/
LAPORAN CAPAIAN IMPLEMENTASI TRANSFORMASI KELEMBAGAAN LAPORAN CAPAIAN IMPLEMENTASI TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

LAPORAN CAPAIAN IMPLEMENTASI TRANSFORMASI KELEMBAGAAN - PowerPoint Presentation

mudth
mudth . @mudth
Follow
347 views
Uploaded On 2020-08-28

LAPORAN CAPAIAN IMPLEMENTASI TRANSFORMASI KELEMBAGAAN - PPT Presentation

DITJEN PERBENDAHARAAN sd JANUARI 2018 Capaian Quickwins 2 No Quickwins Progres 1 Pengembangan Aplikasi INCRIMA Tahap II 333 2 Implementasi Aplikasi Kearsipan 1667 3 Implementasi Pembayaran Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan ID: 809689

perbendaharaan dan aplikasi dengan dan perbendaharaan dengan aplikasi pada direktorat implementasi dalam telah yang 2018 keterangan sistem jenderal pelaksanaan

Share:

Link:

Embed:

Download Presentation from below link

Download The PPT/PDF document "LAPORAN CAPAIAN IMPLEMENTASI TRANSFORMAS..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.


Presentation Transcript

Slide1

LAPORAN CAPAIAN IMPLEMENTASI TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

DITJEN PERBENDAHARAAN

s.d. JANUARI 2018

Slide2

Capaian Quickwins

2

No

Quickwins

Progres

1

Pengembangan Aplikasi INCRIMA Tahap II3,33%2Implementasi Aplikasi Kearsipan16,67%3Implementasi Pembayaran Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan31,67%4Monev Kinerja Pelaksanaan Anggaran44,38%5Uji Coba Penggunaan Kartu Kredit untuk Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas Barang Bawaan ke Rekening Bendahara Penerimaan0%6Pengembangan SIKP UMi0,94%7Revisi Peraturan Pemerintah 1 Tahun 20080,75%8Standardisasi Kompetensi Dewan Pengawas BLU0%9Penyusunan Buku Saku Penggunaan Data LKPK dan LSKP/GFS0%10Pengembangan Aplikasi Bagan Akun Standar (BAS) Berbasis Android10%

NoQuickwinsProgres11Penyusunan Buku Sejarah Akuntansi Pemerintahan di Indonesia20%12Implementasi Aplikasi Database Peraturan Perbendaharaan0%13Implementasi Forum Kajian Perbendaharaan3,75%14Penyusunan IT Blueprint Direktorat Jenderal Perbendaharaan55,56%15Penerapan ISO 9001:2015 Pada Lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Melalui HAI-DJPb16,67%16Launching Digital Treasury7,14%17Implementasi Program Perbendaharaan Go Green5%18Implementasi Program Perbendaharaan Menulis5%

Slide3

Lampiran

Detail

capaian

masing-masing Quickwins

3

Pasti Lebih Baik

Slide4

Pengembangan Aplikasi INCRIMA Tahap II

Keterangan

Document

User Requirement (DUR) sedang dalam tahap penyusunan sesuai dengan KMK-940/KMK.09/2017 hal Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan sampai dengan bulan

Januari 2017Tantangan dan KendalaProses aplikasi INCRIMA Tahap I yang masih dalam tahap finishing dan launching ke semua pemilik risiko di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPNPenggabungan proses bisnis pengendalian intern dan manajemen risiko masih dalam proses kajian sesuai dengan KEP-496/PB/2016 dan KMK-940/KMK.09//2017Proses bisnis pengendalian intern masih dalam proses penyusunanSekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

4KegiatanTargetProgresStatusPenyusunan DUR Pengendalian Internal sesuai KMK-940/2017 Aplikasi IncrimaFeb30%On trackRapat Pembahasan dengan Direktorat SITP penyesuaian proses bisnis dengan teknologi sesuai KMK-940/2017MarOn trackRapat Pembahasan DUR Pengendalian Internal Aplikasi Incrima dengan Direktorat SITP Mar

On trackRDK pembahasan proses bisnis dan DUR dengan Direktorat SITPAprOn trackPengintegrasian internal control dan risk management pada aplikasi INCRIMAJunOn trackUji coba operasionalisasi aplikasi INCRIMAJulOn trackPermohonan hosting ke PUSINTEK melalui Direktorat SITPAguOn trackRDK pembahasan persiapan hosting dengan PUSINTEK dan Direktorat SITPSepOn trackPersiapan launching aplikasi INCRIMAOktOn track3,33%

