Provinsi Jawa Barat Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 2024 Forum Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 ID: 812028
Download The PPT/PDF document "Balai Prasarana Permukiman Wilayah" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.
Slide1
Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Provinsi Jawa Barat
Kebijakan dan Strategi
Pembangunan Infrastruktur Permukiman
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 - 2024
Forum Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019
Bandung, 13 Maret 2019
Slide2Usulan Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020
Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019
Target dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 - 2024
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 - 2024
01
0203
04
STRUKTUR PAPARAN
Slide31
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
TAHUN 2020 - 2024
.
Slide4AMANAT
TERKAIT PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
4
RAN MAPI
bagian
dari
penyusunan
arah
kebijakan
dan
strategi
infrastruktur
PUPR 2015–2025
dalam
menindaklanjuti
upaya-upaya
mitigasi
bencana
dan
antisipasi
perubahan
iklim
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
Mengintegrasikan
gender
menjadi
satu
dimensi
integral
dari
perencanaan
,
penyusunan
,
pemantauan
,
dan
evaluasi
atas
kebijakan
dan
program
pembangunan
nasional
VISIUM 2020-2024
88% Air Minum17.000 ha Kumuh85% SanitasiAnggaran Rp.128 T
100%
SMART LIVING (
Hunian Cerdas)
Slide5ARAH KEBIJAKAN
Arah
kebijakan
utama
pembangunan
infrastruktur
p
ermukiman
berdasarkan
visium
PUPR
difokuskan
untuk
pemenuhan
akses
terhadap
air
minum
dan
sanitasi
menuju kota tanpa permukiman kumuh.
Arah
Kebijakan
Utama
meliputi
4
aspek
Perwujudan
Permukiman
layak
huni
(
livable
settlement)
Penerapan Bangunan Gedung Hijau
Penerap
an Teknologi
dan Permukiman Ramah
Lingkungan
Pembangunan Permukiman Tahan Bencana
Slide6Pemenuhan
Standard
Pelayanan
Perkotaan
(SPP) dan Standard
Pelayanan
Minimal (SPM)
pada
permukiman
di
Kawasan
Strategis
Nasional
(KSN) dan
kawasan
yang
mempunyai
kepentingan
nasional
Prioritas
penanganan
di
daerah
rawan
air dan
rawan
sanitasi
tinggi
pada
kab
/
kota
dengan
fiskal
rendah
Penetapan lokasi berdasarkan kriteria rawan air dan rawan sanitasi
serta
ketersediaan
dokumen
perencanaan
Keterpaduan
perencanaan
pembangunan infrastruktur
permukiman melalui
penguatan
database
Pemanfaatan
alternatif
pendanaan
berdasarkan kondisi
fiskal daerah
(KPBU, DAK, Hibah SR)Penguatan pembagian peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Akademisi/Pemerhati/Praktisi dan Masyarakat
Strategi
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Slide7KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Pembinaan
Terhadap
Pemerintah Daerah
Perwujudan Permukiman
Layak
Huni (L
ivable
S
ettlement
)
Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh
Berdasarkan SK Bupati/Walikota sesuai dengan UU 1/2011
(
27 Kabupaten Kota sudah memiliki SK Kumuh)
Penyusunan
Dokumen RP2KPKP
sesuai
dengan
UU
1/2011
(
11 Kabupaten Kota sudah memiliki dokumen RP2KPKP)
Penyusunan PERDA Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
s
esuai dengan UU 1/2011
(
Kota Cirebon sudah memiliki Perda Kumuh)
Penyusunan
Dokumen SSK
sesuai
dengan
Permen
PUPR No 21/PRT/M/2017
(
27 Kabupaten Kota sudah memiliki dokumen SKK)
Penyusunan
Dokumen RISPAM
sesuai
dengan
PP122/2015 dan
Permen
PUPR 19/2016
(
27 Kabupaten Kota sudah memiliki dokumen RISPAM)
Slide8KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Pembinaan
Terhadap
Pemerintah Daerah
