KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI KIPI PENDAHULUAN Latar Belakang Imunisasi upaya pencegahan penyakit ID: 740211
Download Presentation The PPT/PDF document "Pertemuan ke 13 “ KULIAH VAKSIN D..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.
Slide1
Pertemuan ke 13 “KULIAH VAKSIN DAN IMUNISASI” Slide2
“KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI “ (KIPI) PENDAHULUAN Latar BelakangImunisasi : upaya pencegahan penyakit yg paling efektif & berdampak thd peningkatan kes masyarakat.Cakupan imunisasi yg tggi, mk
penggunaan vaksin jg meningkat
&
sbg
akibatnya
kejadian
yg
berhub
dg
imunisasi
jg
meningkat
.
Penting
diket
apakah
kejadian
tsb
bhub
dg
vaksin
yg
diberikan
ataukah
terjadi
scr
kebetulan
.Slide3
KIPI atau reaksi samping atau adverse events following immunization (AEFI) adalah semua kejadian sakit yg terj setelah menerima imunisasi.Mengetahui hub ant imunisasi dg KIPI diperlukan pencatatan & pelaporan semua reaksi
samping yg timbul
stlh
pemberian
imunisasi
(
surveilans
KIPI).
Surveilans
KIPI
sgt
membantu
program
imunisasi
,
khususnya
utk
memperkuat
keyakinan
masy
akan
pentingnya
sbg
upaya
pencegahan
penyakit
yg
paling
efektif
.Slide4
Himbauan WHO thd pemantauan KIPI tertuang pd pertemuan WHO –SEARO th 1996 dg rekomendasi sbb:Program Pengembangan Imunisasi (PPI) hrs memp perencanaan rinci & terarah shg dpt mbrk tanggapan segera pd lap KIPI.
Setiap KIPI berat
hrs
dlkk
analisis
oleh
tim
yg
t d :
para
ahli
epidemiologi
&
profesi
(
di
Indonesia
oleh
Komite
Nasional
Pengkajian
&
Penanggulangan
KIPI= KN PP KIPI),
dan
temuan
tsb
hrs
disebarluaskan
melalui
jalur
Program
pengembangan
Imunisasi
(PPI)
dan
media
masa
.Slide5
Setiap KIPI berat hrs dlkk analisis oleh tim yg t d : para ahli epidemiologi & profesi (di Indonesia oleh Komite Nasional Pengkajian & Penanggulangan KIPI= KN PP KIPI ), dan temuan tsb hrs disebarluaskan
melalui jalur Program pengembangan
Imunisasi
(PPI)
dan
media
masa
.
PPI
hrs
sgr
memberikan
tanggapan
scr
cepat
&
akurat
kpd
media
masa
perihal
KIPI
yg
terjadi
.
Pelaporan
KIPI
tt
mis
:
Abses
, BCG
itis
, hrs
dipantau
demi
perbaikan
penyuntikan
yg
benar
di
kmd
hari
.
PPI
hrs
melengkapi
petugas
lap dg
formulir
pelaporan
kasus
,
definisi
KIPI
yg
jelas
&
instruksi
yg
rinci
perihal
jalur
pelaporan
.
PPI
perlu
mengkaji
lap
kasus
KIPI
dr
pengalaman
dunia
internasional
shg
dpt
memperkirakan
bsr
masalah
KIPI
yg
dihadapi
.
Slide6
TUJUANDapat menemukan kasus KIPI mel jalur lap yg efektif dan Efisien.Dapat mengetahui jenis dan pola kasus KIPI dg cepat dan tepat.Dapat menangani kasus
KIPI scr komprehensif.
Memberikan
pengertian
ttg
KIPI
dan
menentramkan
lingkungan
masy
di
daerah
sasaran
program
dan
lingkungan
sekolah
.
Menghimpun
data KIPI
di
Indonesia
.
Slide7
KEBIJAKAN Setiap kasus KIPI atau yg dilaporkan sbg KIPI oleh petugas maupun oleh masy hrs dilacak, dicatat dan ditanggapi.Setiap kasus KIPI sdpt
mungkin diupayakan pengobatannya
di
fasilitas
pelayanan
pemerintah
.
Utk
setiap
kasus
KIPI,
masy
berhak
utk
mendptk
penjelasan
resmi
atas
hsl
penelitian
resmi
yg
dilakukan
pemerintah
dan
penanggung
jawab
program.
Pemda
turut
dlm
penanggulangan
KIPI
didaerahnyaSlide8
DIFINISI KIPIAdalah semua kejadian sakit &kematian yg terjadi dalam masa 1 bulan setelah imunisasi.Pd kead ttt lama pengamatan KIPI dpt mencapai 42 hr (arthritis
kronik pasca vaksinasi rubella),
atau
bahkan
sampai
6bln .
P.u
nya
reaksi
thd
obat
&
vaksin
dpt
mrpk
reaksi
simpang
,
atau
kejadian
lain
yg
bukan
terjadi
akibat
efek
lgs
vaksin
.