Slide5

Implementasi Aplikasi Kearsipan

Keterangan

Telah disusun SK Tim Implementasi Aplikasi Kearsipan dalam e-Office (ND-622/PB.144/2018 tgl. 23 Januari 2018)

Penyampaian

timeline implementasi kepada Tim Kerja (ND-591/PB.144/2018 tgl. 22 Januari 2018)Koordinasi awal dengan Unit Kearsipan Setjen Kemenkeu terkait Konsep Kearsipan dengan melakukan kunjungan ke Unit Kearsipan Setjen Kemenkeu tgl. 24 Januari 2018Tantangan dan KendalaTerdapat perubahan SK Tim Implementasi Aplikasi Kearsipan karena terdapat 2 pegawai yang pindah ke Subbag KLIP dan Bagian Keuangan sesuai KEP-08/PB/UP.9/2018 tgl. 26 Januari 2018Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan5

KegiatanTargetProgresStatusPenyusunan Tim KerjaMar66,67%On trackPembangunan aplikasiMar16,67%On trackPenyusunan panduan dan SOPJunOn trackUji Coba

SepOn trackImplementasi PenuhSepOn track16,67%

Slide6

Implementasi Pembayaran Kartu Kredit Dalam Rangka

Penggunaan

Uang Persediaan

Keterangan

Telah dilaksanakan Rapat Monev Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka Penggunaan UP dengan mengundang perwakilan Satker uji coba tahap I dan II. Hasil rapat tersebut adalah terdapat beberapa usulan perbaikan kepada Himbara, DJPb dan K/L.Pihak internal DJPb (Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, Direktorat SP, dan Direktorat PKN) dan Himbara telah menyampaikan masukan akhir terhadap draft PKS Induk. Saat ini draft final PKS Induk telah disusun dan sedang menunggu penandatanganan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Utama Perbankan (BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN).Tantangan dan KendalaBeberapa susulan perbaikan yang diperoleh dari hasil rapat kegiatan monev akan

dimasukkan dalam draft PMK tentang pembayaran dengan kartu kreditProses penandatanganan PKS Induk dilakukan sirkuler dan acara seremonialnya telah dijadwalkan pada tanggal 21 Februari 2018Direktorat Pelaksanaan Anggaran6KegiatanTargetProgresStatusMonev pelaksanaan uji coba pembayaran kartu kredit dalam rangka penggunaan uang persediaan tahap I dan IIJan100%On trackPenyusunan dan penandatanganan PKS Induk dengan Himbara tentang Koordinasi Pengembangan Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Corporate dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan

Jan90%On trackPenyiapan regulasi (PMK) tentang Implementasi Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka penggunaan Uang PersediaanAprOn trackSosialisasi PMK tentang Implementasi Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka penggunaan Uang Persediaan kepada seluruh Kementerian/LembagaAprOn trackImplementasi pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan uang persediaan pada seluruh Kementerian/LembagaApr-DesOn trackMonitoring dan evaluasi atas implementasi pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan Uang PersediaanDesOn track31,67%

Slide7

Monev Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Keterangan

Spending Review (SR)

telah selesai

dilaksanakan oleh seluruh Kanwil dan Direktorat PA. Saat ini draft Laporan SR sedang disusun dan akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.Identifikasi terhadap program prioritas

nasional dan program strategis lainnya TA 2018 telah dilaksanakan. Hasil identifikasi telah tersedia dalam menu Prioritas Nasional pada Aplikasi MEBE. Selanjutnya akan disusun profil sasaran strategis pada anggaran K/LTelah disusun draft RPMK Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Saat ini draft RPMK tersebut sedang dibahas di tingkat internal Ditjen Perbendaharaan.Tantangan dan KendalaPenyusunan SR (keseluruhan) dilakukan melalui proses konfirmasi dan validasi dengan melibatkan seluruh KanwilProses tagging pada identifikasi profil sasaran strategis dan lainnya dilakukan secara manual pada ribuan baris dataPenyusunan draft PMK tentang monev pelaksanaan anggaran belanja K/L disesuaikan dengan perkembangan hasil pembahasan dalam penyusunan draft revisi PP 45/2013Direktorat Pelaksanaan Anggaran7

