1 PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR 2 ISU STRATEGIS 1 SASARAN Sektor Indikator Kondisi Sekarang Target 2019 Input KPI Perumahan Rumah tangga kumuh di perkotaan 121 0 Penurunan backlog kepemilikan rumah dari 1268 juta menjadi 676 juta ID: 662959
Download Presentation The PPT/PDF document "LAMPIRAN II SASARAN, KEBIJAKAN DAN STR..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.
Slide1
LAMPIRAN IISASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
1Slide2
PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR
2
ISU STRATEGIS 1Slide3
SASARANSektor
Indikator
Kondisi Sekarang
Target
2019
Input KPI
Perumahan
Rumah tangga kumuh di perkotaan (%)
12,1
0
Penurunan backlog kepemilikan rumah dari 12,68 juta menjadi 6,76 juta
Peningkatan homeownership rate 78,8790Pengentasan jumlah rumah tangga yang menempati hunian tidak layakAir Minum dan SanitasiAkses air minum layak (%)67,860Penurunan angka kehilangan air (NRW) sebesar 33% menjadi 20% atau setara dengan 16.276 L/d (melayani 7 juta jiwa)Pemanfaatan idle capacity sebesar 40.497 L/d (melayani 17,86 juta jiwa)Penambahan kapasitas SPAM Perdesaan sebesar 116.084 L/d (melayani 81,2 juta jiwa)Penambahan instalasi pengolahan air limbah sistem terpusat 21,2 juta m3/hari (melayani 42,3 juta jiwa)Penambahan instalasi pengolahan air limbah komunal 988 ribu m3/hari (malayani 3,95 juta jiwa)Penyediaan 267 TPA sanitary landfillPenyediaan fasilitas 3R untuk melayani 20,5 juta jiwaPengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan strategis perkotaanRasio akses air minum perpipaan (%)2720Rasio kehilangan air (%)6785Akses air minum sesuai SPM (%)Akses sanitasi layak (%)62,4100KetenagalistrikanRasio Elektrifikasi (%)74100Penggunaan per kapita (kwH/capita)8401.200
3Slide4
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNANPemenuhan K
etersediaan Infrastruktur Dasar dan Standar Layanan Minimum
PEMBANGUNAN PERUMAHANMeningkatkan
akses
MBR
terhadap
hunian
layak
,
aman
dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai Peningkatan peran fasilitasi Pemerintah dan Pemda dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunianPeningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentinganPeningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (incremental housing). 1243PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI Menyediakan akses universal air minum dan sanitasi bagi seluruh rakyat IndonesiaPenyediaan infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur terbangun
.
Penyelenggaraan
sinergi air minum dan sanitasi
di tingkat nasional, kabupaten/kota, dan masyarakat
Peningkatan
efektifitas dan efisiensi pendanaan
infrastruktur air minum dan sanitasi melalui sinergi dan koordinasi antar pelaku program dan kegiatan mulai tahap perencanaan sampai implementasi baik secara vertikal maupun horizontal
1
2
3
Penyelesaian proyek
pecepatan 10.000 MW tahap 1 dan 2
disertai dengan jaringan transmisi, distribusi, gardu induk, dan listrik perdesaan
Pembangunan
pembangkit energi baru terbarukan
skala kecil dan menengah yang disesuaikan dengan potensi wilayah
1
2
PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN
M
eningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
4Slide5
PROGRAM AKSI 1: PENINGKATAN PASOKAN RUMAH LAYAK DAN TERJANGKAU UNTUK MBR
“
Perumahan merupakan hak
dasar
yang
dijamin
dalam UUD 1945
Pasal
28(H)
