/
Balai Prasarana Permukiman Wilayah Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Balai Prasarana Permukiman Wilayah - PowerPoint Presentation

asmurgas
asmurgas . @asmurgas
Follow
394 views
Uploaded On 2020-09-22

Balai Prasarana Permukiman Wilayah - PPT Presentation

Provinsi Jawa Barat Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 2024 Forum Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 ID: 812028

dan kabupaten permukiman kota kabupaten dan kota permukiman pembangunan air infrastruktur yang barat provinsi memiliki program jawa tahun kawasan

Share:

Link:

Embed:

Download Presentation from below link

Download The PPT/PDF document "Balai Prasarana Permukiman Wilayah" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.


Presentation Transcript

Slide1

Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Provinsi Jawa Barat

Kebijakan dan Strategi

Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 - 2024

Forum Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019

Bandung, 13 Maret 2019

Slide2

Usulan Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020

Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019

Target dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 - 2024

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 - 2024

01

0203

04

STRUKTUR PAPARAN

Slide3

1

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

TAHUN 2020 - 2024

.

Slide4

AMANAT

TERKAIT PENYELENGGARAAN

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

4

RAN MAPI

bagian

dari

penyusunan

arah

kebijakan

dan

strategi

infrastruktur

PUPR 2015–2025

dalam

menindaklanjuti

upaya-upaya

mitigasi

bencana

dan

antisipasi

perubahan

iklim

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Mengintegrasikan

gender

menjadi

satu

dimensi

integral

dari

perencanaan

,

penyusunan

,

pemantauan

,

dan

evaluasi

atas

kebijakan

dan

program

pembangunan

nasional

VISIUM 2020-2024

88% Air Minum17.000 ha Kumuh85% SanitasiAnggaran Rp.128 T

100%

SMART LIVING (

Hunian Cerdas)

Slide5

ARAH KEBIJAKAN

Arah

kebijakan

utama

pembangunan

infrastruktur

p

ermukiman

berdasarkan

visium

PUPR

difokuskan

untuk

pemenuhan

akses

terhadap

air

minum

dan

sanitasi

menuju kota tanpa permukiman kumuh.

Arah

Kebijakan

Utama

meliputi

4

aspek

Perwujudan

Permukiman

layak

huni

(

livable

settlement)

Penerapan Bangunan Gedung Hijau

Penerap

an Teknologi

dan Permukiman Ramah

Lingkungan

Pembangunan Permukiman Tahan Bencana

Slide6

Pemenuhan

Standard

Pelayanan

Perkotaan

(SPP) dan Standard

Pelayanan

Minimal (SPM)

pada

permukiman

di

Kawasan

Strategis

Nasional

(KSN) dan

kawasan

yang

mempunyai

kepentingan

nasional

Prioritas

penanganan

di

daerah

rawan

air dan

rawan

sanitasi

tinggi

pada

kab

/

kota

dengan

fiskal

rendah

Penetapan lokasi berdasarkan kriteria rawan air dan rawan sanitasi

serta

ketersediaan

dokumen

perencanaan

Keterpaduan

perencanaan

pembangunan infrastruktur

permukiman melalui

penguatan

database

Pemanfaatan

alternatif

pendanaan

berdasarkan kondisi

fiskal daerah

(KPBU, DAK, Hibah SR)Penguatan pembagian peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Akademisi/Pemerhati/Praktisi dan Masyarakat

Strategi

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Slide7

KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Pembinaan

Terhadap

Pemerintah Daerah

Perwujudan Permukiman

Layak

Huni (L

ivable

S

ettlement

)

Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh

Berdasarkan SK Bupati/Walikota sesuai dengan UU 1/2011

(

27 Kabupaten Kota sudah memiliki SK Kumuh)

Penyusunan

Dokumen RP2KPKP

sesuai

dengan

UU

1/2011

(

11 Kabupaten Kota sudah memiliki dokumen RP2KPKP)

Penyusunan PERDA Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

s

esuai dengan UU 1/2011

(

Kota Cirebon sudah memiliki Perda Kumuh)