KegiatanTargetProgresStatusPenyusunan Spending Review dengan penajaman analisis berbasis Pendekatan Kategori Output Pelaksanaan AnggaranJan100%On trackIdentifikasi alokasi anggaran strategis Tahun 2018 dan penyusunan profil sasaran strategis dan kinerja pelaksanaan anggaran program prioritasJan-Feb70%On trackPenyiapan regulasi (PMK) tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga7,50%On trackPenyusunan & Pembahasan draft PMK dengan pihak terkait (internal & eksternal)Feb30%On trackPenyempurnaan dan Finalisasi draft PMKMar-AprOn trackPenetapan PMKJunOn trackInternalisasi dan Sosialisasi draft PMKJunOn trackGrand Design Monev Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Integrasi seluruh aktivitas monev dalam satu kesatuan sistem monev: SR, EPA, analisis pola pelaksanaan anggaran, perumusan kebijakan, pengendalian belanja, dll)Jun0%On track44,38%

Slide8

Uji Coba Penggunaan Kartu Kredit untuk Pembayaran

BM dan PDRI

atas Barang Bawaan ke Rekening Bendahara Penerimaan

Keterangan

Tantangan dan KendalaAdanya Beban biaya MDR (Merchant Discount Rate) yang harus ditanggung oleh pemerintah selaku Merchant Kas diterima tidak real time (delay 1-2 hari setelah transaksi)Direktorat Pengelolaan Kas Negara8

KegiatanTargetProgresStatusPembahasan Pendahuluan dan Pengumpulan Bahan0%Pembahasan Internal dengan Ditjen Bea dan CukaiFebOn trackSurvei Lapangan di Bandara Soekarno HattaFebOn trackPembahasan dengan PerbankanMar

On trackPenyusunan Rancangan RegulasiApr0%On trackPembahasan Rancangan RegulasiMei0%On trackPengajuan Rancangan RegulasiJun0%On trackPengujian Proses Bisnis, Sistem dan Pelaporan0%Pengujian pada Bandara Soekarno HattaAguOn trackPengujian pada Bandara Ngurah RaiAguOn trackLaunching dan Transaksi Perdana (Implementasi)0%Launching dan Transaksi Perdana pada Bandara Soekarno HattaOktOn trackLaunching dan Transaksi Perdana pada Bandara Ngurah RaiOktOn track0%

Slide9

Pengembangan SIKP UMi

Keterangan

Pada bulan Desember 2017 telah dilakukan evaluasi atas proses penyaluran pembiayaan UMi oleh PIP, termasuk salah satunya terkait SIKP-UMi.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diperlukan penyempurnaan pada fitur rekonsiliasi dan fitur pelaporan SIKP-UMi serta perlu diusulkan pembangunan fitur fidusia dan

core system pada SIKP-UMi.Untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, telah dilaksanakan koordinasi dengan PIP dan BP3TI pada tanggal 20 Januari 2018.Tantangan dan KendalaDirektorat Sistem Manajemen Investasi9

KegiatanTargetProgresStatusEvaluasi Sistem SIKP UMi3,75%Evaluasi core sistem SIKP dan fidusiaMar5%On track

Evaluasi fitur rekonsiliasi UMiMar5%On trackEvaluasi fitur pelaporan penyaluran UMiMar5%On trackPembahasan lanjutan integrasi sistem SIKP dengan e-KTP KemendagriMarOn trackPenyampaian Usulan Pengembangan SIKP Umi0%Inventarisasi kebutuhan fitur SIKP UmiJunOn trackPenyusunan Dokumen User RequirementJunOn trackPenyampaian Dokumen User RequirementJunOn trackPembahasan kebutuhan sistem untuk koneksi SIKP dengan e-KTP KemendagriJunOn trackPengembangan Fitur SIKP UMi0%Pengembangan SIKP UMI sesuai User Requirement SepOn trackUji coba koneksi data SIKP ke e-KTP KemendagriSepOn trackUji Coba dan Implementasi SIKP UMiDes0%On track0,94%