sebagaimana pendidikan” Namun belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif). Bahakn LBH pernah berencana melakukan class action.KegiatanBantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya untuk 5,4 juta rumah tanggaPenyediaan rumah susun sederhana sewa serta parasarana dan sarana utilitas untuk 500 ribu rumah tanggaFasilitasi dan stimulasi pembangunan rumah susun sederhana milik melalui developer dan masyarakat sebanyak 500 ribu unit5Slide6
PROGRAM AKSI 2: PENINGKATAN KUALITAS HUNIAN DAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
“Untuk
mendukung target RPJPN 2005-2025 mewujudkan
kota
tanpa
permukiman
kumuh
pada tahun 2020”KegiatanFasilitasi Kredit Pemilikan Rumah Swadaya untuk 5,5 juta rumah tanggaFasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas rumah dan kawasan permukiman berbasis komunitas untuk 7,5 juta rumah tangga6Slide7
PROGRAM AKSI 3:SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
Pembangunan SPAM Regional sebagai alternatif untuk
menangani isu kelangkaan air baku. Kota atau
kabupaten
dengan
ketersediaan air
baku yang terbatas akan didukung oleh kota/kabupaten lain yang memiliki
air
baku
. Banjar Bakula Region1.500 liter/second(Banjarmasin City, Banjar Regency, Banjarbaru City, Barito kuala Regency and Tanah Laut) Pasigala Region600 liter/second(Palu City, Sigi Regency, and Donggala Regency)Bandung Raya Region5400 liter/second(Bandung Regency and Bandung City)Bregas Region650 liter/second(Brebes Regency, Tegal City and Tegal Regency)Keburejo Region600 liter/second(Kebumen Regency and Purworejo Regency) Mojokerto & Lamongan Region300 liter/second(Mojokerto Regency and Lamongan Regency)Menang Mataram Region650 liter/second(Mataram City, North Lombok Regency) Kupang Region150 liter/second+in progress(Kupang City, Kupang regency) Kartamantul Region500 liter/second(Yogyakarta City, Sleman Regency and Bantul Regency) South Bali Region600 liter/second(Denpasar City, Klungkung Regency, Gianyar Regency, and Badung Regency) 7Slide8
Kapasitas pembangkit
sekitar 85,7 GW dan
Rasio Elektrifikasi 96,6 persen
2014
PROGRAM
AKSI
4:
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK 35.000 MW 2015-2019
Kapasitas
Pembangkit 2014 adalah 50,7 GW dan Rasio Elektrifikasi 81,5 Persen Kebutuhan Investasi : PT. PLN 545 triliun dan Swasta Rp 435 triliun 2019 Kemampuan Investasi PT. PLN adalah Rp 250 triliun dalam 5 tahun Dari alokasi Pinjaman dalam DIPA 2015 sebesar Rp 205,6 triliun, terdapat kekurangan sebesar Rp 339,4 triliun, diharapkan dari anggaran pemerintah, yang sebagian dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman/penerusan pinjaman, agar kondisi keuangan PT. PLN menjadi sehat. Debt Equity Rasio PT. PLN saat kondisinya kronis sekitar 257 %. Investasi yang paling mendesak untuk mengatasi krisis listrik/potensi krisis listrikDiperlukan program penyehatan kondisi keuangan PT. PLN melalui :Penyesuaian tarif dasar listrik mencapai nilai keekonomiannya pada tahun 2017, dengan tarif yang mencerminkan kemampuan investasi PT. PLN secara
mandiri
(
memperhitungkan
beban
investasi
sesuai
kondisi
demografi
dan geografi
yang ada serta
beban sasaran
bauran
energi)Peningkatan injeksi PMN sekitar
Rp 134
Triliun (
2015-2019).Subsidi yang
semakin tepat sasaran (hanya untuk pengguna dibawah 60 KWh) per bulan Fasilitasi pemerintah dalam
mengatasi
hambatan
(
bottleneck
)
investasi
,
berupa
: (a)
penjaminan
pemerintah
untuk
investasi
;
(b) Percepatan persetujuan PKLN;
(
c
)
fasilitasi
pembebasan
lahan
; (
d
)
mempermudah
perijinan
(e) penyesuaian harga jual beli listrik IPP yang lebih menarik terutama energi terbarukan; (f) fasilitasi penyediaan gas untuk pembangkit listrik: serta (g) perlindungan hukum bagi pelaksana proyek.
