“ PENGUATAN LEMBAGA KEHUMASAN MENUJU KALTIM BERDAULAT 2018 - 2020 - PowerPoint Presentation

Slide1

“

PENGUATAN LEMBAGA KEHUMASAN MENUJU KALTIM BERDAULAT 2018 - 2020”

Kementerian Dalam negeriRepublik Indonesia

Oleh

:

Dr.

Aang Witarsa Rofik. M.Si

Kepala Bidang Humas Kemendagri

PUSAT PENERANGAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Slide2

Umum

ABSOLUTKongkuren

21.

Kewenangan Kemendagri

dalam pengelolaan

informasi

dan

komunikasi

Publik berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan

Pilihan

WAJIB

Pilihan

kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi & sumber daya mineral; perdagangan;perindustrian; dan transmigrasi.

PELAYANANDASAR

Tidak terkait Pelayanandasar

pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial.

Pilihan

tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan. kearsipan.

Pilihan

Slide3

UMUM

TeknisOleh Kementerian TeknisDan lembaga

Pemerintah nonkementerianpembagian Urusan Pemerintahan; kelembagaan Daerah; kepegawaian pada Perangkat Daerah; keuangan Daerah; pembangunan Daerah; pelayanan publik di Daerah; kerja

sama Daerah; kebijakan Daerah; kepala Daerah dan DPRD; dan

bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pembinaan dan Pengawasan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang

diserahkan

ke

Daerah

provinsi.

3Pemerintah

Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah

Oleh

Kementerian Dalam Negeri

Slide4

MENDAGRI

SEKRETARIAT JENDERAL

STAF AHLI MENTERI

BIDANG HUKUM DAN KESATUAN BANGSA

B

IDANG PEMERINTAHAN

.

BIDANG KEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

.

BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

.

BIDANG APARATUR DAN PELAYANAN PUBLIK

INSPEKTORAT JENDERAL

DITJEN

POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

DITJEN

BINA PEMERINTAHAN DESA

DITJEN

BINA PEM-BANGUNAN DAERAH

DITJEN

OTONOMI DAERAH

DITJEN

BINA ADMINISTRASI WILAYAH

BADAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BADAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DITJEN

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIRO PERENCANAAN

BIRO KEPEGAWAIAN

-BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

-BIRO HUKUM

-BIRO KEUANGAN DAN ASET

-ADMINISTRASI PIMPINAN

-BIRO UMUM

-PUSDATIN

-

PUSAT PENERANGAN

-PUSAT FASILITASI KERJA SAMA

-

ITWIL I s.d IV ITWIL KHUSUS

DITJEN

BINA KEUANGAN DAERAH

Struktur

Organisasi

Kemendagri

(

Permendagri

Nomor

8

Tahun

2018)

Slide5

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENERANGAN

SESUAI PERMENDAGRI 8 TAHUN 2018

SUBBAGIANPROGRAM 

SUBBAGIAN

PERSURATAN

 

 

 

PUSAT PENERANGAN

 

BAGIAN

PROGRAM DAN UMUM

 

BIDANG

PERPUSTAKAAN

 

BIDANG

HUBUNGAN MASYARAKAT

 

BIDANG FASILITASI PENGADUAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI

 

SUBBID LEMBAGA MEDIA DAN PERS

 

SUBBID

PUBLIKASI DAN PELIPUTAN

 

SUBBID LAYANAN INFORMASI, DATA DAN DOKUMENTASI

 

 

SUBBID FASILITASI PENGADUAN

 

SUBBID PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA

 

SUBBID TATA LAYANAN

 

SUBBID LEMBAGA MEDIA DAN PERS

 

SUBBID PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

 

 

SUBBID PENDOKUMENTASIAN DAN PELESTARIAN

 

SUBBAGIAN UMUM

 

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide6

KEDUDUKAN PUSAT PENERANGAN

Pusat Penerangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat

substanstif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian di bidang penerangan masyarakat.Sekretaris JenderalPusat Penerangan dipimpin

oleh Kepala Pusat Penerangan

yang secara ex-officio adalah Juru Bicara Kementerian

Bertanggung Jawab

Slide7

DASAR

Pasal 5 Pejabat Kehumasan di lingkungan

Pemerintah Daerah Provinsi bertindak sebagai juru bicara GubernurPejabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi

Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011

tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah DaerahPasal 6

Pejabat kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertindak sebagai juru

bicara Bupati/WalikotaPejabat

Kehumasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertanggungjawab kepada

Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

Slide8

TINDAK LANJUT

Surat Edaran (SE) Nomor 480/3502/SJ kepada Gubernur dan

480/3503/SJ tanggal 6 Mei 2019 kepada Bupati/Walikota tentang Penunjukan Juru Bicara di Lingkungan Pemerintah Daerah

Slide9

FUNGSI PUSAT PENERANGAN

Sesuai

Permendagri 8 Tahun 2018 tentang perubahaan kedua atas Permendagri 43 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

Slide10

Saat

ini kita berada pada era baru dimana pola hubungan antara pemerintah dan rakyat dan masyarakat sudah berubah. Rakyat menginginkan transparansi

, menginginkan keterbukaan informasi.