Penerapan Bangunan Gedung Hijau dan Pembangunan Permukiman Tahan Bencana
Penerapan
Bangunan
Tahan
Gempa
melalui
implementasi
Perda
BG
sesuai
dengan
UU 28/2002
Penerapan
P
ermukiman
Green Building
sesuai
dengan
UU 28/2002
Penerapan
SLF dan Penguatan TABG
Sertifikat
Layak
Fungsi
(SLF)
dan
Tenaga Ahli
Bangunan
Gedung (TABG
) sesuai dengan Perda BG
Penyusunan
P
edoman
Rencana
Aksi
Daerah (RAD) dan
Pengurangan
Resiko
Bencana
(PRB) sesuai UU 24/2007
Slide9KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Pelaksanaan
Pembangunan
Bidang Cipta Karya
Pengembangan
Sistem
Penyediaan
Air
Minum
(SPAM)
yang
diprioritaskan
pada
daerah rawan air tinggi
dengan
fiskal
rendah
Pengembangan
Sistem
Pengelolaan
Air
Limbah
(SPAL) dan
Pengelolaan
Persampahan
diprioritaskan
pada
daerah sanitasi tinggi
dengan
fiskal
rendah
Penanganan
P
ermukiman
K
umuh
melalui peningkatan akses air minum dan sanitas, serta penataan dalam rangka
perubahan
wajah kawasan
Dukungan
I
nfrastruktur
dalam rangka Mitigasi dan Pengurangan Resiko B
encanaPembangunan Tempat
Evakuasi
Sementara (TES)Pengembangan Ruang
Terbuka Publik (RTP) dan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) yang multifungsi sebagai meeting point
Pengelolaan
Bangunan Gedung
Negara dan Rumah Negara
Slide10Komponen Infrastuktur
Lokus Penanganan
Target
Permukiman Layak Huni (
L
ivable
Settlement
)
Klaster
A
Klaster
B
Klaster
C
Klaster
D
Air Minum
Penataan Kawasan
Sanitasi
Bangunan
Gedung
Penyelenggaraan
Permukiman
Pengaturan
Pelaksanaan
Pembinaan
Pengawasan
Pelaksanaan
Pembangunan
Permukiman
Perencanaan
Pemanfaatan
Pembangunan
Pengendalian
MEKANISME
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Slide11Kab
/Kota yang
dikategorikan
sebagai
kegiatan
di
Kawasan S
trategis
N
asional
(KSN)
,
Direktif
Presiden, Komitmen Menteri PUPR, Aspirasi Kemitraan, Infrastruktur Skala
Regional, MYC
Lanjutan
,
dan
PHLN
Kab
/Kota yang
memiliki
tingkat
kerawanan
air
dan
kerawanan
sanitasi
yang
tinggi
y
ang memiliki
dokumen perencanaan RISPAM dan SSK
:
137
Kab
/Kota
Kab
/Kota yang
memiliki
tingkat kerawanan air yang
tinggi dan
memiliki
RISPAM >75% : 50 Kab
/KotaKab
/Kota yang memiliki tingkat kerawanan air yang tinggi dan memiliki RISPAM <75% :
176 Kab
/Kota
Kab/Kota yang memiliki
tingkat
kerawanan air yang tinggi dan belum memiliki RISPAM : 9 Kab
/KotaKab
/Kota yang memiliki
tingkat
kerawanan air yang tidak
tinggi dan memiliki RISPAM >75% : 66 Kab/KotaKab
/Kota yang memiliki
tingkat kerawanan air yang
tidak tinggi
dan memiliki RISPAM <75% : 69 Kab/KotaKab/Kota yang memiliki tingkat kerawanan air yang tidak tinggi dan belum memiliki RISPAM : 7 Kab/KotaKab/Kota yang memiliki tingkat kerawanan sanitasi dan memiliki SSK : 194 Kab/Kota
Kab/Kota yang
tidak rawan sanitasi dan memiliki SSK : 158 Kab/KotaKab/Kota belum memiliki SSK : 25 Kab/KotaKLASTER CKLASTER B
KLASTER
DKLASTER AKab
/Kota yang diupayakan memiliki
mitigasi
bencana dan
antisipasi
perubahan
iklim
dalam rangka mewujudkan permukiman
tahan
bencana
Dari 514
kab
/
kota
di
seluruh
Indonesia
KLASTERISASI KAB/KOTA
KLASTERISASI KABUPATEN / KOTA
PROVINSI JAWA BARAT
Kab
/Kota yang
dikategorikan
sebagai
berikut:kegiatan
di
K
awasan
S
trategis
N
asional
(KSN)
,
Direktif
Presiden, Komitmen Menteri PUPR, Aspirasi Kemitraan, Infrastruktur Skala
Regional, MYC
Lanjutan
,
dan
PHLN
KLASTER
A
KLASTER
B
1.
Kabupaten Bandung
2.
Kabupaten Bandung Barat
3.
Kabupaten Bogor
4.
Kabupaten Karawang
5.
Kabupaten Sumedang
6.
Kota Cimahi
1.
Kabupaten Bekasi
7.
Kabupaten Majalengka
2.
Kabupaten Ciamis
8.
Kabupaten Purwakarta
3.
Kabupaten Cianjur
9.
Kabupaten Subang
4.
Kabupaten Cirebon
10.
Kabupaten Sukabumi
5.