Pertumbuhan Ekonomi 6-7 persen
PLN
16,8
GW; IPP
18,2GW
KEBUTUHAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR DASAR KETENAGALISTRIKAN
8
Oleh
PLN
:
Pembangkit
:
16,8
G
W
(
berikut
Transmisi
50
ribu
kms
;
Jaringan Distribusi 150 ribu kms)
Oleh
Swasta
:
Pembangkit
1
8,2
G
W
(
berikut
transmisi
360
kms
)Slide9
PROGRAM AKSI 5:PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK 35.000 MW 2015-2019 Diutamakan untuk mengatasi krisis listrik/potensi krisis Listrik :
Mempercepat Penyelesaian beberapa pembangkit listrik percepetan 10.000 MW yang belum selesai sekitar sekitar 2.191 MW (PLTU
Adipala, PLTUTanjung Awar-Awar
,
PLTUPangkalan
Susu
,
PLTUTenayan, PLTUBangka Baru, PLTUBelitung,
PLTUParit
Baru, PLTU Bengkayang, PLTU Pulang Pisau, PLTUTeluk Balikpapan, PLTU Anggrek Gorontalo, PLTU Bima, PLTU Lombok, PLTU Ende, PLTU Kupang, PLTU Tidore, PLTU Ambon dan PLTUJayapura)Pembangunan PLTU combyne/Close Cycle PLTGU Muara Karang, Muara Tawar, Tanjung Priok, dan PLTGU Grati Pasuruan dengan total kapasitas sekitar 2.000 MWMelakukan percepatan pembangunan PLTU skal besar di Jawa yaitu Jawa Barat (Bojonegara), Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mencapai sekitar 10.000 MW mencapai sekitar 10.000 MW (termasuk PLTU Cilacap (5x1000 MW)Mempercepat pembangunan PLTU Mulut Tambang 8,9, 10 (termasuk transmisi HVDC Jawa-Sumatera 500 kV), PLTU Indramayu 1000 MW, PLTU Batang Jateng 2x1000 MW Mempercepat Pembangunan beberapa PLTU ekstension Cirebon 1000 MW dan Suralaya 1000 MW Mempercepat pembanguna berbagai PLTU lainnya yang telah direncanakan (PLTU, PLTP, PLTA) dllBeberapa kondisi/fasilitasi Pemerintah yang Diperlukan :Memilih lokasi yang tanah relatif mudah/tersediaJaminan Pemerintah melalui KepresMempercepat proses persetujuan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) 9Slide10
PENINGKATAN KETAHANAN AIR DAN PANGAN
10
ISU STRATEGIS 2Slide11
SasaranSektor
Indikator
Kondisi Sekarang
Target
2019
Input KPI
Air Baku
Kapasitas
Air Baku
56 M
3
/detik109,54 M3/detikMeningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan, dan industriAir IrigasiAreal yang dilayani waduk11%20%Meningkatnya keterjaminan sumber air irigasi dari wadukWadukPeningkatan Volume Waduk14 Milyar M317 Milyar M3Pembangunan waduk sebanyak 49 buah termasuk di Papua dan Maluku11Slide12
Percepatan peningkatan dan pelestarian kapasitas waduk, embung dan sumber-sumber air lainnya untuk meningkatkan keterjaminan pasokan air dan meningkatkan pemanfaatannya sebagai sumber energiPeningkatan layanan jaringan irigasi/rawa
untuk mendukung ketahanan pangan nasional yang antara lain melaluiPeningkatan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan air baku secara optimal, berkelanjutan, adil, dan merata
Melindungi kawasan strategis nasional, pusat pertumbuhan ekonomi, dan pulau-pulau terdepan dari dampak daya rusak airPeningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya
air
1
2
3
4
5
KEBIJAKAN
PENGAIRAN DAN IRIGASI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNANKetahanan Air, Pangan, dan Energi12Slide13
Percepatan persiapan dan pelaksanaan pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah pada daerah-daerah krisis dan wilayah-wilayah strategis;Penyelesaian hambatan perizinan, pembiayaan, penyediaan lahan kehutanan, dan penanggulangan masalah sosial penduduk;
Perkuaran Unit Pengelolaan Bendungan baik dari sisi hardware, software, dan sumber daya manusia-nya;Rehabilitasi waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsi dan kapasitas tampung
Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang mempertimbangkan jaminan ketersediaan air, dan memperhatikan kesiapan petani penggarap baik secara teknis maupun kultural, serta membangun daerah irigasi baru khususnya di luar pulau Jawa sebagai langkah mempertahankan luasan daerah irigasi,
Rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah utama penghasil pangan dan mendorong keandalan jaringan irigasi kewenangan daerah melalui penyediaan dana alokasi khusus (DAK) maupun bantuan pengelolaan dari pemerintah pusat,
Mendorong dibentuknya manajer irigasi sebagai pengelola pada satuan daerah irigasi;
Peningkatan peran petani secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi termasuk operasi dan pemeliharaan seperti melalui sistem out-contracting;
Efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian hemat air seperti System of Rice Intensification/SRI, menggunakan kembali air buangan dari sawah (water re-use);
Internalisasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) dalam Dokumen Perencanaan Daerah
STRATEGI
PENGAIRAN DAN IRIGASI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNANKetahanan Air, Pangan, dan Energi13Slide14
Ketahanan Air, Pangan, dan Energi
pembangunan saluran pembawa air baku untuk meningkatkan akses air bersih, termasuk mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunannya pada kota besar dan industri;
pengendalian pencemaran air ke sumber-sumber air dan pembangunan talang atau siphon pada perlintasan sebidang untuk menjaga kualitas air; penerapan prinsip-prinsip efisiensi dan ekologi pemanfaatan air melalui
reduce, reuse,
dan
recycle
sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya air berbasis lingkungan berkelanjutan (eco-sustainable water infrastructure)
mendorong penetapan kebijakan biaya jasa pengelolaan air; serta mendorong peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan mata air dan sumber-sumber air lainnya.
Perluasan ruang untuk sungai (more room for river) melalui pembebasan lahan dan relokasi penduduk serta penataan garis sempadan sungaiPercepatan penyusunan Flood Risk Map sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai
Mengurangi laju erosi dengan membangun pengendali sedimen
Pembangunan dan Revitalisasi Pantai Terpadu dengan mempercepat pelaksanaan NCICD dan memprakarsai kegiatan inisiasi untuk wilayah pesisir lainnya
melengkapi peraturan perundangan turunan UU No. 7/2004 serta penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sebagai pedoman teknis pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sumber daya airmenyelenggarakan upaya pengelolaan sumber daya air dengan sistem kemitraan antara pemerintah dan masyarakatSTRATEGI PENGAIRAN DAN IRIGASI14Slide15
PROGRAM AKSI 1:KETAHANAN AIR, PANGAN, DAN ENERGI
Pembangunan
NCICD untuk melindungi Ibu Kota dari Banjir, menambah penampungan air baku, menambah ruang baru, dan membantu menyelesaikan masalah konektivitas (jalan, rel, dan deep sea port) PROGRAM
P
ERCEPATAN PEMBANGUNAN
PLTA
PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
PENINGKATAN KETAHANAN AIR
PERLINDUNGAN DAYA RUSAK AIR
Pembangunan Bendung
Sei Padang di Sedang Bedagai,
