PPT-PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Author : imetant | Published Date : 2020-07-02

NOMOR PER 31 PJ20 12 PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DANATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN

Presentation Embed Code

Download Presentation

Download Presentation The PPT/PDF document "PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this website for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK: Transcript


NOMOR PER 31 PJ20 12 PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DANATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI. Alia Ariesanti, M.Si, Ak. UAD, 13 Juli 2013. Alur Dana Hibah. Pajak yang terkait. Pajak yang terkait dengan penyerahan barang/jasa kena pajak. Pajak Penambahan Nilai. Misal:. Pembelian bahan habis pakai (kertas, tinta). AUTOMATIC. EXCHANGE. OF INFORMATION. (AEOI). PALING LAMBAT MULAI 2018. REVISI UU PERBANKAN UNTUK KETERBUKAAN DATA BAGI PERPAJAKAN. WP . tidak akan. bisa lagi menyembunyikan asetnya (di mana pun) dari otoritas pajak. 6. Prosentase . tarif pajak. Tarif Maginal. prosentase tarif ini berlaku untuk suatu. kenaikan dasar pengenaan pajak, mis.. tarif PPh.. 2. Tarif Efektif. Prosentase tarif pajak yang efektif berlaku . Ketua Pokja Upsus Padi, Jagung dan Kedelai. HILIRISASI PRODUK – PRODUK BADAN LIT. B. ANG PERTANIAN. LATAR DEPAN. Kompetitor. . makin. . agresif. . dalam. . inovasi. . teknologi. . dan. . pemasarannya. Gugatan merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.. Aditya Nursasongko, S.Pd. adityanursasongko.wordpress.com. Apa perbedaan Diskon dan Pajak?. Diskon . Potongan harga. Pengurangan biaya. Lebih murah. Sesuai dengan kebijakan toko. Pajak. Kewajiban bayar. Materi seminar perpajakan oleh PT PRAKARSA TARGET MAXIMA. Undang-undang no 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.. PAJAK PENGHASILAN UMUM. Disampaikan oleh:. I Putu Nuratama, S.E., M.Si., Ak. ., BKP., CA.. PUTU SAMAWATI, S.H.,M.H.. NIP. 19800308 200212 2002. Wajib. Pajak. Setor. Hitung /. Potong. Lapor. Pengawasan. (KPP). Keberatan. Banding. Penetapan. Penagihan. TAX OUTLINE. UU No. 28/2007 : Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan . . هَلْ. . يَسْتَوِى. . الذِّينَ. . يَعْلَمُوْنَ. . وَالَّذِيْنَ. . لَا. يَعْلَمُوْنَ. “. Katakanlah. : . Adakah. . sama. . orang-orang. KONSEP DASAR AKUNTANSI PAJAK. Laporan. . keuangan. Financial Statement Links . . Statement of Cash Flows. for Year Ended Dec. 31, . 2008. Operating Cash flows $ 2,065 . PPN ATAS TRANSAKSI SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI. BEBERAPA PENGERTIAN. Kegiatan sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease). Oleh Hasyim Asy’ari. Dosen Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang. Training Pencerdasan Sosial Politik. Diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan. Program Studi Ilmu Keperawatan. OLEH :. UMI CHULSUM. NIM : . 137925415. Pemerintah dapat mempengaruhi ekonomimakro melalui dua cara :. KEBIJAKAN FISKAL. KEBIJAKAN MONETER. PEMERINTAH . DALAM . PEREKONOMIAN. Kebijakan fiskal . :. kebijakaan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/ mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.. Indonesia”, . Buku. 1. . Pengarang. : . Waluyo. UU KUP No. 16 . Tahun. 2009. UU . PPh. No. 36 . Tahun. 2008. P. a. j. ak. . . a. d. alah. . . iu. r. an. . k. epa. d. a. . . k. as. .

Download Document

Here is the link to download the presentation.
"PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK"The content belongs to its owner. You may download and print it for personal use, without modification, and keep all copyright notices. By downloading, you agree to these terms.

Related Documents