Reaksi
simpang
vaksin
ant lain
dpt
berupa
efek
farmakologi,efek
samping
,
interaksi
obat
,
intoleransi
,
reaksi
idiosinkrasi
dan
reaksi
alergi
yg
umumnya
terjadi
krn
potensi
vaksin
sendiri
,
sedangkan
reaksi
alergi
merup
kepekaan
seseorang
thd
unsur
vaksin
dg
latar
belakang
genetik
.Slide9
Kejadian yg bukan disbbk efek samping dpt terjadi krn kesalahan tehnik pebuatan, pengadaan & distribusi serta penyimpanan vaksin, kesalahan prosedur &tehnik pelaksanaan imunisasi,
semata- mata kejadian
yg
timbul
scr
kebetulan
.
Persepsi
awal
&
jg
kalangan
petugas
kes
biasanya
menganggap
semua
k
elainan
dan
kejadian
yg
dihubungkan
dg
imunisasi
sbg
reaksi
alergi
thd
vaksin
.
Akan
ttp
telaah
lap KIPI
oleh
Vaccine Safety
Comittee
, Institute of Medicine (IOM) USA
menyatakan
bhw
sebag
bsr
KIPI
terjadi
scr
kebetulan
saja
(
koinsidensi
).
Kejadian
yg
memang
akibat
imunisasi
tersering
adalah
akibat
kesalahan
prosedur
&
tenik
pelaksanaan
(
programmatic error).
Slide10
EPIDEMILOGI KIPIKIPI akan timbul setelah pemberian vaksin dlm jumlah bsr.Penelitian efikasi dan keamanan vaksin dihasilkan mel fase uji klinis yg
lazim yi: fase
1,2,3,
dan
4.
Uji
klinis
fase
1
dilakukan
pd
binatang
percobaan
sedangkan
fase
selanjutnya
pd
manusia
.
Uji
klinis
fase
2
untuk
mengetahui
keamanan
vaksin
(
reactogenicity
and
savety
),
sedangkan
pd
fase
3
selain
keamanan
juga
dilakukan
uji
efektivitas
(
imunogenisitas
)
vaksin
.
Uji
klinis
4 dg sample
besar
yg
dikenal
sbg
post marketing surveillance (PMS).
Tujuan
PMS
adalah
utk
mengetahui
keamanan
vaksin
stlh
pemakaian
yg
cukup
luas
di
masyarakat
(program
imunisasi
).Slide11
MATURASI PROGRAM IMUNISASITelah terbukti pemberian imunisasi dpt menurunkan angka kejadian suatu peny bahkan melenyapkan penyakit. Contoh musnahnya peny cacar. Pola eradikasi cacar dpt diterapkan utk
peny lain yg bbhy yaitu
peny
yg
dpt
menimbulkan
kematian
&
kecacatan
.
Pada
saat
insidens
peny
msh
tinggi
(
jml
kasus
byk
)
imunisasi
blm
dilakukan
shg
KIPI
blm
menjadi
masalah
.
Imunisasi
telah
menjadi
progr
makin
lama
cakupan
makin
meningkat
yg
berakibat
penurunan
insidens
peny
.
Meningkatnya
kasus
KIPI
dpt
menurunkan
kepercayaan
masy
thd
program
imunisasi
.
Slide12
Kepercayaan masy akan timbul kbl apabila kasus dpt diselesaikan dg baik yi : pelaporan & pencatatan yg baik, penanganan kasus KIPI segera, & pemberian ganti rugi yg memadai.,
cak imunisasi yg tg
akan
tercapai
kbl
&
diikuti
penurunan
angka
kejadian
penyakit
.
Keberhasilan
imunisasi
akan
diikuti
dg
pemakaian
vaksin
dlm
dosis
besar
.
Namun
pd
perjalanan
progr
imunisasi
akan
memacu
proses
maturasi
persepsi
masy
sehub
dg
efek
samping
vaksin
yg
mungkin
timbul
shg
berakibat
munculnya
kbl
peny
dlm
btk
kejadian
luar
biasa
. (KLB).Slide13
ETIOLOGITidak semua kejadian KIPI dsbbk oleh imunisasi krn sbag bsr ternyata tdk ada hubungannya dg imunisasi. Krn itu utk mntk KIPI diperlukan
ket :Besar
frekwensi
kejadian
KIPI pd
pemberian
vaksin
ttt
.
Sifat
kelainan
tsb
lokal
atau
sistemik
.
Derajad
sakit
resipien
,
apakah
memerlukan
perawatan
,
menderita
cacat
,
atau
mbbk
kematian
.
Apakah
penyebab
dpt
dipastikan,diduga,atau
tdk
terbukti
.
Apakah
dpt
disimpulkan
bahwa
KIPI
berhub
dg
vaksin
,
kesalahan
produksi
,
atau
kesalahan
prosedur
.Slide14
Komnas PP-KIPI mengelompokkan etiologi dlm 2 klasifikasi :1. Klasifikasi Lapangan menurut WHO Western Pasific (1999) utk petugas kesehatan di lapangan Memilah KIPI dlm 5 kelompok penyebab:Kesalahan program/
tehnik pelaksanaan (programmatic errors).
Sebag
bsr
kasus
KIPI
berhub
dg
masalah
progr
&
tehnik
pelaks
imunisasi
yg
meliputi
kesalahan
program
penyimpanan
,
pengelolaan
&
tata
laksana
pemberian
vaksin
.
