PPT-Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI FORMULIR PIB BARU PER20BC2016 PERUBAHAN KETIGA P22BC2009 DASAR HUKUM 2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI. Direktorat Fasilitas Kepabeanan. Homepage http://www.beacukai.go.id. PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN . PEMBEBASAN BEA MASUK. Jakarta, . Juli. 2010. FASILITAS KEPABEANAN. DASAR HUKUM. UNDANG-UNDANG NOMOR . Jenderal Bea dan Cukai. Kementerian Keuangan RI. FORMULIR PIB BARU - PER-20/BC/2016 . (PERUBAHAN KETIGA P-22/BC/2009). DASAR HUKUM. 2. Direktorat Jenderal . . Bea . dan Cukai. Kementerian Keuangan RI. . Pekerjaan. . Umum. Jakarta, . 24 . Januari. 2012. . Ir. . Chairul. . Taher. , . M.Sc. Sekretaris. . Direktorat. . Jenderal. . Bina. . Marga. Kementerian. . Pekerjaan. . Umum. Workshop. . DIREKTORAT . KEMAHASISWAAN. UNIVERSITAS AIRLANGGA. 0. 3. DIREKTORAT. KEMAHASISWAAN. Mahasiswa. . sebagai. . insan. . dewasa. yang . memiliki. . kesadaran. . sendiri. . dalam. . mengembangkan. 07 DESEMBER 2016. KEWAJIBAN REGISTRASI KEPABEANAN. Dasar Hukum :. Pasal 6A ayat (1) UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan UU No. 17/2006 :. “Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan Registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan”. BLU. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN. . 2012. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN. BADAN . LAYANAN . UMUM. PP 23 Psl 13. Ketentuan lebih lanjut mengenai . - penyusunan, . - pengajuan, . - penetapan,. DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. 201. 8. PENGEMBANGAN FUNGSI SUPERVISI AKADEMIK . DALAM IMPLEMENTASI . KURIKULUM 2013. SMK. Setelah. . mempelajari. AKADEMIK. WEWENANG . MENGATUR PENJADWALAN AKADEMIK / KULIAH . MENGATUR PELAKSANAAN REGISTRASI & HER-REGISTRASI. MENGATUIR PELAKSANAAN PERKULIAHAN PBM. PENDATAAN & PEMELIHARAAN ADMINISTRASI DOSEN . . Kemahasiswaan. , . Pengembangan. . Karakter. . dan. Alumni. Etika. . Berpakaian. DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAHID. SK . Rektor. No : 028/USJ-01/A-19/2016 . Tentang. . Tata . Tertib. . Kehidupan. DITJEN PERBENDAHARAAN . s.d. JANUARI 2018. Capaian Quickwins. 2. No. Quickwins. Progres. 1. Pengembangan Aplikasi INCRIMA Tahap II. 3,33%. 2. Implementasi Aplikasi Kearsipan. 16,67%. 3. Implementasi Pembayaran Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan. (AMI). o. leh. :. Tim . Pengembang. SPMI. Kementerian. . Riset. , . Teknologi. , dan . Pendidikan. . Tinggi. Direktorat. . Jenderal. . Pembelajaran. dan . Kemahasiswaan. Direktorat. . Penjaminan Mutu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. SOSIALISASI . APLIKASI RUMI . MOBILE . d. an. TATA CARA PENGISIAN PENDATAAN ASN MELALUI APLIKASI RUMI . MOBILE. Pendataan Kebutuhan Rumah Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). . dan. Daerah. Bidang. . Kebudayaan. . Tahun 201. 5. "JURU PELIHARA DALAM PERSPEKTIF PELESTARIAN CAGAR BUDAYA". Hasil Sidang Komisi . II . : . TOPIK . BAHASAN . "JURU PELIHARA DALAM PERSPEKTIF PELESTARIAN CAGAR BUDAYA".