PPT-Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SOSIALISASI APLIKASI RUMI MOBILE d an TATA CARA PENGISIAN PENDATAAN ASN MELALUI APLIKASI RUMI MOBILE Pendataan Kebutuhan Rumah Bagi Aparatur Sipil Negara ASN. Jenderal Bea dan Cukai. Kementerian Keuangan RI. FORMULIR PIB BARU - PER-20/BC/2016 . (PERUBAHAN KETIGA P-22/BC/2009). DASAR HUKUM. 2. Direktorat Jenderal . . Bea . dan Cukai. Kementerian Keuangan RI. EKONOMI KESEHATAN. PENDAHULUAN. Dalam. . Undang-Undang. . Dasar. 1945 . pasal. 28 H . dan. . Undang-Undang. . Nomor. 36/2009 . tentang. . Kesehatan. , . pasal. 4 . menetapkan. . bahwa. . setiap. Direktorat Fasilitas Kepabeanan. Homepage http://www.beacukai.go.id. PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN . PEMBEBASAN BEA MASUK. Jakarta, . Juli. 2010. FASILITAS KEPABEANAN. DASAR HUKUM. UNDANG-UNDANG NOMOR . Jenderal Bea dan Cukai. Kementerian Keuangan RI. FORMULIR PIB BARU - PER-20/BC/2016 . (PERUBAHAN KETIGA P-22/BC/2009). DASAR HUKUM. 2. Direktorat Jenderal . . Bea . dan Cukai. Kementerian Keuangan RI. . Pekerjaan. . Umum. Jakarta, . 24 . Januari. 2012. . Ir. . Chairul. . Taher. , . M.Sc. Sekretaris. . Direktorat. . Jenderal. . Bina. . Marga. Kementerian. . Pekerjaan. . Umum. Workshop. . DIREKTORAT . KEMAHASISWAAN. UNIVERSITAS AIRLANGGA. 0. 3. DIREKTORAT. KEMAHASISWAAN. Mahasiswa. . sebagai. . insan. . dewasa. yang . memiliki. . kesadaran. . sendiri. . dalam. . mengembangkan. BLU. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN. . 2012. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN. BADAN . LAYANAN . UMUM. PP 23 Psl 13. Ketentuan lebih lanjut mengenai . - penyusunan, . - pengajuan, . - penetapan,. . Rumah. . Swadaya. Diklat. . Penyelenggaraan. . Rumah. . Swadya. DIKLAT. PENYELENGGARAAN RUMAH SWADYA. DIREKTORAT RUMAH SWADAYA. DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN . KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. ,. Pencegahan. . Bahaya. . Narkoba. , . dan. Pengarusutamaan. Gender. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. www.pu.go.id . Tujuan. . Instruksional. Non APBN . dalam. . Rangka. . Implementasi. . Perpres. 58/2017. Jakarta, . 13 September . 2018. Komitmen. . Tinggi. . dari. . Presiden. . . Hasil. . Nyata. ke-. 2. +. . 8. +. . 5. Global Competitiveness. DITJEN PERBENDAHARAAN . s.d. JANUARI 2018. Capaian Quickwins. 2. No. Quickwins. Progres. 1. Pengembangan Aplikasi INCRIMA Tahap II. 3,33%. 2. Implementasi Aplikasi Kearsipan. 16,67%. 3. Implementasi Pembayaran Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan. (AMI). o. leh. :. Tim . Pengembang. SPMI. Kementerian. . Riset. , . Teknologi. , dan . Pendidikan. . Tinggi. Direktorat. . Jenderal. . Pembelajaran. dan . Kemahasiswaan. Direktorat. . Penjaminan Mutu. DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN. Tujuan dan Indikator Pembelajaran. 2. Memberikan kompetensi dasar tentang aspek data dan informasi dalam penyediaan perumahan kepada . PNS. . yang bertugas di Ditjen Penyediaan Perumahan. . dan. Daerah. Bidang. . Kebudayaan. . Tahun 201. 5. "JURU PELIHARA DALAM PERSPEKTIF PELESTARIAN CAGAR BUDAYA". Hasil Sidang Komisi . II . : . TOPIK . BAHASAN . "JURU PELIHARA DALAM PERSPEKTIF PELESTARIAN CAGAR BUDAYA".