Penyusunan

Dokumen SSK

sesuai

dengan

Permen

PUPR No 21/PRT/M/2017

(

27 Kabupaten Kota sudah memiliki dokumen SKK)

Penyusunan

Dokumen RISPAM

sesuai

dengan

PP122/2015 dan

Permen

PUPR 19/2016

(

27 Kabupaten Kota sudah memiliki dokumen RISPAM)

Slide8

KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Pembinaan

Terhadap

Pemerintah Daerah

Penerapan Bangunan Gedung Hijau dan Pembangunan Permukiman Tahan Bencana

Penerapan

Bangunan

Tahan

Gempa

melalui

implementasi

Perda

BG

sesuai

dengan

UU 28/2002

Penerapan

P

ermukiman

Green Building

sesuai

dengan

UU 28/2002

Penerapan

SLF dan Penguatan TABG

Sertifikat

Layak

Fungsi

(SLF)

dan

Tenaga Ahli

Bangunan

Gedung (TABG

) sesuai dengan Perda BG

Penyusunan

P

edoman

Rencana

Aksi

Daerah (RAD) dan

Pengurangan

Resiko

Bencana

(PRB) sesuai UU 24/2007

Slide9

KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Pelaksanaan

Pembangunan

Bidang Cipta Karya

Pengembangan

Sistem

Penyediaan

Air

Minum

(SPAM)

yang

diprioritaskan

pada

daerah rawan air tinggi

dengan

fiskal

rendah

Pengembangan

Sistem

Pengelolaan

Air

Limbah

(SPAL) dan

Pengelolaan

Persampahan

diprioritaskan

pada

daerah sanitasi tinggi

dengan

fiskal

rendah

Penanganan

P

ermukiman

K

umuh

melalui peningkatan akses air minum dan sanitas, serta penataan dalam rangka

perubahan

wajah kawasan

Dukungan

I

nfrastruktur

dalam rangka Mitigasi dan Pengurangan Resiko B

encanaPembangunan Tempat

Evakuasi

Sementara (TES)Pengembangan Ruang

Terbuka Publik (RTP) dan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) yang multifungsi sebagai meeting point

Pengelolaan

Bangunan Gedung

Negara dan Rumah Negara

Slide10

Komponen Infrastuktur

Lokus Penanganan

Target

Permukiman Layak Huni (

L

ivable

Settlement

)

Klaster

A

Klaster

B

Klaster

C

Klaster

D

Air Minum

Penataan Kawasan

Sanitasi

Bangunan

Gedung

Penyelenggaraan

Permukiman

Pengaturan

Pelaksanaan

Pembinaan

Pengawasan

Pelaksanaan

Pembangunan

Permukiman

Perencanaan

Pemanfaatan

Pembangunan

Pengendalian

MEKANISME

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Slide11

Kab

/Kota yang

dikategorikan

sebagai

kegiatan

di

Kawasan S

trategis

N

asional

(KSN)

,

Direktif

Presiden, Komitmen Menteri PUPR, Aspirasi Kemitraan, Infrastruktur Skala

Regional, MYC

Lanjutan

,

dan

PHLN

Kab

/Kota yang

memiliki

tingkat

kerawanan

air

dan

kerawanan

sanitasi

yang

tinggi

y

ang memiliki

dokumen perencanaan RISPAM dan SSK

:

137

Kab

/Kota

Kab

/Kota yang

memiliki

tingkat kerawanan air yang

tinggi dan

memiliki

RISPAM >75% : 50 Kab

/KotaKab

/Kota yang memiliki tingkat kerawanan air yang tinggi dan memiliki RISPAM <75% :

