PPT-PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN

BADAN LAYANAN UMUM DASAR HUKUM UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. PENYUSUNAN . PENGAJUAN DAN PENETAPAN . TARIF . LAYANAN . BADAN LAYANAN UMUM. Dasar Hukum. PP no. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012. Dasar Hukum. 6. Prosentase . tarif pajak. Tarif Maginal. prosentase tarif ini berlaku untuk suatu. kenaikan dasar pengenaan pajak, mis.. tarif PPh.. 2. Tarif Efektif. Prosentase tarif pajak yang efektif berlaku . Nama:Gofar nasrudin. Nim :2012 11 386. MANAJEMEN. .Pemasukan Bulan Agustus 2013. Tabungan Rp. 10.0000.0000. Hasil Penjualan Barang Rp. 4.500.000. Keuntungan kotor Rp.1.500.000. Keuntungan bersih Rp.850.000. PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA . 2012. Agenda . Umum. Paparan ini membahas secara umum mengenai pengelolaan barang milik negara. Pembahasan dimulai dengan menceritakan mengenai landasan di bidang yuridis dalam pengelolaan barang milik negara. Kemudian, dibahas dan didiskusikan pokok pemikiran dalam pengelolaan barang milik negara. Selanjutnya, dijelaskan mengenai siklus yang ada dalam pengelolaan barang milik negara serta pembahasan atas tiap-tiap titik kegiatan, khususnya penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan. Terkahir, dipaparkan mengenai peraturan dan kebijakan baru yang ada dalam pengelolaan barang milik negara. .  .  . JENIS – JENIS BIAYA MUTU. 1. BIAYA PENCEGAHAN. ADALAH BIAYA YANG TERJADI UNTUK MENCEGAH KEGAGALAN PRODUK. PENCEGAHAN KEGAGALAN PRODUK DIMULAI MENDESAIN MUTU KE DALAM PRODUK DAN PROSES PRODUKSI.. PPN ATAS TRANSAKSI SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI. BEBERAPA PENGERTIAN. Kegiatan sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease). Secara keseluruhannya,bilangan pengguna internet di negara Vietnam merupakan bilangan pengguna yang paling ramai manakala bilangan pengguna internet di negara Myanmmar merupakan bilangan pengguna yang paling sedikit pada tahun 2012. Jumlah pengguna internet di negara vietnam adalah seramai 35,864,341 orang atau 39.5 pengguna internet bagi setiap seratus orang penduduk daripada jumlah keseluruhan penduduknya, iaitu 90795.8 ribu orang. Jumlah penguna internet di negara Myanmmar pula adalah seramai 580,770 orang atau 1.1 pengguna interner bagi setiap seratus orang penduduk daripada jumlah keseluruhan penduduknya, iaitu 52797.3 ribu orang.. . Utami. 1..0102.0015. Risa. . Andriyasari. 10.0102.0043. Puspita. Tri . Sudarno. 10.0102.0049. Septi. . Yuli. . Hertati. 10.0102.0057. Zesi. . Azzahra. 10.0102.0079. Anisa. . Wening. Pertemuan. I. “ . Ruang. . Lingkup. HAN”. Dosen. : M. . Yusrizal. . Adi. S, SH.MH. Fakultas. . Hukum. Universitas. Medan Area. Medan. 2013. Pengertian. . Administrasi. . secara. . Umum. Satuan. . Penjaminan. . Mutu. Audit . Mutu. Internal . Pendukung. SPMAIP. TUGAS SPMAIP. Membantu. . Unit-Unit . Pendukung. . Akademik. (Biro, . Lembaga. , . Pusat. . dan. . Sekretariat. ) . dalam. DIKTAT MATA KULIAH. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. . Disusun :. . O. Nofera Tri Utami 56423. Septin Suryani 16211. Tri Putri Yuliana 16213. Pajak Penghasilan Pasal 24. A. . Pajak. . Penghasilan. . Pasal. 24. Merupakan. . besarnya. . pajak. . atas. . penghasilan. PRESENTED BY. NURATIQAH BINTI SUHAIMI. 1895. 1948. 1963. KRONOLOGI JATA NEGARA. 1965. Unit8 . JATA NEGARA. http://suhadradzal.blogspot.my/2013/01/sejarah-jata-negara.html. JATA NEGARA (KINI). Dua. . Purwani. . puji. . utami. , . m.pD. PERTEMUAN 1. I..      . Pengertian. . Ilmu. . Kewarganegaraan. Ilmu. . Kewarganegaraan. . sebagai. . suatu. . istilah. . telah. . banyak. . mengalami.