Aceh; Pembangunan Bendung Randangan di Gorontalo, Pembangunan Bendung Gerak Jabung di Lampung; Pembangunan Bendung Tami dan DI Koya di Jayapura; Lanjutan Pembangunan Bendung Wariori di Manokwari Papua BaratPembangunan Waduk Krueng Keureuto di NAD, Waduk Teririp di Balikpapan, Waduk Karalloe di Sulsel, Waduk Tugu di Trenggalek Jatim, Waduk Tukul di Pacitan, Waduk Gongseng di Bojonegoro, Waduk Kuningan di Jabar, dan Rababaka Kompleks di NTBPembangunan NCICD, Pembangunan Bendung Gerak Sembayat di Gresik, Jatim, Pembangunan Waduk Logung di Kudus, Pembangunan Sudetan Ciliwung, Normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, dan SunterPembangunan Jaringan Air Baku Kawasan Bregas (Brebes, Tegal, Slawi – Jateng), Pembangunan Siphon Bekasi, Pembangunan Bendung dan Jaringan Air Baku ManokwariPembangunan Pengendali Lahar/Sedimen Gunung Berapi15Slide16
Pic Source : wema.org
Water Security
dan MDG’s target
Water Quality and Health Problem
S
ea water intrusion
Drought, Food Security
Change in Planting Season
Flood and Land Slide
CLIMATE CHANGE
ADAPTIVE MANAGEMENT ASPECT :
TECHNOLOGY : dams, desalination, SRI, hydroponic plant, etcHUMAN BEHAVIOR : demand control, efficiency, social capital, awareness, etcECOSYSTEM : natural capacity, restoration, conservation, etcINSTITUTIONAL : WRM Plan, Synchronization, Law Enforcement, etcFINANCIAL : water pricing, BJPSDA, etcAgar system dapat beradaptasi terhadap perubahan dan mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut serta siap terhadap ketidakpastian perubahan masa depan, diperlukan:– ketersediaan informasi terbaru dan kemampuan untuk memproses informasi tersebut. – Kemampuan system untuk beradaptasi beradasrkan informasi yang diproses tersebut. (Pahl-Wostl, 2006)PROGRAM AKSI 2:PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR YANG ADAPTIF16Slide17
PROGRAM AKSI 3: SINKRONISASI PERENCANAAN : SPATIAL PLAN, FORESTRY PLAN AND WATER RESOURCES MANAGEMENT PLAN
17
National Policy on Water Resources
Local Policy on WR
SID on River Catchment Area
Water Resources Management Pattern
Water Resources Inventory
Water Resources Planning Based on RCA
SPATIAL PLANNING
WR program priority
Non WR activities
WR activitiesConservation Forestry Protected ForestryProduction Forestry PROTECTED AREACULTIVATION AREAPeat Land, low land, critical land, etc.Production AreaForestry National Planning
S
inkronisasi
pada
sektor
-sektor
ini
sangat
penting
untuk
memberikan
dampak yang
signifikan dalam mengurangi dampak perubahan
iklim, terutama
untuk mengontrol curah
hujan dan
debit limpasan air di daerah tangkapan air.Slide18
PROGRAM AKSI 4:PENINGKATAN PENGELOLAAN HIDROLOGI PERKUATAN DATABASE DAN REALTIME MODEL UNTUK PENGELOLAAN YANG ADAPTIF
18
Data Feed
Telemetry
Flood
Time
River discharge
accuration decreases
Lead Time
Detections
Run-off analysis
WarningResponseFlood forecastingPresent conditionNWPSatellite
Radar
Membangun jaringan hidrologi secara
real time
yang dapat mengukur aliran sungai dan sedimennya
Model terbaru harus dikembangkan dengan mengkombinasikan perubahan iklim secara regional dengan model hidrologi, serta mengembangkan model
statistical downscaling
dan
bias-correction method
untuk konversi data dari
large climate grids
kepada
small hydrological grids
Source: Putuhena, WilliamSlide19
Sejak 1998 – 2012, potensi 75000 MW hidropower baru dikembangkan sebanyak 10% (7.572 MW di 2013)
239 eksisting Waduk Kementerian Pekerjaan Umum memiliki potensi yang besar untuk pembangkit listrik.
PROGRAM AKSI 5: PERCEPATAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR UNTUK ENERGI
19
Potency for HEPP development
NO
Energy
Unit
Capacity
(MW)
Usage for Housing/Public Facility1Hydro Energy9107.57216.869.266 2Solar Energy178.09942,7863.537 3Wind Energy541,331.483 4
HYBRID
19
0,54
805
T
O T A L
179.082
7.616,652
16.935.090
NO
Island
Potency
(MW)
%
1
Sumatra
15
.