176 Kab

/Kota

Kab/Kota yang memiliki

tingkat

kerawanan air yang tinggi dan belum memiliki RISPAM : 9 Kab

/KotaKab

/Kota yang memiliki

tingkat

kerawanan air yang tidak

tinggi dan memiliki RISPAM >75% : 66 Kab/KotaKab

/Kota yang memiliki

tingkat kerawanan air yang

tidak tinggi

dan memiliki RISPAM <75% : 69 Kab/KotaKab/Kota yang memiliki tingkat kerawanan air yang tidak tinggi dan belum memiliki RISPAM : 7 Kab/KotaKab/Kota yang memiliki tingkat kerawanan sanitasi dan memiliki SSK : 194 Kab/Kota

Kab/Kota yang

tidak rawan sanitasi dan memiliki SSK : 158 Kab/KotaKab/Kota belum memiliki SSK : 25 Kab/KotaKLASTER CKLASTER B

KLASTER

DKLASTER AKab

/Kota yang diupayakan memiliki

mitigasi

bencana dan

antisipasi

perubahan

iklim

dalam rangka mewujudkan permukiman

tahan

bencana

Dari 514

kab

/

kota

di

seluruh

Indonesia

KLASTERISASI KAB/KOTA

Slide12

KLASTERISASI KABUPATEN / KOTA

PROVINSI JAWA BARAT

Kab

/Kota yang

dikategorikan

sebagai

berikut:kegiatan

di

K

awasan

S

trategis

N

asional

(KSN)

,

Direktif

Presiden, Komitmen Menteri PUPR, Aspirasi Kemitraan, Infrastruktur Skala

Regional, MYC

Lanjutan

,

dan

PHLN

KLASTER

A

KLASTER

B

1.

Kabupaten Bandung

2.

Kabupaten Bandung Barat

3.

Kabupaten Bogor

4.

Kabupaten Karawang

5.

Kabupaten Sumedang

6.

Kota Cimahi

1.

Kabupaten Bekasi

7.

Kabupaten Majalengka

2.

Kabupaten Ciamis

8.

Kabupaten Purwakarta

3.

Kabupaten Cianjur

9.

Kabupaten Subang

4.

Kabupaten Cirebon

10.

Kabupaten Sukabumi

5.

Kabupaten Garut

11.

Kabupaten Tasikmalaya6.Kabupaten Kuningan12.Kota Banjar

13.Kota Depok

KLASTER

C

1.Kabupaten Bandung 14.Kabupaten Subang 2.Kabupaten Bandung Barat15.Kabupaten Sukabumi 3.Kabupaten Bekasi16.Kabupaten Sumedang 4.Kabupaten Bogor 17.Kabupaten Tasikmalaya5.Kabupaten Ciamis18.Kota Bandung6.Kabupaten Cianjur 19.Kota Banjar 7.Kabupaten Cirebon 20.Kota Bekasi

8.Kabupaten Garut

21.Kota Bogor9.Kabupaten Indramayu 22.Kota Cimahi10.Kabupaten Karawang23.Kota Cirebon 11.Kabupaten Kuningan24.Kota Depok12.Kabupaten Majalengka 25.Kota Sukabumi 13.Kabupaten Purwakarta26.Kota TasikmalayaKLASTER D45

Kab

/Kota ditetapkan berdasarkan kriteria Rawan Air dan

Rawan

Sanitasi

serta memiliki

Dokumen Perencanaan

RISPAM dan SSK yang

berada

di Wilayah Pengembangan

Strategis (WPS)

Slide13

2

TARGET DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

TAHUN 2020 - 2024

.

Slide14

SPM Pekerjaan Umum

(Permen PUPR 29/2018)

SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi

 Pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota melalui SPAM lintas kabupaten/kota (regional)

SPM Sub Bidang Air Limbah Domestik Daerah Provinsi

 Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.SPM Sub Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi : Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

SDGs, SPM dan Universal Acces

Meningkatkan

persentase

cakupan

air

minum

menjadi

88%

Menurunkan

luas

permukiman

kumuh

perkotaan

menjadi

17.000 Ha

Meningkatkan

persentase

pemenuhan

sanitasi

layak

menjadi

85%

Target Pembangunan Infrastruktur Permukiman Nasional

Tahun 2020-2024

Slide15

Luas kawasan kumuh tertangani

pada

tahun

201

8 2.023,19 Ha

LUAS KAWASAN KUMUH

Cakupan

pelayanan

persampahan

pada

tahun

201

8

sebesar

67,87

%,

CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Cakupan

pelayanan

air

minum

pada

tahun

201

8

sebesar

76,85%

.

CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM

Cakupan

pelayanan

air limbah

pada

tahun

201

8

sebesar

70,74

%,

CAKUPAN PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

CAPAIAN PELAYANAN

PROVINSI JAWA BARAT

Slide16

CAPAIAN PELAYANAN

PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2018

Slide17

CAPAIAN PELAYANAN

PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2018

Slide18

TARGET DAN CAPAIAN PELAYANAN

PROVINSI JAWA BARAT

Slide19

3

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2019

Slide20

PROGRAM PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019

No

Sektor

Jumlah Program

Jumlah Anggaran

(x Rp1.000.-)

1

Pengembangan Kawasan Permukiman

4

11.150.000

2

Penataan Bangunan dan Lingkungan

6

2.500.000

3

Penyehatan Lingkungan Permukiman

20

7.000.000

4

Air Minum

3

18.403.704

Total

33

39.053.704

Slide21

PROGRAM PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2019

1

Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Sempur Kota Bogor

2

Supervisi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Sempur Kota Bogor

3

Pengembangan Permukiman Perdesaan Kawasan Potensial Talun dan Mundu Kabupaten Cirebon

4

Supervisi Pengembangan Permukiman Perdesaan Kawasan Potensial Talun dan Mundu Kabupaten Cirebon

PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

1

Revitalisasi

Sekolah

Dasar

,

Sekolah

Menengah

dan

Perguruan

Tinggi

2

Revitalisasi

Pasar

PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Slide22

PROGRAM PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2019

1

Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Sukaresik untuk Kawasan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya

2

Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di Kabupaten Cianjur

3

Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di Kabupaten Cirebon

PENYEDIAAN AIR MINUM

1

Pembangunan Program Air Limbah Perdesaan Padat Karya Kabupaten Bandung Barat (10

Lokasi)

2

Pembangunan Program Air Limbah Perdesaan Padat Karya

Kabupaten

Cirebon (10 Lokasi)

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Slide23

4

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2020

Slide24

KEBIJAKAN PRIORITAS PROGRAM TA. 2020

RANCANGAN PROGRAM TA. 2020

Slide25

SKENARIO PENDANAAN TA. 2020

Slide26

SKENARIO PENDANAAN TA. 2020

Slide27

ISU – ISU STRATEGIS BIDANG CIPTA KARYA

PROVINSI JAWA BARAT

1

Pemenuhan

Standard

Pelayanan

Minimal (SPM)

dan

Sustainable Development Goals (SDGs)

di permukiman dan perkotaan

2

Dukungan terhadap

Wilayah Pengembangan Strategis

di Provinsi Jawa Barat (WPS 7: Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi, WPS 8: Jakarta-Cirebon-Semarang dan WPS 9: Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap) dan

Kawasan

Strategis

Nasional

(KSN)

di Provinsi Jawa Barat (Bodekarpur, Bandung Raya dan Cirebon Raya)

3

Pembangunan SPAM Regional Metropolitan Bandung dan Cirebon

Penyediaan prasarana air minum perkotaan dan pedesaan,

Penyediaan prasarana air limbah komunal di area resiko sanitasi,

Program penanganan Sungai Citarum Harum

Penanganan stunting di 13 Kabupaten di Jawa Barat

Pengurangan kawasan kumuh di lokasi prioritas skala kawasan dan skala lingkungan sesuai dengan

dokumen perencanaan yang ada

4

Keterpaduan

perencanaan

pembangunan

infrastruktur

permukiman

melalui

penguatan

database

5

Pemanfaatan

alternatif pendanaan

berdasarkan kondisi fiskal daerah

(KPBU, DAK, Hibah, SR)