Reaksi
suntikan
.
Semua
gej
klinis
yg
terjadi
akibat
trauma
tusuk
jarum
suntik
baik
lgs
maupun
tdk
lgs
hrs
dicatat
sbg
reaksi
KIPI.Reaksi
lgs
: rasa
sakit
,
bengkak
dan
kemerahan
pd
bekas
suntikan
.
Sdg
tdk
lgs
: rasa
takut
,
pusing
,
mual
sampai
sinkope
.Slide15
c. Induksi vaksin (reaksi vaksin ). Pd umumnya sdh dpt diprediksi krn merup reaksi simpang vaksin & scr klinis biasanya ringan. Walaupun bs terjadi hebat spt
reaksi anafilaksis sistemik dg resiko
kematian
.
d.
Faktor
kebetulan
(
koinsiden
).
Kejadian
yg
timbul
scr
kebetulan
saja
stlh
imunisasi
.
Indikator
factor
kebetulan
ini
ditandai
dg
ditemukannya
kejadian
yg
sama
di
saat
bersamaan
pd
kelomp
populasi
setempat
dg
karakteristik
serupa
tetapi
tdk
mendapat
imunisasi
.
e.
Penyebab
tdk
diketahui
.
Bl
kejadian
/
masalah
yg
dilaporkan
blm
dpt
dikelompokkan
kedlm
salah
satu
penyebab
,
mk
sementara
dimskk
kdlm
kelomp
ini
sambil
menunggu
informasi
lbh
lanjut
.Slide16
2 .Klasifikasi kausalitas menurut Institute of Medicine (IOM ) 1991 membuat telaah & publikasi ttg KIPI pertusis & rubella yg serius krn byknya lap KIPI yg dihub vaksin pertusis & DPT. Klasifikasi kausalitas KIPI tsb terdiri 5 tingkatan
:Tidak
terdapat
hub
kausal
.
Bukti
tdk
cukup
utk
menerima
atau
menolak
hub
kausal
.
Bukti
memperkuat
penolakan
kausal
.
Bukti
memperkuat
penerimaan
hub
kausal
.
Bukti
memastikan
hub
kausal
.Slide17
GEJALA KLINIS KIPIGejala klinis dpt timbul scr cepat maupun lambat & dpt dibagi menjadi gej : lokal, sistemik, reaksi susunan syaraf pusat, serta reaksi
lainnya.Keamanan
suatu
vaksin
dituntut
lbh
tinggi
drpd
obat
.
Dsbbk
krn
pd
umumnya
produk
farmasi
diperuntukkan
org
sakit
sdk
vaksin
utk
org
sehat
terutama
bayi
.
Mengingat
tdk
ada
satupun
jenis
vaksin
yg
aman
tanpa
efek
samping
bl
seorg
anak
telah
mdpt
imunisasi
perlu
di
observasi
bbrp
saat
,
shg
dipastikan
bahwa
tdk
terjadi
KIPI (
reaksi
cepat
).
Berapa
lama
observasi
sebenarnya
sulit
ditentukan
ttp
pd
umumnya
stlh
pemberian
setiap
jenis
imunisasi
hrs
dlkk
observasi
slm
15
menit
.
Slide18
Angka kejadian :KIPI yg paling serius pd anak adalah reaksi anafilaksis. Angka kejadian anafilaktoid
diperkirakan 2 dlm
100.000
dosis
DPT,
ttp
yg
benar2
reaksi
anafilaksis
hanya
1-3
kasus
di
antara
1
juta
dosis
.
Anak
yg
lb
bsr
dan
org
dewasa
lbh
byk
mglm
sinkope
,
segera
atau
lambat
.
Slide19
IMUNISASI PADA KELOMPOK RISIKOMaka hrs diperhatikan apakah resipien tmsk dlm kelomp risiko.Yg dimaksud klomp risiko :1. Anak yg mendpt reaksi simpang pd
imunisasi terdahulu.
Ini
hrs
segera
dilaporkan
kd
Komda
PP-KIPI
setempat
& KN PP KIPI dg
mgnk
formulir
pelaporan
yg
telah
yersedia
utk
penanganan
segera
.
2.
Bayi
berat
lahir
rendah
.
Hal2
yg
perlu
diperhatikan
pd
bayi
kurang
bln
adalah
:
a.
Titer
imunitas
pasif
mel
transmisi
maternal
lebih
rendah
drpd
bayi
ckp
bln
.
b.Bl
BB
bayi
sangat
kcl
( < 1000 gram)
imunisasi
ditunda
&
diberikan
setelah
bayi
mencapai
BB 2000 gram
atau
berumur
2
bln
,
imunisasi
Hepatitis B
diberikan
pd
umur
2
bln
atau
lebih
kec
.
Bl
ibu
mengandung
HbSAg
.
c.Bl
bayi
msh
dirawat
setelah
umur
2
bln
,
mk
vaksin
Polio
yg
dbrk
suntikan
IPV
bl
vaksin
tersedia
,
shg
tdk
mbbk
penyebaran
virus polio
melalui
tinja
.Slide20
3.Pasien imunokompromais. Kead ini dpt terj sbg akibat penyakit dsr atau sbg akibat pengobatan imunosupresan ( kemoterapi, kortikosteroid jangka panjang). Jenis vaksin hidup merup
kontra indikasi utk
pasien
imunokompromais
dpt
dbrk
IPV
bl
vaksin
tersedia
.