600
20,8%
2
Jawa
4
.
200
5,6%
3
Kalimantan
21
.
600
28,8%
4
Sulawesi
10
.
200
13,6%
5
Bali,NTT,NTB
620
0,8%
6
Maluku
430
0,6%
7
Papua
22
.
350
29,8%
TOTAL
75
.
000
100,0%
Source::
Ditjen LPE &
Distamben
, EBTKE, PT. PLN (2013)
Hydro Potency for Utilize in Indonesia
Source::
Ditjen LPE &
Distamben
, EBTKE, PT. PLN (2013)
HEPP development could reduce generation of CO
2
emissionSlide20
PROGRAM AKSI 6: RENCANA PENGAMANAN AIR MINUM (RPAM)
Perbaikan kualitas
layanan air minum
dan
sanitasi
telah
dimandatkan
pada:PP 16/2005 (pasal 1): kewajiban pemenuhan air minum yang memenuhi syaratUU SDA 7/2004: pengembangan SPAM harus terpadu dengan pengembangan sanitasiJaga Air pengarusutamaan 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan)peningkatan kesadaran masyarakat akan hygiene dan sanitasiPeningkatan cakupan akses sanitasi layak1243Simpan Air Menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui konservasi sumber air baku air minumHemat Air Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada melalui:pengurangan kebocoran air hingga 20%, pemanfaatan idle capacity Perwujudan Keseimbangan-Neraca Air DomestikDaur Ulang Air Memanfaatkan air yang telah terpakai
melalui
:
secondary water uses
water reclaiming
Kegiatan
Fasilitasi
optimasi
bauran
sumber
daya air
domestik di 27
kota metropolitan dan kota besar
Fasilitasi penyusunan
RPAM di 38 PDAM sehat di
kota metropolitan, kota
besar, kota sedang dan kota kecilPembangunan SPAM di 1.800 kawasan MBR, 1.075 IKK, 5.300 desa, 628 kawasan khusus
,
dan
25
kawasan
regional
Pengentasan
Buang
Air
Besar
Sembarangan
(BABS)
melalui
promosi
sanitasi
dan
hygiene
Penambahan
instalasi
pengolahan
air
limbah
sistem
terpusat
dan komunal 22,2 juta m3/hari (melayani 46,2 juta jiwa)Penyediaan 267 TPA sanitary landfill, disertai upaya 3RPengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan strategis perkotaan20Slide21
PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL
21
ISU STRATEGIS 3Slide22
SASARANSektor
Indikator
Kondisi Sekarang
Target
2019
Input KPI
Jalan Raya
Kondisi mantap
Jalan Nasional (%)
94%
100%
Pembenahan jalan nasional (4%) serta jalan daerah (21%)Pelebaran (47%) jalan nasionalMeningkatkan jumlah jalan nasional (5,200 km) dan jalan daerah (214,000 km)Jalan Propinsi (%)54%75%Jalan Kabupaten /Kota 45%60%Waktu rata-rata (no./100 km)2,6 jam1,5 jamPerkereta-apianJumlah pangsa pasar barang (%)2%6%Penambahan fasilitas perkeretaapian:Jalur kereta api (1,660 km)Jalur kereta perkotaan (760 km)Gerbong lokomotif (1,720 unit)Gerbong kereta (12,220 unit)Gerbong barang (9,625 unit)Gerbong kereta kota (2,631 unit)Penumpang jabodetabek (ribu/hari)6001.200Transportasi UdaraKapasitas Bandara Kota Besar>100%95%Pengembangan dan Pembangunan Bandara Baru dalam Coverage area (Jangkauan Pelayanan) untuk mengatasi kepadatan arus penumpang.Waktu Pelayanan
70%
95%
Sistem Intra dan Suprastruktur Bandara termasuk IT dan Control System Bandara.
