DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL - PowerPoint Presentation

Slide1

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

BANTUAN

HUKUM

BAGI ANGGOTA

KORPRI / ASN

ABDI NEGARA

OLEH : KISNU HARYO

KARTIKO

, SH

, MA

.

Ketua

Departemen

Perlindungan

dan

Bantuan

Hukum

Dewan

Pengurus

KORPRI

Nasional

dan

Ketua Umum LKBH KORPRI NasionalSlide2

P

PASAL 21 & 22

BERHAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN

PASAL 92 & 106

PEMERINTAH WAJIB MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BERUPA BANTUAN HUKUMPASAL 126

ORGANISASI KORP PROFESI ASN MEMILIKI FUNGSI : MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN ADVOKASI

(ATAS PELANGGARAN MERIT SISTEM DAN MASALAH HUKUM YG DIHADAPI SAAT MENJALANKAN TUGAS)

PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI PNS DAN P3K

(UU NO 5 TH 2014)Slide3

FUNGSI ORGANISASI KORPS

PROFESI ASN :

PEMBINAAN & PENGEMBANGAN PROFESI ASN

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN ADVOKASI KEPADA ANGGOTA APABILA ADA PELANGGARAN TERHADAP MERIT SISTEM DAN MENGHADAPI MASA-LAH HUKUM DALAM PELAKSANAAN TUGAS

MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA MAJELIS KODE ETIKMENYELENGGARAKAN USAHA UTK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANG-GOTA SESUAI PER-UU-ANSlide4

1.

SOLIDA-

RITAS

2.

UNIFORM3.PENGHAR-GAAN

4.

KESEJAH-

TERAAN

5.

DISI-

PLIN

6.UPACARA7.PENGHOR-MATAN DINASDANPURNA DINAS

8.

BANTUAN HUKUM

9.

PEMBINAAN

PEGAWAI

10.

WAWASAN

KEBANG

-

SAAN

10 LANGKAH

PEMBINAAN JIWA KORSASlide5

LANDASAN HUKUM

PEMBENTUKAN

LKBH KORPRI

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2015

TTG ASN

2. UU. 18/2003 TENTANG

ADVOKAT

3. PP. 42/2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA

KORSA

4. KEPPRES. 82 TAHUN 1971 Jo KEPPRES 24 TAHUN

20105. MOU KORPRI dg PERADI ( 3 MOU )

6. PERATURAN DPKN NO .1 TAHUN 2011Slide6

PSL. 68 AD KORPRI (KEPPRES NO.24

/

2010)

SEBAGAI

UNIT PELAKSANA KEGIATANTUGAS : KONSULTASI

ADVOKASI

PENDAMPINGAN (LITIGASI)

LKBH

KORPRI

FUNGSI

LKBH KORPRI

- LEMB. KONSULTASI HUKUM- LEMB. BANTUAN HUKUM- LEMB. PEMAGANGAN- LEMB

. KAJIAN HUKUM LEMB

. SOSIALISASI PER-UU-ANSlide7

RUANG

LINGKUP:

ANGGOTA

KORPRI

MENJALANKAN

TUGAS KEDINASAN

2. PERKARA

PIDANA, PERDATA, TATA

USAHA NEGARA

3. KASUS ADM. KEPEGAWAIAN ATAU PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI

(PP 10 jo PP45, PP 53)4. KASUS PELANGGARAN ADM. KEUANGAN NEGARA : TGR, PAJAK DLL)5. PELANGGARAN MERIT SISTEM

SIFAT : PRODEO / CUMA-2

LKBH

KORPRISlide8

TATA CARA BERACARA

SETIAP KLIEN HARUS MENGAJUKAN PERMO-HONAN KEPADA LKBH KORPRI

SETIAP PENANGANAN PERKARA DIDASARKAN “SURAT KUASA” YANG DITANDATANGANI OLEH KLIEN.

DALAM SETIAP SURAT KUASA DITUNJUK ADVOKAD YANG BERLISENSI DAN ADVOKAD SUBSTITUSINYA

ADVOKAD SUBSTITUSI DIHARAPKAN BERASAL DARI PNS YANG TELAH MENGIKUTI DAN MEMI-LIKI SERTIFIKAT PKPAADVOKAD SUBSTITUSI BERTUGAS MENDAM-PINGI ADVOKAD BERLISENSI SAAT MEMBERIKAN PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM DI LUAR MAUPUN DALAM SIDANG PERADILANADVOKAD SUBSTITUSI MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MENGGANTIKAN ADVOKAD BERLISENSI YANG BERHALANGANSlide9

PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAD (PKPA)

SETIAP LKBH KORPRI YANG DIDIRIKAN HARUS DIAWAKI OLEH PEGAWAI YANG TELAH DIDIDIK DLM PKPA.

PESERTA PKPA HRS PEGAWAI DAN BERPENDIDIKAN S1 HUKUM

PKPA DIADAKAN KERJASAMA ANTARA DPP PERADI DENGAN DP KORPRI NASIONAL

LAMANYA PENDIDIKAN PKPA ADALAH 8 HARI KERJA BERTURUT-TURUT MULAI DARI JAM 08.00 S/D 21.00.

SISTEM PENDIDIKAN DIASRAMAKAN

PESERTA PKPA YANG LULUS DALAM PENDIDIKAN DIBERIKAN SERTIFIKAT OLEH PERADIPESERTA PKPA YANG TELAH LULUS DIWAJIBKAN UNTUK PENUGASAN DI LKBH KORPRI SEBAGAI ASISTEN SUBSTITUSI ADVOKAD

SERTIFIKAT DARI PERADI MERUPAKAN SALAH SATU SYARAT APABILA INGIN MENGIKUTI UJIAN ADVOKADSlide10

SUMBER PEMBIAYAAN

ANGGARAN NEGARA/DAERAH

;

IURAN ANGGOTA;

PARTISIPASI KLIEN;

SUMBANGAN PIHAK LAIN YG TDK MENGIKAT;PENGHASILAN LAIN YG TDK BERTENTANGAN DG HUKUM.

( psl.

63

– AD baru KORPRI )Slide11

PROGRAM

PEMBINAAN JIWA KORSA, BANTUAN HUKUM, PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEMBINAAN PROFESI

PEGAWAI/ASN

(SESUAI

DENGAN PASAL 126 UU ASN)

HARUS MENJADI

PROGRAM DEWAN DAN SEKRETARIAT KORPRI, HARUS MENJADI PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (ASN) DAN TERCANTUM DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)Slide12

ANGGARAN UNTUK LKBH KORPRI MERUPAKAN BAGIAN DARI ANGGARAN DEWAN PENGURUS & SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI

BESARAN BEAYA-BEAYA SERTA HONOR PENGURUS DAN ADVOKAD DIATUR DENGAN PERATURAN DAERAH ATAU GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA TENTANG SATUAN BEAYA UMUM (SBU) ATAU SATUAN BEAYA KHUSUS (SBK)Slide13

PENGGUNAAN DANA

LKBH

YANG BOLEH DIBEAYAI DARI APBD :

HONOR PENGURUS DAN PENGACARA BER-LISENSIBEAYA PERJALANAN, AKOMODASI, DLL

DUKUNGAN KEGIATAN ADMINISTRASI

YANG TIDAK BOLEH DIBEAYAI :

BEAYA PERKARABEAYA-BEAYA YANG TIMBUL DARI

PERKA-RA : DENDA, UANG PENGGANTI DLLSlide14

SEKIAN -- TERIMA KASIH