Imunisasi
tetap
dbrk
pd
pengobatan
kortisteroid
dosis
kcl
dan
pberian
dlm
wkt
pendek
.
Ttp
imunisasi
hrs
ditunda
pd
anak
dg
pengobatan
kortikosteroid
sistemik
dosis
2 mg /
kgBB
/hr
atau
prednisone 20 mg /hr
slm
14 hr.
Imunisasi
dpt
diberikan
stlh
1bln
pengobatan
kortikosterid
dihentikan
atau
3bln
stlh
pemberian
kemoterai
selesai
.
4.
Pd
resipien
yg
mdptkan
human immunoglobulin.
Imunisasi
virus
hidup
dbrk
stlh
3
bln
pengobatan
utk
menghindarkan
hambatan
pbtk
respon
imun
.
5.
Pasien
HIV
memp
risiko
lbh
bsr
utk
mdptk
infeksi
.
Walaupun
responnya
thd
imunisasi
tdk
optimal.
Dpt
dbrk
dg
mikroorganisme
yg
dilemahkan
atau
mati
.
Slide21
Pada umumnya tdk tdpt indikasi kontra imunisasi utk individu sehat kec utk kelomp risiko. Pada tiap sediaan dpt petunjuk dr produsen yg
mencantumkan indikasi kontra
serta
perhatian
khusus
thd
vaksin
.
Petunjuk
hrs
dibaca
oleh
setiap
pelaksana
vaksinasi
.
Slide22
SURVEILANS KIPI Membangun Imunization savety surveillance (surveilans KIPI ) membutuhkan kerjasama yg saling menguntungkan ant Program Imunisasi Departemen Kes dg Balai Pengawasan Obat dan Makanan, sbg dua mitra yg bertanggung
jwb thd keamanan
vaksin
.Slide23
Surveilans KIPI yg efektif melibatkan:Masyarakat/petugas kes di lap bertugas mlaporkan kasus yg diduga menderita KIPI kpd petugas kes Pusk setempat.
Supervisor tk Pusk ( petugas
kes
/
Kepala
Pusk
)
dan
Kab
/Kota
melengkapi
lap
kronologis
kasus
diduga
KIPI.
Tim KIPI
tingkat
Kab
/ Kota
menilai
lap KIPI
ddan
menginvestigasi
KIPI
Komda
PP KIPI-
memeriksa
informasi
dr
hsl
telaah
kasus
KIPI
di
tingkat
Provinsi
bertugas
melakukan
analisa
KIPI
scr
teratur
dan
mlkk
umpan
balik
ke
system
dibawahnya
.
Komnas
PP KIPI-
memeriksa
informasi
hsl
telaah
kasus
KIPI
dr
KOMDA PP KIPI
mlkk
analisa
KIPI
scr
teratur,meninjau
keseluruhan
pola
dr
lap
dan
pelacakann,membuat
penilaian
kausalitas
KIPI pd
kasus
yg
belum
dpt
disimpulkan
oleh
Komda
.
Komnas
PP KIPI-
terdi
dr
wakil
dr
Subdit
Imunisasi
, BPOM ,
Klinisi
,
Organisasi
profesi
(IDAI, POGI,PAPDI)
pakar
dlm
bidang
mikrobiologi
,
virulogi
,
vaksin
,
farmakologi
,
ahli
epidemiologi
,
ahli
forensic
dan
pakar
hukum
. Slide24
Tujuan utama survailans KIPI utk mendeteksi dini, merespon kasus KIPI dg cepat & tepat, mengurangi dampak neg imunisasi utk kes individu & pd program imunisasi. Hal ini merupakan indikator kualitas program.
Kegiatan surveilans KIPI
meliputi
:
Mendeteksi
,
memperbaiki
&
mencegah
kesalahan
progam
imunisasi
.
Mengidentifikasi
peningkatan
rasio
KIPI
yg
tdk
wajar
pd batch
vaksin
atau
merek
vaksin
ttt
.
Memastikan
bahwa
suatu
kejadian
yg
diduga
KIPI
merup
koinsidens
(
suatu
kebetulan
)
Menimbulkan
kepercayaan
masy
pd program
imunisasi
&
memberi
respons
yg
tepat
thd
perhatian
org
tua
/
masy
ttg
keamanan
imunisasi
di
tengah
kepedulian
(
masy
& professional)
ttg
adanya
risiko
imunisasi
.
Memperkirakan
angka
kejadian
KIPI (
rasio
KIPI) pd
suatu
populasi
.Slide25
Prosedur surveilans KIPI pd dsrnya terdiri :A. Penemuan kasus, B. Pelacakan kasus, dlm wkt 24 jam stlh lap kaus diterima. C. Analisis kejadian, Kepala
Puskesmas atau Komda PP-KIPI
dpt
menganalisa
data
hsl
pelacakan
utk
menilai
klasifikasi
KIPI
dan
dicoba
utk
mencari
penyebab
KIPI
tsb
.