Slide10

Revisi Peraturan

Pemerintah Nomor

1 Tahun 2008

Keterangan

Sampai dengan bulan Januari 2018, Direktorat SMI telah melakukan langkah-langkah penyelesaian Revisi PP 1/2008 sebagai berikut:Penyelesaian naskah akademik;Permohonan carry over revisi PP 1/2008 ke tahun 2018 kpd Biro Hukum;Permintaan nama keanggotaan PAK;Pembentukan Tim Revisi PP 1/2008;Penetapan Revisi PP 1/2008 menjadi quick win DJPb Tahun 2018;Pembahasan konsep revisi PP 1/2008 di internal DJPb (PA, PKN, PPK BLU dan DSP);Pembahasan konsep revisi PP 1/2008 di internal Kemenkeu (BKF, DJKN, DJPPR, DJPK, CTO dan Biro Hukum

);Permintaan masukan atas materi Revisi PP 1/2008 ke internal Kemenkeu;Drafting revisi PP 1/2008 (kasar)Tantangan dan KendalaDirektorat Sistem Manajemen Investasi10KegiatanTargetProgresStatusPenyelesaian Draft Awal Revisi PP 1 Tahun 2008 dan Pembentukan Panitia Antar Kementerian 3,75%On trackPermintaan substansi pengaturan dari DJKN terkait PMNMarOn track

Pembahasan substansi di internal Dit. SMIMar10%On trackProses Pembentukan Panitia Antar Kementerian Mar5%On trackPaparan di internal Ditjen Perbendaharaan MarOn trackPembahasan Substansi Revisi PP 1 Tahun 2008 di Internal Kementerian KeuanganApr0%On trackFocus Group Discussion dengan para ahliAgu0%On trackPenyusunan Revisi PP 1 Tahun 2008 di Panitia Antar Kementerian 0%On trackPembahasan substansiSepOn trackPenyusunan draftSepOn trackPenyampaian Draft Resmi Revisi PP 1 Tahun 2008 ke Kemenkumham untuk proses harmonisasiNov0%On track0,75%

Slide11

Standardisasi Kompetensi Dewan Pengawas BLU

Keterangan

Quickwins ini merupakan tindak lanjut arahan Wakil Menteri Keuangan pada Rapimnas DJPb Semester II Tahun 2017 tentang pentingnya kualifikasi standar bagi anggota Dewan Pengawas (Dewas) BLU

Berdasarkan arahan Direktur Jenderal Perbendaharaan pada Tahun 2018 Direktorat Pembinaan PK BLU bekerjasama dengan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, BPPK akan menyelenggarakan pelatihan khusus di bidang pengelolaan keuangan BLU bagi Dewas BLU

Dewas BLU yang telah mengikuti dan lulus dari pelatihan ini diharapkan memiliki kompetensi yang disyaratkan dan mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan BLUTantangan dan KendalaLatar belakang dan kompetensi Dewas BLU sangat bervariasi, sehingga diperlukan konsep pelatihan yang mudah dipahami akan tetapi mampu meningkatkan kompetensi Dewas BLUSebagian besar Dewas BLU menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi ASN, sehingga diperlukan konsep pelatihan untuk eksekutif dengan jamlat yang efisien sekaligus komprehensifDirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

11KegiatanTargetProgresStatusPerumusan Kompetensi Standar Dewan Pengawas (Dewas) BLU0%Telaah PMK 95/PMK.05/2016 tentang Dewas BLUFebOn trackPerumusan Konsep Kompetensi Standar Dewas BLUFebOn trackPenetapan Kompetensi Standar Dewas BLU

FebOn trackPenyusunan Kerangka Acuan Pelatihan Teknis Dewas BLU0%Penyusunan Konsep Kerangka Acuan Pelatihan MarOn trackPenetapan Kerangka Acuan PelatihanMarOn trackPenyelenggaraan Pelatihan Teknis Dewan Pengawas BLUApr0%On track0%

Slide12

Penyusunan Buku Saku Penggunaan Data LKPK dan LSKP/GFS

Keterangan

Tantangan dan Kendala

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

12

KegiatanTargetProgresStatusPenyusunan rencana/kerangka isi buku sakuMarOn trackPenyusunan materi buku saku - draf 1 (topik

LKPK) JunOn trackPenyusunan materi buku saku LSKP - draf 2 (topik LSKP/GFS)OktOn trackDesain dan layout serta pencetakan buku sakuDesOn track0%