Untuk itu pemerintah di semua tingkat

mulai

dari

pusat

sampai dengan daerah, BUMN, perguruan tinggi, dan institusi-institusi yang lainnya harus segera berubah. Berubah

kearah pemerintah yang terbuka, yang open goverment..”  ‎

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ARAH PRESIDEN

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI

Disampaikan

oleh

Presiden

pada

P

enganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, 15 Desember 2015

Slide11

PERUBAHAN MENDASAR:

Pemanfaatan Teknologi

Informasi, media, & komunikasi telah mengubah : perilaku masyarakat

maupun peradaban

manusia

secara

global

.

Perkembangan era digital

telah pula menyebabkan

hubungan

dunia

mjd tanpa

batas (borderless)

& menyebabkan

perubahan sosial

, ekonomi, dan

budaya se

cara signifikan berlangsung demikian cepat.

Teknologi

Informasi

saat

ini

mjd

pedang

bermata

dua

krn

selain

memberikan

kontribusi

bg

peningkatan

kesejahteraan

,

kemajuan

, &

peradaban

manusia

,

disisi

lain dpt disalahgunakan

perbuatan

melawan

hukum

.

Perkembangan

Globalisasi

Media

Slide12

Sangat cepat, dan memerlukan informasi yang tepat, akurat, dan valid dari sumber resmi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,

pers maupun masyarakat akan mencari informasi dari sumber yang lain (pengamat, akademisi, politisi, aktivis, dan lain-lain) yang pendapatnya bisa saja hanya berdasarkan asumsi dan kurang relevan dengan kebijakan pemerintah, dan bahkan bisa jadi informasi yang didapat merupakan

hoax (berita bohong) yang akan menyesatkan masyarakat.

Perkembangan Internet

Slide13

Arahan Presiden Jokowi kepada praktisi humas pemerintah di Istana Negara, Jakarta (4/2).

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DI BIDANG KEHUMASAN

Instruksi

Presiden

Nomor

9

Tahun

2015 Tentang Pengelolaan Informasi Publik

Menyampaikan

setiap

kebijakan dan program Pemerintah secara lintas sektoral dan

lintas daerah kepada publik secara cepat dan

tepat; Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik,

berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan

kebijakan dan program pemerintah.Dalam hal informasi kepada masyarakat dibuat dalam bentuk iklan layanan

masyarakat, harus memenuhi kriteria yaitu menimbulkan respon positif masyarakat dan tidak menayangkan kepentingan pribadi dan

golongan.

Slide14

PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 20

20:Pelaksanaan

Bidang Humas, Memperhatikan Hal-hal Sebagai

Berikut:

Pengelolaan

Kerjasama

dengan

media

cetak

, media online, televisi

dan radio;Pengembangan

teknologi

dalam

pengelolaan media

sosial;Peningkatan

kompetensi

sumber daya aparatur

bidang Humas

dan

pengelola Medsos melalui pelatihan, bimbingan teknis

maupun workshop;

Penyediaan

sarana

dan

prasaranan

bidang

Humas

dan

Medsos

;

Pembinaan

,

koordinasi

,

konsolidasi

bidang

Humas

termasuk

pengembangan

forum-forum

Kehumasan

Pemda

.

PERMENDAGRI NOMOR. 33 TAHUN 2019

Slide15

Kawan

atau Lawan…???

KEMENTERIAN DALAM NEGERIPERS

Slide16

Memberi informasi Memberikan kontrol Mendidik masyarakat Menghubungkan / menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat Memberikan hiburan

Fungsi dan Peranan Pers dalam Masyarakat yang DemokratisFungsi

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Slide17

Apa jadinya kalau

kebablasan…???