D.
Tindak
lanjut
kasus
,
Pengobatan
,
kalau
berat
segera
rujuk
sesuai
tata
laksana
medis
.
Komunikasi.Mengakui
ketidakpastian
,
investigasi
menyeluruh
,
dan
tetap
beri
informasi
ke
masyarakat
.
Hindari
membuat
pernyataan
yg
terlalu
dini
ttg
penyebab
dr
kejadian
sblm
pelacakan
lengkap
.
Perbaikan
mutu
pelayanan
.
Mengupayakan
pelatihan.Setelah
didapatkan
kesimpulan
penyebab
dr
hsl
investigasi
kasus
KIPI
mk
dlkk
tindak
lanjut
perbaikan
.
Slide26
E. Pelaporan dan evaluasi.1. PelaporanIdentitas : Nama anak, tgl dan tahun lahir ( umur), jenis kelamin ,nama org
tua dan alamat hrs
ditulis
jelas
.
Jenis
vaksin
yg
diberikan,dosis
,
nomer
batch,
siapa
yg
memberikan.Vaksin
sisa
disimpan
dan
diperlakukan
seperti
vaksin
yg
masih
utuh
(
perhatikan
cold chain )
Nama
dokter
yg
bertanggung
jawab
.
Adakah
KIPI pd
imunisasi
terdahulu
.
Gejala
klinis
yg
timbul
dan
atau
diagnosis (
bila
ada
)
bl
tdk
terdeteksi
dlm
kolom
laporan
tertulis.Pengobatan
yg
dbrk
&
perjalanan
peny
(
sebuh
,
dirawat
,
atau
meninggal
).
Sertakan
hsl
laboratorium
yg
pernah
dilakukan
.
Jg
peny
yg
menyertainya
.
Waktu
pemberian
imunisasi
(
tgl,jam
).
Saat
timbulnya
gej
KIPI
shg
diketahui
,
berapa
lama interval
wkt
antara
pemberian
imunisasi
dg
terjadinya
KIPI.
Apakah
ada
gej
sisa
,
setelah
dirawat
dan
sembuh
.
Bgmn
cara
menyelesaikan
masalah
KIPI (
kronologi
).
Adakah
tuntutan
keluarga
.
Jumlah
kasus
KIPI
akan
meningkat
sejalan
dg
peningkatan
pemakaian
vaksin.Dalam
menganalisa
hub
antara
KIPI dg batch
vaksin
tertentu
,
pastikan
angka
pembanding
/ denominator
yg
digunakan
akurat
,
hsl
analisa
selalu
ratio
dan
bukan
jumlah
laporan
yg
dievaluasi
.
Slide27
2. Hambatan untuk melapor.Petugas kes di daerah mungkin tdk melapk KIPI krn alasan2 :Tdk mempertimbangkan bwh kejadian berhub dg imunisasi.Tdk menget ttg
system pelaporan dan prosesnya
.
Penundaan
,
kurangnya
perhatian
atau
waktu
,
tdk
mampu
menemukan
formulir
laporan
.
Takut
bahwa
lap
akan
membawa
seseorg
pd
konsekuen
hukuman
perorangan
.
Merasa
bersalah
telah
mbbk
bahaya
krn
merasa
btg
jwb
tgd
kejadian
tsb
.
Segan
utk
mlap
KIPI
krn
merasa
tdk
yakin
dg diagnose
yg
dibuat
.
Hambatan
ini
dpt
diatasi
dg:
Meningkatkan
kepedulian
thd
pentingnya
pelaporan,mel
system
pelap
yg
tlah
ada
shg
membuat
pelaporan
menjadi
mudah,terutama
pd
situasi
yg
tdk
pasti
.
Menekankan
bahwa
investigasi
adalah
utk
menemukan
masalah
pd system
shg
segera
dpt
diatasi
dan
tdk
utk
menyalahkan
individu2.
Komda
KIPI
memberikan
umpan
balik
yg
positif
thd
laporan
.Slide28
EVALUASIEvaluasi dlkk oleh Komda PP KIPI setelah menerima laporan.Pada kasus ringan
tata laksana
dpt
diselesaikan
Puskesmas
dan
Komda
PP KIPI
hanya
perlu
dbrk
laporan
.
Kasus
berat
yg
msh
dirawat
,
sembuh
dan
ada
gej
sisa
atau
kasus
meninggal
dlkk
evaluasi
ketat
dan
apabila
diperlukan
Komnas
PP KIPI
segera
dilibatkan
.
Evaluasi
akhir
&
kesimpulan
disampaikan
kepada
kepala
Puskesmas
utk
perbaikan
program
yg
akan
datang
.
Slide29
TATA LAKSANA KASUS KIPI Persiapan1.Tempat Untuk pelaksanaan imunisasi anak sekolah perlu disediakan
ruangan khusus
utk
penanggulangan
KIPI
di
tiap
sekolah
,
mis
ruang
UKS
atau
ruang
lain
yg
dilengkapi
tempat
berbaring
.
2.Alat
dan
Obat
.