Slide13

Pengembangan Aplikasi Bagan Akun Standar (BAS) Berbasis Android

Keterangan

Tantangan dan Kendala

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

13Kegiatan

TargetProgresStatusPenyelesaian Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar (Pengganti KEP-187/PB/2017 dan

Kepdirjen Pemutakhiran)Mar50%On trackPenyelesaian rekonsiliasi daftar akun yang ada di Kepdirjen Kodifikasi Segmen Akun pada BAS dengan aplikasi-aplikasi terkait (SPAN, SAKTI, SAIBA, SAS, Simponi, RKAKL, dlsb)MeiOn trackPenyusunan daftar pertanyaan dan jawaban terkait akunJunOn trackPenyusunan User Requirement dan Pengembangan Aplikasi BAS berbasis AndroidSepOn trackLaunching Aplikasi BAS berbasis AndroidDesOn track10%

Slide14

Penyusunan Buku Sejarah Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Keterangan

Tantangan dan Kendala

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

14

KegiatanTargetProgresStatusPenyusunan draf final dan proofreading100%On trackProofreading dan Kelengkapan DataJan100%On trackFeedback

NarasumberFeb100%On trackPenyusunan draf finalFeb100%On trackLayout Design Mar0%On trackPengajuan Persetujuan kepada PimpinanApr0%On trackFinalisasi Buku0%Revisi DrafMeiOn trackRevisi Layout DesignMeiOn trackPencetakan BukuJunOn trackLaunching Buku SejarahJun0%On track20%

Slide15

Implementasi Aplikasi Database Peraturan Perbendaharaan

Keterangan

Koordinasi dengan Subdit PPSI, Dit. SITP membahas pengembangan lanjutan Aplikasi Database Peraturan Perbendaharaan

Melengkapi data pendukung peraturan yang meliputi: abstraksi, resume peraturan, kata kunci, status keberlakuan peraturan (

on progress)Tantangan dan KendalaDirektorat Sistem Perbendaharaan15

KegiatanTargetProgresStatusPengembangan Aplikasi Database Peraturan PerbendaharaanFeb-Okt On trackInventarisasi Database Peraturan PerbendaharaanJan-DesOn track

Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada user teknis pengguna aplikasiOktOn trackImplementasi Aplikasi Database Peraturan PerbendaharaanDesOn track0%

Slide16

Implementasi Forum Kajian Perbendaharaan (FKP)

Keterangan

Telah dilaporkan perkembangan aktivitas

website

intranet FKP kepada Direktur Sistem Perbendaharaan dan permintaan izin untuk melakukan pencetakan pamflet/poster dalam rangka sosialisasi FKP melalui nota dinas nomor ND-49/PB.72/2018 hal Laporan Perkembangan Forum Kajian Perbendaharaan (FKP) tanggal 26 Januari 2018.Permohonan fasilitas pencetakan pamflet dan/atau poster telah disampaikan kepada Kasubag Tata Usaha Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui nota dinas nomor ND-8/PB.721/2018 hal Pembiayaan Pencetakan Pamflet dan Poster Forum Kajian Perbendaharaan tanggal 31 Januari 2018Tantangan dan Kendala

Direktorat Sistem Perbendaharaan16KegiatanTargetProgresStatusSosialisasi FKP15%On trackPengenalan website FKPMar30%On trackDistribusi pamflet FKPMar30%

On trackPenulisan artikel pengenalan FKP pada website DJPbMarOn trackSeminar/FGD tentang FKPMarOn trackSeminar/FGDJun0%On trackPenjaringan minat riset untuk mendorong budaya penelitian0%SurveiSepOn trackPerbaikan tata kelola/aplikasi website FKPSepOn trackPenyusunan intisari kajian perbendaharaan sebagai output FKPDes0%On track3,75%

Slide17

Penyusunan

IT Blueprint Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Keterangan

Telah selesai disusun draft IT Blueprint Direktorat Jenderal PerbendaharaanTantangan dan KendalaPenyusunan IT Blueprint DJPb memerlukan pemikiran dan analisa yang mendalam untuk menghasilkan dokumen IT Blueprint DJPb yang baik dan berkualitasDirektorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan17

KegiatanTargetProgresStatusMelakukan analisis terhadap dokumen yang telah ada100%DoneMembaca dan melakukan analisis atas Dokumen Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan 2015-2019Jan100%DoneMembaca dan melakukan analisis atas Dokumen Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014 - 2025Jan