*)
tidak
semua
pembanding
tersediaSlide23
SASARANSektor
Indikator
Kondisi Sekarang
Target
2019
Input KPI
Transportasi Laut
Jumlah Armada Nasional (pengangkut)
10%
20%
Penambahan armada dalam negeri untuk mengangkut barang dalam negeri untuk ekspor dan impor
Berkurangnya kapal berumur >25 thn70%50%Peremajaan kapal –kapal tua dengan scrapping/ pembangunan kapal baru di galangan kapal indonesia.Pelabuhan Trans Shipment Internasional-2 PelabuhanPembangunan 2 pelabuhan Hub internasional pada sisi barat (ALKI 1) dan sisi Timur (Alki 3) : Pel Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung.Transportasi FerryTerkoneksinya pulau-pulau di Perairan Nusantara65%95%Menghubungkan pulau-pulau terluar Indonesia untuk memobilisasi masyarakat.Pelayanan kapal pengangkut35%85% Jumlah Kapal Pengangkut penumpang dan barangLogistikMenurunnya biaya logistik (terhadap PDB)27%20%Terkoneksinya multi moda transportasi.Menurunnya waktu pelayanan sebesar 9%-9%Waktu Pelayanan prima berbasis IT (Information Technology)Telekomunikasi dan InformatikaLayanan Pita Lebar Kab/Kota-100%Terhubungnya Kab/Kota dengan jaringan serat optik nasionalTingkat TIK literasi-75%
Meningkatnya pemahaman dan kemampuan masyarakat untuk menggunakan TIK secara lebih produktif dan bijak`
Jangkauan siaran LPP RRI
terhadap populasi
-
90%
Terpenuhinya hak rakyat di seluruh wilayah Indonesia untuk
memperoleh informasi
Jangkauan siaran LPP TVRI
terhadap populasi
-
88%
*)
tidak
semua
pembanding
tersedia
23Slide24
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan
KEBIJAKAN
TRANSPORTASI
Mempercepat pembangunan Sistem
Transportasi Multimoda
.
Mempercepat pembangunan transportasi yang mendukung
Sistem Logistik Nasional
Melakukan upaya
keseimbangan
antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Komplek Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.1243Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.Mendorong pembangunan broadband termasuk di daerah perbatasan negara antara lain melalui transformasi USO .Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective.Mendorong tingkat literasi dan inovasi TI1243KEBIJAKAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI24Slide25
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan
STRATEGI
TRANSPORTASI
1
2
4
3
1
2
43STRATEGI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASIPengembangan Sistem Transportasi Yang Saling Terintegrasi Antar Moda dengan Pembangunan Terminal Terpadu Untuk Pelayanan Perpindahan Penumpang dan Barang Secara Cepat dan Nyaman.Pembangunan Prasarana Transportasi Terutama Angkutan Laut Untuk Mendukung dan Berorientasi Kepada Fasilitasi Kebutuhan Distribusi Logistik Nasional.Pembangunan Prasarana Transportasi di Daerah Terluar Terdalam dan Perbatasan Dengan Pembangunan Bandara dan Pelabuhan Serta Mengoptimal Subsidi Angkutan Perintis Untuk Daerah Tersebut.Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Industri dan Pariwisata Nasional Sesuai dengan RIPIN dan KSPN.Penataan ulang alokasi frekuensi dan mengeksplorasi pembangunan satelit nasional untuk pertahanan keamanan, penginderaan jauh, pemulihan bencana dsb.Transformasi USO .Melalui melakukan moratorium pembangunan pusat data pemerintah dan mewajibkan penggunaan alamat surel go.id untuk komunikasi aparatur pemerintah.Memastikan seluruh aparatur pemerintah dan siswa paham TIK25Slide26
Target :
Pembangunan Jalan
akses (tol) dan Jalur Kereta A
pi
akses P
elabuhan
Tanjung Priok, Tanjung Emas
dan
Tanjung Perak.Pembangunan jalan akses (tol) dan Kereta Api Bandara di Kualanamu, Soekarno Hatta.PROGRAM AKSI 1: PENGEMBANGAN TRANSPORTASI MULTIMODA26Slide27
PROGRAM AKSI 2:SISTEM LOGISTIK NASIONAL
Membangun Pelabuhan Hub Internasional
Kuala Tanjung untuk Kawasan Barat Indonesia dan untuk Kawasan Timur Indonesia di Bitung.