Alat
dan
obat
perlu
dipersiapkan
termasuk
pengukur
tekana
darah
/
tensimeter
,
perlengkapan
infuse
dan
alat
suntik
steril
serta
keamananpemberian
suntikan
perlu
diperhatikan
.
3.
Rujukan
.
Tentukan
sarana
dan
jalur
komunikasi
fasilitas
kes
yg
melayani
imunisasi
ke
tempat
rujukan
.
Dipersiapkan
juga
rujukan
ke
rumah
sakit
bila
diperlukan
.
4.Penerima
vaksin
(
resepien
).
Secara
umum
perhatikan
:
Infeksi
akut
,
bila
ditemukan
gej
demam
yg
mungkin
dsbbk
oleh
infeksi
akut
sebaiknya
imunisasi
ditunda
dulu
.
Pendekatan
scr
psikologis
dlkk
dg
mbrk
penerangan
yg
jelas
kpd
org
tua
ttg
imunisasi
dan
manfaatnya
bagi
perlindungan
anak
dimasa
mendatang
..
Jg
penjelasan
ttg
terjadi
reaksi
KIPI ,
dan
jg
segera
menghubungi
petugas
kes
yg
terdekat
.Slide30
5. Mengenal gejala klinis KIPI. Yg dpt dibagi gejala lokal & sistemik serta reaksi lainnya yg dpt timbul cepat atau lambat. Pd umumnya
makin cpt terjadi
KIPI
makin
berat
gejalanya
.
6.Prosedur
pelayanan
.
Pelaksanaan
setiap
prosedur
pelayanan
scr
benar
akan
membantu
mengurangi
risiko
KIPI.Pemahaman
dsr
ttg
KIPI,terutama
saat
terjadinya
KIPI
dan
jenis
vaksin
yg
dbrk
akan
sangat
membantu
penatalaksanaanya
kasus
KIPI.
7.
Pelaksana
.
Pelaksana
imunisasi
adalah
tenaga
kes
yg
telah
terlatih
dan
ditunjuk
oleh
kepala
Puskesmas
.
Evaluasi
medis
…….??????
Petugas
pelaksana
perlu
mengetahui
ttg
gejala
klinis
KIPI
yg
bervariasi
dlm
rentang
wkt
yg
berbeda-beda
sesuai
pengalaman
emperik
yg
sdh
dibakukan
atau
dikodekan
oleh
Institute Of Medicine.
Slide31
PENYELESAIAN MASALAH KIPI.A.MEDIKOLEGAL.1. Dasar hukum dan sifat hukum.Imunisasi merup tindakan medik dlm aspek preventif dan proteksi spesifik yg ditujukan
kpd org (anak) sehat
,
bukan
thd
anak
sakit
Dg
dmk
imunisasi
ditujukan
kpd
Klien
atau
konsumen
dan
bukan
pasien
.
Bahkan
dlm
kead
ttt
,
sebagaimana
risiko
tindakan
medik
lainnya
-KIPI
yg
bersifat
cacat,darurat
atau
fatal
kedudujan
pasien
tsb
berubah
menjadi
korban
(
ketika
dipersoalkan
status
hk
nya
yg
berpotensi
adanya
gugatan
hukum
).
KIPI
mencakup
side –effect
dan
atau
adverse effect
serta
after event
tindakan
medik
berupa
imunisasi
.
Difinisi
dan
klasifikasi
serta
pemastian
adanya
KIPI
di
sisi
lain
jg
sbg
penerapan
azas
praduga
tdk
bersalah
thd
dokter
dan
tenaga
kes
pelaku
imunisasi
apbl
terjadi
kejadian
tsb
shg
dokter
tetap
tenang
bekerja
sesuai
profesinya
tanpa
dibayangi
fobia
risiko
gugatan
hukum
.
Berbeda
dg program
imunisasi
masal
yg
dilaksanakan
pemerintah
(
vaksin
dlm
rangka
program)
beranah
hukum
publik
(
hukum
administrasi
Negara) ,
Imunisasi
perorangan
oleh
dokter
swasta
(
mgnk
vaksin
non –Program)
memiliki
ranah
hukum
perdata
(
walaupun
bs
pula
memasuki
ranah
hk
pidana
) &
hk
disiplin
profesi
.
Dalam
program
imunisasi
masal
tdt
unsure
kewajiban
pemerintah
yg
mbrk
kewenangan
publik
kpd
Depkes
yg
scr
hk
tdk
bs
dilawan.Dapat
mewajibkan
setiap
org/
warganegara
dlkk
imunisasi
. (
sesuai
hak
mengatur
pd UU
tentang
Kesehatan
).Slide32
2. Analisis HukumDitinjau dr sisi subyek hukum, imunisasi swasta dlkk oleh :Dokter praktek swasta yg berijin praktek sah.Dokter pengganti.
Perawat atau tenaga
kes
yg
bekerja
di
tempat
praktek
dokter
tsb
sbg
penyuntik
vaksin
ke
klien
/
pasien
.