100%DoneTahap Perancangan Dokumen66,67%On trackMenyusun Kerangka DokumenFeb100%DoneMerancang Dokumen secara keseluruhanFeb100%DoneMelakukan review terhadap dokumen dalam hal alignment dengan dokumen rencana strategis organisasiFebOn trackTahap Finalisasi Dokumen0%On trackFinalisasi DokumenMarOn trackPengajuan Keputusan Dirjen ttg IT Blue Print DJPbAprOn track55,56%

Slide18

Penerapan

ISO 9001:2015

Pada Lingkup Kantor Pusat

Ditjen Perbendaharaan

Melalui HAI-DJPbKeteranganTelah melakukan koordinasi dengan Setditjen PBN (Bagian OTL) dan Pusintek pada tanggal 27 – 28 November 2017.Pengumpulan bahan terkait penyiapan anggaran pembiayaan jasa konsultasi dan sertifikasi ISO 9001:2015 yang terdiri dari:Pedoman Mutu Sistem ManagementRAB Konsultan ISO 9001:2015Tantangan dan Kendala

Terdapat beberapa prioritas beban kerja pada Seksi Layanan Pengguna pada awal tahun 2018 sehingga belum sepenuhya fokus pada persiapan ISO 9001:2015Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan18KegiatanTargetProgresStatusPembentukan Tim Penyiapan Dokumentasi Kebutuhan ISO50%On trackMelakukan koordinasi dgn Bagian

OTL, Setditjen PBNJan100%DoneMelakukan koordinasi dengan KPPN yang juga akan melaksanakan sertifikasi ISO tahun ini (misal: KPPN Jakarta V)FebOn trackPenyiapan anggaran pembiayaan jasa konsultansi dan sertifikasi ISOFeb50%On trackPelaksanaan jasa konsultansi ISOFeb-Apr0%On trackPenyiapan bahan dan dokumentasi kebutuhan ISO0%Menyusun SOPFebOn trackMenyiapkan perangkat pendukungMarOn trackImplementasi SOP yang disusunAprOn trackPembuatan aplikasi pengarsipan untuk dokumentasi pelaporanFeb-Jun0%On trackPelaksanaan sertifikasi ISOJul-Sep0%On track16,67%

Slide19

Launching Digital Treasury

Keterangan

Telah dilakukan koordinasi antara Direktorat SITP, Setditjen PBN dan Direktorat BLU pada tanggal 22 Januari 2018 di

RR Direktur

PPK BLU terkait Pembahasan Teknis Rencana Integrasi Office Automation dan e-office (UND-219/PB.5/2018)Payung hukum untuk implementasi Aplikasi eSPM:PMK Nomor 177/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda Tangan Elektronik dan Penyampaian Dokumen Elektronik melalui Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik; danSurat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-11830/PB/2017 tgl 29 Desember 2017 hal Standar Operasional Prosedur KPPN Dalam Rangka Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda Tangan Elektronik dan Penyampaian Dokumen Elektronik Melalui Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik (SOP Piloting e-SPM).

TantanganMenentukan standart (Best Practice) dalam penerapan Digital Treasury yang mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang beragam (SPAN, SAKTI, e-Rekon&LK, e-SPM, HAI CSO, e-Office)Tidak membatasi kreatifitas pengembangan sistem namun dapat memastikan pemenuhan best practice tersebutKendalaMembutuhkan waktu dan effort besar untuk menyatukan manajemen user masing-masing aplikasi tersebut dan sekaligus membuat serta mempertahankan kesamaan tema tampilan.Beragamnya teknologi yang digunakan pada aplikasi-aplikasi tersebut.Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan19KegiatanTargetProgresStatusPembentukan Tim Penyiapan Dokumentasi Kebutuhan Digital Treasury50%

On trackMelakukan koordinasi dengan Bagian OTL, Setditjen PBN dan dan direktorat terkait lainnyaJan100%DoneMelakukan koordinasi dengan KPPN Jakarta II yang menjadi lokasi piloting digital treasuryFebOn trackPenyiapan bahan dokumentasi kebutuhan digitalisasi perbendaharaan0%On trackMenyusun SOPMarOn trackMenyiapkan perangkat pendukungAprEnhancement aplikasi yang digunakan: SPAN, SAKTI, e-Rekon&LK, e-SPM, HAI CSO, e-OfficeApr-Jun 0%On trackPelaksanaan Piloting di KPPN Jakarta IIJul-Sep0%On trackUji coba penerapan e-Office pada Kantor Pusat DJPbAgu-Sep0%On trackUji coba penerapan e-Office pada Kantor Daerah DJPbAgu-Sep0%On trackPenerapan e-Office pada seluruh Kantor DJPbOkt0%On track7,14%