KEMENTERIAN DALAM NEGERIPERS

Slide18

Penyiaran berita yang

tidak memenuhi Kode Etik JurnalistikMembentuk opini yang menyesatkanBentuk tulisan/ siaran yang sifatnya bebas dan provokatifPelanggaran terhadap Ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana Penyalahgunaan

Kebebasan Pers

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Slide19

Dampak Penyalahgunaan Kebebasan

PersBagi Kepentingan Pribadi

Memperburuk reputasi & nama baik seseorang Bagi Kepentingan Masyarakat Menga Mengakibatkan konflik Berita yang dimanipulasi mengakibatkan masyarakat tidak memperoleh informasi yang benar (penipuan) Bagi Kepentingan Negara T Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun

Penurunan kepercayaan luar

negeri

Slide20

Sikap Humas thd Pers

Pers sbg Kawan / Mitra Pemerintah(Media Relations)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Slide21

Kode Etik Jurnalistik

Suatu kode etik profesi wartawan Indonesia yang harus dipatuhiPers yang Bebas dan Bertanggung jawab serta Kode Etik Jurnalistik

Slide22

Asas-Asas Kode Etik Jurnalistik

Profesionalitas Tidak memutarbalikkan fakta Berimbang, adil, dan jujur Mengetahui

mana yang privat & yang publik Mengetahui kredibillitas narasumber Tidak melakukan plagiat Meneliti semua kebenaran dalam mencari berita Pertanggungjawaban moralNasionalisme

Mengabdi untuk kepentingan bangsa & negara

Memperhatikan keselamatan keamanan

bangsa

Memperhatikan persatuan & kesatuan negara

Profesionalitas

Nasionalisme

Slide23

Memahami

dan melayani media.Membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya.Menyediakan bahan materi yang baik (foto, pidato, per-UU, data statistik

dsb)Bekerja sama dalam penyediaan materi berita (diskusi/dialog bersama dgn media).Menyediakan fasilitas utk konfirmasi.Membangun hubungan personal yang kokoh

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KIAT HUMAS MENJAGA HUBUNGAN BAIK DENGAN PERS:

Slide24

YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN :

Perencanan Program/Kegiatan & Anggaran;Wadah Kelompok Kerja (Pokja) Pers;Penanganan pemberitaan media;Sikap & perilaku terhadap pers.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Slide25

Press Conference

Press ReleasePress TourPress GatheringResepsi Pers/Press AwardPeliputan kegiatanWawancaraIklan/Advetorial

Langganan mediaKlipping, analisa media, analisa isi beritaDokumentasi foto & audiovisualPublikasi melalui media massaLokakarya,

diskusi, seminar dsb

Pemuatan artikelPelibatan dalam

Tim

Krisis

Dll

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

A.

Perencanan

Program/

Kegiatan

&

Anggaran

Slide26

Wartawan

lebih terorganisirFungsi kontrolingFilterisasi WTS (Wartawan Tanpa Surat kabar) Seleksi alamTeam WorkKonsultasi & diskusiHubungan keakraban

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

B.

Pembentukan Pokja

Wartawan

Slide27

Analisa

mediaPemetaan mediaAnalisa isi/konten mediaAnalisa beritaAnalisa data & faktaCounter isu / beritaMonitoring mediaAdvokasi

melalui dewan persClass action/somasi

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

C.

Penanganan

Pemberitaan

Media :

Slide28

Hak

koreksiHak jawabSiaran Pers / Press ReleaseJumpa Pers / Press ConferencePenulisan artikel tandinganAdvetorial / Iklan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Counter isu

/berita :

Slide29

Tidak

selamanya berbagai bentuk kegiatan hubungan pers yang dihadiri dan diliput oleh pers, beritanya pasti dimuat.Jangan kapok mengundang wartawan dari suatu media

hanya karena beritanya tidak dimuat.Dimuat tidaknya suatu berita dipengaruhi oleh nilai jurnalistik, persaingan dengan berita lain, kebijakan internal media tersebut, atau tergusur oleh iklan.Peristiwa yang dinilai oleh penyelenggara adalah “peritiwa besar” dan

masal belum tentu dinilai “besar”

dari sisi nilai jurnalistik.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

D.

HAL YG PERLU DIMAKLUMI :

Slide30

Hal yg perlu dimaklumi.....

5. Nama besar dan terkenal sebagai pelaku dalam berbagai bentuk kegiatan, belum menjamin besarnya berita yang dimuat.

6. Diskusi panjang lebar dalam berbagai kegiatan antara nara sumber dan pers, belum tentu menghasilkan berita yang panjang juga.7. Ada beberapa wartawan dari media tertentu yang tidak mau jika harus menandatangani tanda terima

uang transport atau cindera mata lainnya.