Bila
terjadi
gugatan
/
pengaduan
hukum
kasus
KIPI
akibat
programmatic error
yg
dsbbk
oleh
suntikan
perawat
aatau
dokter
pengganti
,
scr
tanggung
renteng
perdata
(vicarious liability)
dokter
praktek
swasta
tsb
dpt
(
ikut
)
digugat
,
kec
hal
itu
benar2
akibat
kesalahan
bersumber
kompetensi
mereka
.
Ditinjau
dr
kekuasaan
hukum
aatau
kewengannya
tdpt
tata
letak
hukum
sbb
:
Terhadap
org :
imunisasi
diajukan
terhadap
:
klien
/
pasien
,
baik
bayi
,
anak
maupun
dws
sbg
adressat
/
penerima
imunisasi
.
Terhadap
ruang
:
mel
tempat
praktek
dokter
swasta
atau
rumah
sakit
swasta
atau
sarana
kes
lainnya
.
Terhadap
waktu
:
setiap
saat
atau
jangka
wat
ttt
ketika
terj
kunj
klien
/
pasien
pd hr
dan
jam
praktek
ttt
.Slide33
Terhadap benda : dg vaksin yg telah diakui scr sah, efektif dan efisien. Hrs dbedakan hak ini dg 2 hal; 1. Vaksin utk peny
yg pemberantasannya dprogramkan
Pemerintah
(program)
mk
pemerintah
ikut
sbg
salah
satu
Pihak
yg
bertanggung
jwb
.
2.
V
aksin
utk
peny
yg
pencegahannya
blm
menjadi
program
Pemerintah
(non program)
mk
scr
product liability,
perusahaan
vaksin
/
perusahaan
alat
kes
terkait
,
tmsk
distributor
resminya
ikut
menanggung
risiko
KIPI
tmsk
santunan
ganti
ruginya
.
Slide34
3.Hubungan hukum. Terdapat 3 jenis hub hukum sbb:a.Dokter – klien.Hal2 yg diperlukan pd fase persiapan tsb ialah : 1.Ketelitian / hati2 : a. Administrasi berupa jadwal imunisasi,prosedur tetap pemberian
imunisasi ( SOP), standar pelay
imunisasi
&
standar
dokumen
(
rekam
medik
pasien
) ,
kesiapan
/
kompetensi
&
kewenangan
(
ijin
)
dokter
/
perawat
.
b.
Medis
tehnis
berupa
baku
mutu
&
prosedur
penyimpanan
vaksin
(cold chain,
lemari
es
)
dan
alat
kes
nya
.(
sterilitas
dll
),
sarana
penanganan
dan
perujukan
KIPI “
berat
–
akut
–
bisa
fatal “
spt
sarana
penanganan
syok
anafilaktik
.
c.
Pemberian
informasi
memadai
ttg
tujuan
/
kegunaan
,
risiko
(
tmsk
KIPI),
tmsk
harga
dr
vaksin
non Program
yg
umumnya
msh
di
rasakan
mahal
oleh
konsumen
.Slide35
2.Informed- consent.Informed- consent dari org tua atau pengampunya mutlak diperlukan mengingat bayi / anak sekolah blm dianggap sbg pribadi hukum mandiri ( blm dws ).
Setelah proses pemberian
informasi
(
tmsk
penjelasan
bahwa
imunisasi
adalah
hak
anak
sesuai
dg
deklarasi
World Health Assembly),
dibuka
kemungkinan
penolakan
bagi
org
tua
ttt
.
Penolakan
ini
hrs
tertulis
disertai
alasannya2
nya
.
Namun
hrs
disertai
pernyataan
kewajiban
kesediaan
si
org
tua
agar
anaknya
di
imunisasi
serupa
pd
kesempatan
atau
tempat
lainnya
.
3.Indikasi
medik
utk
imunisasi
.
Indikasi
medik
imunisasi
vaksin
PPI
adalah
jelas
program
pemerintah
bagi
sasaran
bayi
/
anak
terkait
yg
sehat
&
memenuhi
syarat
.
Rekam
medis
atau
berkas
lap
anak
yg
berkontraindikasi
imunisasi
penting
bagi
alasan
pembenar
atau
pembela
dokter
yg
menolak
imunisasi
ketika
hrs
dihadapkan
pd
permintaan
org
tua
thd
imunisasi
anaknya
atau
pihak
perusahaan
swasta
ttt
thd
karyawannya
.
Sebaliknya
tdk
adanya
indikasi
medik
imunisasi
akan
mberatkan
aduan
bagi
dokter
thd
gugatan
perdata
,
atau
bahkan
pidana
bl
terjadi
kelalaian
berat
scr
hukum
.
Slide36
b. Dokter- pasien. Bila KIPI muncul, klien berubah status mebjadi pasien.Tata laksana komprehensif KIPI dpt dikelompokkan :1. KIPI dini atau ringan.Dlm kondisi tdk gawat / darurat ditempuh proses
informed- consent ulang ke org tua
dlm
rangka
pengobatan
(
anak
)
penderita
KIPI ,
baik
di
tempat
praktek
yg
sama
.
2. KIPI
lanjut
atau
berat
.
Bl
disertai
kondisi
gawat
/
darurat
tdk
diperlukan
informed-consent,
lgs
saja
dlkk
tindakan
medis
life saving,
baik
ditempat
praktek
semula
ataupun
dikirim
ke
RS
rujukan
.