Slide20

Implementasi Program Perbendaharaan Go Green

Keterangan

Telah diterbitkan dasar hukum berupa Surat Edaran Direktur

Jenderal Perbendaharaan

Nomor SE-18/PB/2017 tentang Program Perbendaharaan Go Green di Lingkungan Direktorat Jenderal PerbendaharaanTelah dibangun Aplikasi Go Green oleh Direktorat SITPTantangan dan KendalaKanwil Ditjen Perbendaharaan / Setditjen Perbendaharaan20

KegiatanTargetProgresStatusPenyelesaian Aplikasi Go GreenFeb100%On trackMembuat surat penegasan permintaan penyusunan laporan go greenFebOn trackMerekap laporan implementasi go green Triwulan IAprOn track

Menghitung capaian efisiensi Triwulan IAprOn trackMenyusun laporan monev implementasi go green Triwulan IAprOn trackMemberikan feedback ke unit kerjaAprOn trackMerekap laporan implementasi go green Triwulan IIJulOn trackMenghitung capaian efisiensi Triwulan IIJulOn trackMenyusun laporan monev implementasi go green Triwulan IIJulOn trackMemberikan feedback ke unit kerjaJulOn trackMerekap laporan implementasi go green Triwulan IIIOktOn trackMenghitung capaian efisiensi Triwulan IIIOktOn track5%

Slide21

Implementasi Program Perbendaharaan Go Green

Keterangan

Telah diterbitkan dasar hukum berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-18/PB/2017 tentang Program Perbendaharaan

Go Green di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Telah dibangun Aplikasi Go Green oleh Direktorat SITPTantangan dan KendalaKanwil Ditjen Perbendaharaan / Setditjen Perbendaharaan21

KegiatanTargetProgresStatusMenyusun laporan monev implementasi go green Triwulan IIIOktOn trackMemberikan feedback ke unit kerjaOktOn trackMerekap laporan implementasi go green Triwulan IVDesOn trackMenghitung capaian efisiensi Triwulan IV

DesOn trackMenyusun laporan monev implementasi go green Triwulan IVDesOn trackMenyampaikan Laporan Capaian Efisiensi minimal 25% dari tahun lalu kepada pimpinanDesOn trackMenyampaikan Laporan Capaian Efisiensi minimal 25% dari tahun lalu kepada PMODesOn trackMemberikan apresiasi kepada seluruh Kanwil (termasuk KPPN lingkup kerjanya) atas capaian efisiensiDesOn track5%

Slide22

Implementasi Program Perbendaharaan Menulis

Keterangan

Telah diterbitkan dasar hukum yaitu Surat Edaran Direktur

Jenderal Perbendaharaan Nomor SE- 4/PB/2018 tentang Program

Perbendaharaan Menulis di Lingkungan Direktorat Jenderal PerbendaharaanTantangan dan KendalaKanwil Ditjen Perbendaharaan / Setditjen Perbendaharaan22

KegiatanTargetProgresStatusMenyusun juklak dan outline pembuatan buku oleh KanwilFeb40%On trackKoordinasi penyelenggaraan pelatihan menulis dengan Bagian SDM SetditjenFebOn trackMembuat surat penegasan penyusunan Buku 1 (tema sejarah dan capaian prestasi dan inovasi serta peranan DJPb dalam pembangunan juga sebagai gambaran profil masing-masing Kanwil) dan menyampaikannya kepada KanwilMeiOn trackMenerima Buku 1 dari Kanwil

JunOn trackMembuat surat penegasan penyusunan Buku 2 (tema kearifan lokal daerah) dan menyampaikannya kepada KanwilSepOn trackMenerima Buku 2 dari KanwilOkt-NovOn trackMenyampaikan Laporan Implementasi Program Perbendaharaan Menulis kepada pimpinanDesOn trackMenyampaikan Laporan Implementasi Program Perbendaharaan Menulis kepada PMODesOn track5%