Kabupaten Garut
11.
Kabupaten Tasikmalaya6.Kabupaten Kuningan12.Kota Banjar
13.Kota Depok
KLASTER
C
1.Kabupaten Bandung 14.Kabupaten Subang 2.Kabupaten Bandung Barat15.Kabupaten Sukabumi 3.Kabupaten Bekasi16.Kabupaten Sumedang 4.Kabupaten Bogor 17.Kabupaten Tasikmalaya5.Kabupaten Ciamis18.Kota Bandung6.Kabupaten Cianjur 19.Kota Banjar 7.Kabupaten Cirebon 20.Kota Bekasi
8.Kabupaten Garut
21.Kota Bogor9.Kabupaten Indramayu 22.Kota Cimahi10.Kabupaten Karawang23.Kota Cirebon 11.Kabupaten Kuningan24.Kota Depok12.Kabupaten Majalengka 25.Kota Sukabumi 13.Kabupaten Purwakarta26.Kota TasikmalayaKLASTER D45
Kab
/Kota ditetapkan berdasarkan kriteria Rawan Air dan
Rawan
Sanitasi
serta memiliki
Dokumen Perencanaan
RISPAM dan SSK yang
berada
di Wilayah Pengembangan
Strategis (WPS)
Slide132
TARGET DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
TAHUN 2020 - 2024
.
Slide14SPM Pekerjaan Umum
(Permen PUPR 29/2018)
SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi
Pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota melalui SPAM lintas kabupaten/kota (regional)
SPM Sub Bidang Air Limbah Domestik Daerah Provinsi
Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.SPM Sub Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi : Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
SDGs, SPM dan Universal Acces
Meningkatkan
persentase
cakupan
air
minum
menjadi
88%
Menurunkan
luas
permukiman
kumuh
perkotaan
menjadi
17.000 Ha
Meningkatkan
persentase
pemenuhan
sanitasi
layak
menjadi
85%
Target Pembangunan Infrastruktur Permukiman Nasional
Tahun 2020-2024
Slide15Luas kawasan kumuh tertangani
pada
tahun
201
8 2.023,19 Ha
LUAS KAWASAN KUMUH
Cakupan
pelayanan
persampahan
pada
tahun
201
8
sebesar
67,87
%,
CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN
Cakupan
pelayanan
air
minum
pada
tahun
201
8
sebesar
76,85%
.
CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM
Cakupan
pelayanan
air limbah
pada
tahun
201
8
sebesar
70,74
%,
CAKUPAN PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
CAPAIAN PELAYANAN
PROVINSI JAWA BARAT
Slide16CAPAIAN PELAYANAN
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2018
Slide17CAPAIAN PELAYANAN
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2018
Slide18TARGET DAN CAPAIAN PELAYANAN
PROVINSI JAWA BARAT
Slide193
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2019
Slide20PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019
No
Sektor
Jumlah Program
Jumlah Anggaran
(x Rp1.000.-)
1
Pengembangan Kawasan Permukiman
4
11.150.000
2
Penataan Bangunan dan Lingkungan
6
2.500.000
3
Penyehatan Lingkungan Permukiman
20
7.000.000
4
Air Minum
3
18.403.704
Total
33
39.053.704
Slide21PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2019
1
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Sempur Kota Bogor
2
Supervisi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Sempur Kota Bogor
3
Pengembangan Permukiman Perdesaan Kawasan Potensial Talun dan Mundu Kabupaten Cirebon
4
Supervisi Pengembangan Permukiman Perdesaan Kawasan Potensial Talun dan Mundu Kabupaten Cirebon
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
1
Revitalisasi
Sekolah
Dasar
,
Sekolah
Menengah
dan
Perguruan
Tinggi
2
Revitalisasi
Pasar
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
Slide22PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2019
1
Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Sukaresik untuk Kawasan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya
2
Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di Kabupaten Cianjur
3
Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di Kabupaten Cirebon
PENYEDIAAN AIR MINUM
1
Pembangunan Program Air Limbah Perdesaan Padat Karya Kabupaten Bandung Barat (10
Lokasi)
2
Pembangunan Program Air Limbah Perdesaan Padat Karya
Kabupaten
Cirebon (10 Lokasi)
PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Slide234
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2020
Slide24KEBIJAKAN PRIORITAS PROGRAM TA. 2020
RANCANGAN PROGRAM TA. 2020
Slide25SKENARIO PENDANAAN TA. 2020
Slide26SKENARIO PENDANAAN TA. 2020
Slide27ISU – ISU STRATEGIS BIDANG CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA BARAT
1
Pemenuhan