8. Wartawan tidak menyukai nara sumber yang

selalu

mengatur

,

memberi

instruksi, atau memberi pengarahan mana pernyataan yang harus diangkat dan mana yang tidak.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Slide31

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Website yang ada di Kemendagri

kemendagri.go.id

Sekretariat Jenderal

(setjen.kemendagri.go.id)

Ditjen Polpum

(kesbangpol.kemendagri.go.id/)

Ditjen Adwil

(ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id)

Ditjen Otda

(otda.kemendagri.go.id)

Ditjen Bangda

(bangda.kemendagri.go.id)

Ditjen Pemdes

(binapemdes.kemendagri.go.id)

7)

Ditjen Dukcapil (dukcapil.kemendagri.go.id)8)

Ditjen Keuda (keuda.kemendagri.go.id) 9) Itjen (itjen.kemendagri.go.id)10) Litbang (litbang.kemendagri.go.id) 11) BPSDM (bpsdm.kemendagri.go.id/web)12) IPDN

(ipdn.ac.id)

Catatan :

=

Dikelola

langsung oleh

Humas Kemendagri

Slide32

INFLUENCERS

: KEMENDAGRIMendagri Tjahjo Kumolo

menjadi influencer teratas yang aktif memberikan pernyataan terkait Kemendagri. Selain itu, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh aktif memberikan

pernyataan terkait proses e-KTP

selama setahun terakhir.

Sementara

itu

,

sebaran

narasumber selama periode tahun 2018 lebih banyak didominasi figur eksternal.

Munculnya figur dari KPK memperlihatkan bahwa Kemendagri

belum lepas dari

isu kasus korupsi dan OTT yang

dilakukan kepala daerah dan

pegawai pemerintah. Sumber: Influencer, Intelligence Media Management

Figur Eksternal

Slide33

Medsos

Kemendagri (

Dikelola Oleh Tim Medsos Puspen Kemendagri)

Twitter

Baru

: @

kemendagri

FB : Kemendagri_RI

IG :

kemendagri

Slide34

TINDAK LANJUT

Surat Pemberitahuan kepada Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Nomor 555.4/3620/SJ tanggal 9 Mei 2019 tentang Pemberitahuan Website

dan Media Sosial Resmi KemendagriSekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota diminta untuk menyebarluaskan alamat website dan akun media sosial resmi kemendagri dan sekaligus mem-follow akun media sosial

tersebutSegala bentuk Informasi yang di

upload dalam website dan akun media sosial merupakan informasi resmi

kemendagri

Slide35

TIM EDITING

HUMAS KEMENDAGRIDITJEN DUKCAPIL

DITJEN BINA ADWILDITJEN OTDABPPSETJEN

KEPALA PUSAT PENERANGAN

IPDN

website

. www. kemendagri.go.id

PEMDA

BPSDM

ITJEN

DITJEN PPU

DITJEN BINA PEMDES

DITJEN KEUDA

DITJEN BANGDA

NET MAP PENGIRIMAN BERITA DARI STAKEHOLDER

MEDIA SOSIAL KEMENDAGRI

MENDAGRI

Kegiatan

dan

Program

Unggulan

Komponen

Artikel

Meme Media

Sosial

Majalah

Media

Praja

Kemendagri

Dikirim

ke

email:

humaskemendagri@gmail.com

Kemendagri_RI

@

Kemendagri_RI

@

Kemendagri

Kementerian

Dalam

Negeri

humaskemendagri@gmail.com

Slide36

TIM EDITING

HUMAS KEMENDAGRIKEPALA PUSAT PENERANGAN

website. www. kemendagri.go.id Humas Pemerintah Daerah

NET MAP PENGIRIMAN BERITA DARI DAERAH

MEDIA SOSIAL KEMENDAGRI

MENDAGRI

Dikirim

ke

email:

beritakemendagri@gmail.com

Kemendagri_RI

@

Kemendagri_RI

@

Kemendagri

Kementerian

Dalam

Negeri

humaskemendagri@gmail.com

Slide37

LANGKAH-LANGKAH

OPTIMALISASI PUBLIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI

Slide38

Menyusun

perencanaan program, kegiatan dan anggaran

untuk kegiatan publikasi dan diseminasi informasi (jumpa pers, perjalanan dinas

, diskusi

pers/coffee morning),

advetorial

,

talkshow

,

iklan

, media

promosi, infografis, Bimtek dan lain-lain)

Kemendagri_RI

@Kemendagri_RI

@

Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri

www.kemendagri.go.id

humaskemendagri@gmail.com

Slide39

Nomor

HandphoneKapupen Kemendagri082311517778 ( Dr. Drs. Bahtiar, M.Si )Kabid Humas Kemendagri081322858464 ( Dr. Aang Witarsa Rofik, M.Si)

Slide40

40

40

TERIMA KASIH