birokrasi



Perbaikan kinerja birokrasi, asset, admin duk dan kondusifitas wilayah.

PRIORITAS

PEMBANGUNAN 2017

Slide15

KETERPADUAN

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Slide16

Tujuan

K

eterpaduan

infrastruktur

penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman adalah bentuk jaminan pemerintah

Jaringan infrastruktur

akan berfungsi dengan baik dan layak.1Agar

masyarakat memperoleh layanan infrastruktur berupa prasarana, sarana dan

utilitas perumahan yang layak.2

Slide17

Strategic goals pembangunan infrastruktur permukiman

Slide18

PENYELENGGARAAN PKP YANGHARMONIS DAN TERPADU

DIPERLUKAN KETERPADUAN PSU SEBAGAI PENGIKAT SATU KESATUAN PKP

Terkoordinasi

dan

Terpadu

PENYELENGGARAAN PKPPENATAAN RUANGPERENCANAANPEMBANGUNAN

PEMANFAATANPENGENDALIAN

RUMAH & PSUMENTERI PUPRGUBERNURBUPATI/WALIKOTA

KAWASAN PERMUKIMAN

LINGKUNGAN HUNIANPERMUKIMANPERUMAHAN

Slide19

PENYELENGGARAAN PKP YANG TERKOORDINASI DAN TERPADU TIAP TAHAPAN

PERENCANAAN

Tercermin

dalam

proposal dan dokumen pendukung perizinan yang disiapkan pelaku pembangunan

PENGENDALIAN

PEMBANGUNANPelaksanaan pembangunan rumah dan PSU harus sesuai dengan dokumen perizinan yang dimiliki

PEMANFAATANPemanfaatan

rumah dan PSU harus dilengkapi dengan Sertifikat Layak Huni dari Pemda.Pengendalian dilakukan pemerintah daerah dari sejak perencanaan sampai dengan pemanfaatan untuk memberikan jaminan kepada

masyarakat agar menghuni rumah layak huni

dengan dukungan PSU yang memadai.

Slide20

RTRW/

Perda

RPJMD

Perda

BG

SSK

RISPAM

RTBL

Integrated Development Plan

Bina Marga

SDA

Perda

Lainnya

RISPK

RPIJM

Kab

/Kota

Rencana

Kawasan Permukiman

(RKP)

RP3

Keterangan

:

SSK:

Strategi

Sanitasi

Kota

RISPK:

Rencana

Induk

Sistem

Proteksi

Kebakaran

RISPAM:

Rencana

Indik

Sistem

Penyediaan

Air

Minum

RTBL:

Rencana

Tata

Bangunan

Lingkungan

RP3:

Rencana

Pembangunan

dan

Pengembangan

Perumahan

20

KETERPADUAN DOKUMEN PERENCANAAN

Slide21

UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN DALAM KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Penyiapan

NSPK

terkait

keterpaduan infrastruktur

penyelenggaraan PKP untuk

digunakan payung hukum pelaksanan di daerah berupa Perda atau Peraturan Kepala Daerah

Bantek

dan/atau Bintek kepada daerahMonev pelaksanaan keterpaduan infrastruktur peyelenggaraan PKP di daerah.

Pengembangan

NSPK yang sudah ada disesuaikan dengan hasil monev.

Koordinasi

dan

konsultasi

dalam

perencanaan

dan

program

dukungan

infrastruktur

PKP

Slide22

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV. JATENG

OLEH

DISPERAKIM PROV. JATENG

Slide23

Sub urusan p

erumahan rakyat dan kawasan permukiman dan Pertanahan berdasarkan Lampiran UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

A. URUSAN P

ERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumahan

Kawasan PermukimanPerumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (Merupakan kewenangan Kabupaten/ kota)Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

B. URUSAN PERTANAHAN :

Izin Lokasi;

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;Sengketa Tanah; Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;Tanah Ulayat;Tanah Kosong;Izin Membuka Tanah;Penggunaan TanahURUSAN DAN SUB URUSAN DISPERAKIM PROV. JAWA TENGAH

Slide24

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan

TUGAS & FUNGSI DISPERAKIM

PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS DISPERAKIM

FUNGSI DISPERAKIM

Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Pengkoordinasian kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;

Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

Slide25

BELANJA TIDAK LANGSUNG :

Rp. 26.218.462.000,- (59%)

BELANJA LANGSUNG

:

Rp.

18.184.337.000 ,- (41%)

PROPORSI ANGGARAN TAHUN 2017

TOTAL ANGGARAN :

Rp. 44.402.799.000,-

Alokasi Anggaran untuk Pendampingan dan Verifikasi RTLH sebesar Rp. 8 Milyard , sebagai pendampingan Bansos RTLH 20.000 unit dengan nilai Rp. 200 Milyard.

Slide26

Kegiatan yang harus dapat diakomodir

Visi Misi

RPJMN

Visi Misi KemenPUPERA

Visi Misi Gubernur

Visi Misi Disperakim

in line

Kegiatan --> anggaran

NO

VISI-MISIPROGRAM-KEGIATAN1.Visi Capaian Rumah Layak HuniRumah Susun, RTLH, Perbaikan rumah pasca bencana, Pembiayaan dan peran serta masyarakat dan swasta.2.Visi Lingkungan Berkualitasdengan dukungan PSU 1. Slum2. SquatterAir bersih, Sanitasi, Drainase,Jalan Lingkungan dan Penataan Bangunan, Pembiayaan dan peran serta masyarakat dan swasta.

1. Urban Renewal;2. Relokasi.

3Visi Tertibnya Adminitrasi PertanahanTerselenggaranya administrasi pertanahan sesuai dengan ketentuan

Slide27

KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH PROGRAM DAN KEGIATAN

2017

2018

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN DAN PERDESAAN

 

 

Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana pada Kawasan Agropolitan dan Minapolitan

v

 

Kegiatan Penataan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Strategis

v

 Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Perbatasan Kab./Kota

v

 

Kegiatan

Pembangunan

Prasarana

dan

Sarana

pada KTP2D

v

 

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman

 

v

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman

 

v

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

 

v

Kegiatan Pendampingan Program Pusat Pendukung Prasarana Sarana Utilitas

 

v

PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN

 

 

Kegiatan

Pembangunan

Prasarana

dan

Sarana

Rumah

Sederhana

Sehat

v

-

Kegiatan Peningkatan Kualitas RTLH

v

v

Kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman Terdampak Bencana

v

v

Kegiatan Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan

-

v

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS

 

 

Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan di Daerah

v

v

Kegiatan Revitalisasi Kawasan Perkotaan Kumuh Fungsi PKN dan PKW

v

-

Kegiatan Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

-

v

Kegiatan Pengembangan Basis Data, Pemutahiran dan Sistem Informasi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

-

v

Slide28