6

Pembagian

peran dalam proses pembangunan

infrastruktur permukiman (pemerintah, Swasta, Akademisi, Pemerhati/Praktisi dan masyarakat)

Slide28

USULAN PRIORITAS PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA

PROVINSI JAWA BARAT TA. 2020

Anggaran Pendanaan

Rp1.481.951.303.000.-

Jumlah program pembangunan

14 Kegiatan

Pengembangan Kawasan Permukiman

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Penyehatan Lingkungan Permukiman

Air Minum

Anggaran Pendanaan

Rp235.500.000.000.-

Jumlah program pembangunan

47 Kegiatan

Anggaran Pendanaan

Rp26.776.915.000.-

Jumlah program pembangunan

6 Kegiatan

Anggaran Pendanaan

Rp31.200.000.000.-

Jumlah program pembangunan

6 Kegiatan

Rp1.775.228.218.000.-

Program Pembangunan

73 Kegiatan

Slide29

USULAN PRIORITAS PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA

PROVINSI JAWA BARAT TA. 2020

U

SULAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

1

Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Kawasan Agropolitan

Kabupaten Purwakarta

Kabupaten

Bandung

Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Indramayu

2

Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh

Kabupaten Ciamis

3

Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan

Kabupaten

Kuningan

U

SULAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

1

Penyusunan Dokumen

RTBL

Kabupaten

Pangandaran

2

Penataan Alun – Alun

Kabupaten

Garut

3

Penyusunan DED

Kota Sukabumi

4

Pembangunan RTH

Kabupaten Bogor

Kota Tasikmlaya

Slide30

USULAN PRIORITAS PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA

PROVINSI JAWA BARAT TA. 2020

U

SULAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1

Penyusunan Outlineplan dan DED Drainase Lingkungan

Kabupaten

Kuningan

Kabupaten Pangandaran

Kota Sukabumi

2

Penyusunan Rencana Induk dan DED Air Limbah

Kabupaten Bekasi

Kabupaten Subang

3

Penyusunan DED TPA Purbahayu

Kabupaten

Ciamis

4

Pembangunan

IPAL Terpusat

Kota Bogor

5

Pembangunan IPLT

Kabupaten Ciamis

Kabupaten Cianjur

Kota Sukabumi

Kota Cirebon

Kabupaten Indramayu

Kabupaten Tasikmalaya

6

Pembangunan

Sanimas

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Indramayu

Kota Cimahi

Kota Banjar

7

Pembangunan Drainase

Lingkungan

Kabupaten

Indramayu

Kota Cirebon

8

Pembangunan TPA

Kota Sukabumi

Kabupaten Ciamis

Kabupaten Indramayu

9

Pembangunan

TPST 3R

Kabupaten Majalengka

Kabupaten

Bekasi

Kabupaten Pangandaran

Kabupaten Sumedang

Kabupaten Bogor

Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Cirebon

Kabupaten Bandung Barat

10

Pembangunan IPL TPA Cijeruk

Kabupaten

Sumedang

Slide31

USULAN PRIORITAS PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA

PROVINSI JAWA BARAT TA. 2020

U

SULAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1

Pembangunan

jaringan perpipaan

Kampus

ITB Jatinangor

2

Pengembangan SPAM IKK

Kabupaten Sukabumi

3

Pembangunan SPAM IKK

Kabupaten Sukabumi

Kabupaten Bandung

Kabupaten Majalengka

Kabupaten Indramayu

4

Optimalisasi SPAM IKK

Kota Cirebon

Kabupaten Sukabumi

Kota Banjar

5

Optimalisasi Sitem Cilongkrang

Kabupaten Majalengka

6

Perluasan SPAM IKK

Kota Bogor

7

SPAM Regional Metropolitan Cirebon Raya (Jatigede) TAHAP I

Slide32

TERIMA KASIH