Standard
Pelayanan
Minimal (SPM)
dan
Sustainable Development Goals (SDGs)
di permukiman dan perkotaan
2
Dukungan terhadap
Wilayah Pengembangan Strategis
di Provinsi Jawa Barat (WPS 7: Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi, WPS 8: Jakarta-Cirebon-Semarang dan WPS 9: Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap) dan
Kawasan
Strategis
Nasional
(KSN)
di Provinsi Jawa Barat (Bodekarpur, Bandung Raya dan Cirebon Raya)
3
Pembangunan SPAM Regional Metropolitan Bandung dan Cirebon
Penyediaan prasarana air minum perkotaan dan pedesaan,
Penyediaan prasarana air limbah komunal di area resiko sanitasi,
Program penanganan Sungai Citarum Harum
Penanganan stunting di 13 Kabupaten di Jawa Barat
Pengurangan kawasan kumuh di lokasi prioritas skala kawasan dan skala lingkungan sesuai dengan
dokumen perencanaan yang ada
4
Keterpaduan
perencanaan
pembangunan
infrastruktur
permukiman
melalui
penguatan
database
5
Pemanfaatan
alternatif pendanaan
berdasarkan kondisi fiskal daerah
(KPBU, DAK, Hibah, SR)
6
Pembagian
peran dalam proses pembangunan
infrastruktur permukiman (pemerintah, Swasta, Akademisi, Pemerhati/Praktisi dan masyarakat)
Slide28USULAN PRIORITAS PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA BARAT TA. 2020
Anggaran Pendanaan
Rp1.481.951.303.000.-
Jumlah program pembangunan
14 Kegiatan
Pengembangan Kawasan Permukiman
Penataan Bangunan dan Lingkungan
Penyehatan Lingkungan Permukiman
Air Minum
Anggaran Pendanaan
Rp235.500.000.000.-
Jumlah program pembangunan
47 Kegiatan
Anggaran Pendanaan
Rp26.776.915.000.-
Jumlah program pembangunan
6 Kegiatan
Anggaran Pendanaan
Rp31.200.000.000.-
Jumlah program pembangunan
6 Kegiatan
Rp1.775.228.218.000.-
Program Pembangunan
73 Kegiatan
Slide29USULAN PRIORITAS PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA BARAT TA. 2020
U
SULAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
1
Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Kawasan Agropolitan
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten
Bandung
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Indramayu
2
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh
Kabupaten Ciamis
3
Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan
Kabupaten
Kuningan
U
SULAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
1
Penyusunan Dokumen
RTBL
Kabupaten
Pangandaran
2
Penataan Alun – Alun
Kabupaten
Garut
3
Penyusunan DED
Kota Sukabumi
4
Pembangunan RTH
Kabupaten Bogor
Kota Tasikmlaya
Slide30USULAN PRIORITAS PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA BARAT TA. 2020
U
SULAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
1
Penyusunan Outlineplan dan DED Drainase Lingkungan
Kabupaten
Kuningan
Kabupaten Pangandaran
Kota Sukabumi
2
Penyusunan Rencana Induk dan DED Air Limbah
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Subang
3
Penyusunan DED TPA Purbahayu
Kabupaten
Ciamis
4
Pembangunan
IPAL Terpusat
Kota Bogor
5
Pembangunan IPLT
Kabupaten Ciamis
Kabupaten Cianjur
Kota Sukabumi
Kota Cirebon
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Tasikmalaya
6
Pembangunan
Sanimas
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Indramayu
Kota Cimahi
Kota Banjar
7
Pembangunan Drainase
Lingkungan
Kabupaten
Indramayu
Kota Cirebon
8
Pembangunan TPA
Kota Sukabumi
Kabupaten Ciamis
Kabupaten Indramayu
9
Pembangunan
TPST 3R
Kabupaten Majalengka
Kabupaten
Bekasi
Kabupaten Pangandaran
Kabupaten Sumedang
Kabupaten Bogor
Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Bandung Barat
10
Pembangunan IPL TPA Cijeruk
Kabupaten
Sumedang
Slide31USULAN PRIORITAS PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA BARAT TA. 2020
U
SULAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1
Pembangunan
jaringan perpipaan
Kampus
ITB Jatinangor
2
Pengembangan SPAM IKK
Kabupaten Sukabumi
3
Pembangunan SPAM IKK
Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Bandung
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Indramayu
4
Optimalisasi SPAM IKK
Kota Cirebon
Kabupaten Sukabumi
Kota Banjar
5
Optimalisasi Sitem Cilongkrang
Kabupaten Majalengka
6
Perluasan SPAM IKK
Kota Bogor
7
SPAM Regional Metropolitan Cirebon Raya (Jatigede) TAHAP I
Slide32TERIMA KASIH