PPT-PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN

BADAN LAYANAN UMUM DASAR HUKUM UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. PENYUSUNAN . PENGAJUAN DAN PENETAPAN . TARIF . LAYANAN . BADAN LAYANAN UMUM. Dasar Hukum. PP no. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012. Dasar Hukum. TARIF BEA MASUK. Duty levied at the border on goods going from one customs territory to another . (GATT). Bea . masuk. . adalah. . pungutan. . negara. . berdasarkan. . Undang-Undang. . ini. yang . Vhika Meiriasari, S.E, M.Si. Pemberian pelayanan publik dibiayai melalui dua sumber :. Pajak. Pembebanan langsung kpd masyarakat. Tarif Pelayanan Publik. Adanya barang privat dan barang publik. Efisiensi ekonomi. HS 2017 . dan. . Harmonisasi. . Perubahan. . Tarif. Bea . Masuk. . Sektor. . Industri. Agro. Bogor, . 24 . Februari. 2017. 1. TOPIK. Latarbelakang. Transposisi. HS 2012 . ke. HS 2017. - . PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA . 2012. Agenda . Umum. Paparan ini membahas secara umum mengenai pengelolaan barang milik negara. Pembahasan dimulai dengan menceritakan mengenai landasan di bidang yuridis dalam pengelolaan barang milik negara. Kemudian, dibahas dan didiskusikan pokok pemikiran dalam pengelolaan barang milik negara. Selanjutnya, dijelaskan mengenai siklus yang ada dalam pengelolaan barang milik negara serta pembahasan atas tiap-tiap titik kegiatan, khususnya penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan. Terkahir, dipaparkan mengenai peraturan dan kebijakan baru yang ada dalam pengelolaan barang milik negara. . PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA . 2012. Agenda . Umum. Paparan ini membahas secara umum mengenai pengelolaan barang milik negara. Pembahasan dimulai dengan menceritakan mengenai landasan di bidang yuridis dalam pengelolaan barang milik negara. Kemudian, dibahas dan didiskusikan pokok pemikiran dalam pengelolaan barang milik negara. Selanjutnya, dijelaskan mengenai siklus yang ada dalam pengelolaan barang milik negara serta pembahasan atas tiap-tiap titik kegiatan, khususnya penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan. Terkahir, dipaparkan mengenai peraturan dan kebijakan baru yang ada dalam pengelolaan barang milik negara. . (135050101111079). Moh aswandi P . (135050101111115). Asadudin ghosi S . (135050101111128). Mega kurniawati P . (135050101111075). Dewi emika ayu N . (135050101111092). Mega yuana M . (135050101111091). BELA NEGARA. Disiapkan. . oleh. . Tim . devisi. mental . kebangsaan. UNIVERSITAS PAMULANG. Dipresentasikan. di . polres. . tangerang. . selatan. . pada. 11 . oktober. 2019 . Membarikan. . kesempatan. . Utami. 1..0102.0015. Risa. . Andriyasari. 10.0102.0043. Puspita. Tri . Sudarno. 10.0102.0049. Septi. . Yuli. . Hertati. 10.0102.0057. Zesi. . Azzahra. 10.0102.0079. Anisa. . Wening. Satuan. . Penjaminan. . Mutu. Audit . Mutu. Internal . Pendukung. SPMAIP. TUGAS SPMAIP. Membantu. . Unit-Unit . Pendukung. . Akademik. (Biro, . Lembaga. , . Pusat. . dan. . Sekretariat. ) . dalam. DIKTAT MATA KULIAH. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. . Disusun :. . O. Nofera Tri Utami 56423. Septin Suryani 16211. Tri Putri Yuliana 16213. Pajak Penghasilan Pasal 24. A. . Pajak. . Penghasilan. . Pasal. 24. Merupakan. . besarnya. . pajak. . atas. . penghasilan. Pendidikan. . Pancasila. . dan. . Kewarganegaraan. . Untuk. . Siswa. . Kelas. VIII Semester 1. Sesuai. . Dengan. : . Kurikulu. Tingkat . Satuan. . Pendidikan. (KTSP). Produksi. : Melon Production, Surakarta. BLU. Bidang. . Pendidikan. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU. Disampaikan. . pada. . Workshop . Perencanaan. . Anggaran. , . Sistem. . Keuangan. . dan. . Pelaporan. . BLU. Universitas.