Bila
tdk
gawat
lg
atau
kondisi
sdh
stsabil
,
mengikuti
prosedur
KIPI
ringan
.
KONDISI KIPI
adalah
:
Kelainan
psikologik
khas
yg
memerlukan
kompetensi
khusus
utk
menegakkannya
,
yg
dlm
konteks
imunisasi
swasta
diagnosis
awalnya
hrs
dlkk
oleh
dokter
trb
sendiri.Aturan
hk
kedokteran
yg
umum
berlaku
disini
.
Permasalahan
hk
umumnya
adalah
difinisi
KIPI,
keterlambatan
diagnosis/
penanganan
atau
salah
penanganan
KIPI.
Rekam
medis
menjadi
penting
utk
kepastian
hk
dan
perlindungan
hk
dokter
atau
pasiennya
.
Slide37
c. Dokter-- korban Tatalaksana hampir sama dg butir b, namun namun telebih dulu diperlukan penanganan segera utk member “ ventilasi “ bagi keluarga korban, berkoordinasi dg teman sejawat
atau organisasi profesi
setempat
dlm
rangka
obyektivitas
atau
bahkan
pembelaan
bl
terjadi
praduga
tdk
bersalah
dr
pihak
keluarga
korban
.
4.
Peran
organisasi
profesi
dlm
KIPI.
Peran
organisasi
IDI/IDAI
sangat
penting
utk
megatasinya
:
a.
Sbg
Pembina
keilmuan
:
Khususnya
dlm
pembutan
SOP,
standar
pelay
dna
masukan
lainnya
ditinjau
dr
profesi
msg2
sbgmn
peran
Satgas
imunisasi
IDAI
slm
ini
.
b.
Sebagai
pakar
bsm
pemerintah
dan
produsen
vaksin
,
dlm
membuat
rujukan
suatu
dokumen
konsensus
yg
berguna
sbg
tolok
ukur
kejadian
dan
kemungkinan
KIPI.Slide38
c. Sebagai sumber pakar dlm lembaga spt KOMNAS/ KOMDA KIPI yg bertugas memverifikasi dan mem fasilitasi KIPI,.d. Sbg sumber pakar dlm penyelesaian sengketa medik
kasus KIPI ant dokter-
kel
korban
.
Baik
mel
MKEK IDI (
Majelis
yg
meneliti
kesalahan
etik
dokter
)
atau
Makersi
, BP2A(
ttg
yg
membela
kepentingan
anggota
IDI )
maupun
negosiator
, mediator,
konsiliator
dan
arbiter pd
proses
penyelesaian
sengketa
non
pengadilan
,
mel
jalur
Badan
Penyelesaian
Sengketa
Kosumen
atau
lembaga
lain
yg
berhak
.
e.
S
bg
lembaga
yg
mengkoordinir
pemungutan
dan
atau
pengelolaan
asuransi
profesi
,
khususnya
bagi
dokter
praktek
swasta,yg
mungkin
berguna
bagi
kasus
KIPI
di
tempat
praktek
swasta
oleh
dokter
.
f.
Dlm
skala
makro
,
sesuai
dg
substansi
hukum
administrasi
Negara, IDI
bisa
berfungsi
sbg
lembaga
independen
thd
tindakan
pengontrol
pemerintah
spt
:
pemprakarsa
diadilinya
scr
pidana
thd
perbuatan
memperkaya
diri
sendiri
dan
kesalahan
prosedural
pejabat
ttg
menyalah
gunakan
kewenangannya
di
bid
imunisasi
.
Slide39
KOMPENSASIVaksin modern umumnya lebih efektif & dpt ditoleransi dg baik oleh anak, ttp sll diingat bahwa sebetulnya tidak ada vaksin yg benar2 aman.
Semakin bsr
suatu
program
imunisasi
utk
mencegah
dan
mengontrol
peny
mk
akan
semakin
bsr
pula
perhatian
thd
kejadian
ikutan
yg
dihubungkan
dg
imunisasi
tsb
.
Mengingat
masalah
KIPI
msh
akan
terjadi
,
mk
di
berbagai
Negara
maju
telah
dlkk
pemberian
kompensasi
bagi
pasien
dg
membuat
daftar
kejadian
yg
termasuk
kategori
dpt
dbrk
kompensasi
atau
tidak
.
Utk
selanjutnya
mungkin
perlu
diperlukan
pula
utk
membuat
semacam
badan
khusus
bagi
upaya
kompensasi
kasus
KIPI
berat
di
Indonesia.
Untuk
itu
,
berdsrk
data KIPI
yg
ada
dpt
dibuat
daftar
gejala
pd
penerima
imunisasi
yg
layak
mendpt
kompensasi
.
Saat
ini
santunan
utk
kasus
KIPI
dbrk
bdsrk
pertimbangan
kebijaksanaan
daerah
setempat
dan
utk
kasus
ttt
bantuan
dr
KN PP-KIPI.
Selama
belum
diperoleh
kesimpulan
dr
data
lokal
maka
daftar
dr
National Childhood Vaccine Injury Act,
USA (1986)
dapat
menjadi
acuan
sementara
.
Slide40
TERIMAKASIH