Pengembangan Perkeretaapian Nasional:
Menyelesaikan
Kereta
Api
Selatan
Pulau JawaMembangun Jalur KA Pulau Sumatera (Aceh, Riau, dan Lampung)Membangun KA Kalimantan dan Sulawesi.Pengembangan short sea shipping untuk mengurangi beban angkutan jalan di sisi utara Pulau JawaPembangunan Jalur Kereta Api Sumatera 1.308 km Jawa 2.224 km Sulawesi 213 km Kalimantan 93 kmTotal Kebutuhan pendanaan 177 TriliunPembangunan Pelabuhan Berskala InternasionalPelabuhan Kuala Tanjung (selesai 2017)Pelabuhan Bitung (selesai 2017)Pelabuhan Maloy (selesai 2018)Pelabuhan Pontianak Baru (selesai 2018)27Slide28
PROGRAM AKSI 3: Pembangunan Broadband
Aspek Infrastruktur
Aspek Adopsi dan Utilisasi
Pembangunan infrastruktur pasif
Proyek Ring Palapa
Penataan ulang spektrum frekuensi
Migrasi ke TV digital untuk mendapatkan spektrum (
digital dividend
)
Peningkatan literasi TIK
Fasilitasi dukungan broadband untuk lima sektor prioritas: e-pemerintah, e-pendidikan, e-kesehatan, e-logistik, e-pengadaan
Penyusunan ICT FundOptimalisasi penggunaan PNBP dan Dana USOKonsolidasi perencanaan dan penganggaran TIK nasional3. Aspek PendanaanPenyelesaian penyusunan RUU Telekomunikasi pengganti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi4. Aspek Kerangka Regulasi dan Kelembagaan28Slide29
PENGEMBANGAN TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN
29
ISU STRATEGIS 4Slide30
Sasaran
30Outcome KPI
Kondisi SekarangTarget
Sesuai
Middle Income Country*
Input KPI
Indikator
Perhubungan Darat
Penumpang jabodetabek
(
ribu/hari
)Meningkatnya frekuensi pelayanan KA PerkotaanJumlah Kota yang mengembangkan angkutan massal berbasis rel600100 %1 Kota1.200300 %9 KotaPenambahan fasilitas perkeretaapianFasilitas perkeretaapian perkotaan MRT (100,000 penumpang/hari)Kota yang membangun Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan MakasarJalur kereta perkotaan (1.099 km)Gerbong kereta perkotaan (195 units)Perkeretaapian PerkotaanPembagian moda (%)Rata-rata kecepatan (km/h)Penumpang metropolitan (ribu/hari)Jumlah Kota yang mengembangkan angkutan massal berbasis jalan23%8.332%20Penambahan kapasitas Mass TransitBis BRT (200,000 penumpang/hari) untuk kota metropolitan dan 12.000 penumpang/hari untuk kota besarAntara lain : Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo dan Ambon.50017 Kota1,20029 Kota*)tidak semua pembanding tersediaSlide31
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
Pengembangan Sistem Transportasi Massal Perkotaan
KEBIJAKAN
TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN
Mengembangan Transportasi Perkotaan – Interaksi Antara
Transportasi Dan Tata Guna Lahan
Meningkatkan Mobilitas Perkotaan - Peningkatan Pelayanan
Angkutan Umum Dan Angkutan Barang
Menurunkan Tingkat
Kemacetan
perkotaan
Mengendalikan Dampak LingkunganMeningkatkan Keselamatan Jalan Perkotaan12435Peningkatan Sistem Transportasi Perkotaan dengan Mengurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi diiringi dengan penyediaan sarana transportasi massal serta Penggunaan Teknologi Informasi dalam pengaturan Lalulintas di Kawasan Perkotaan.Menggiatkan penggunaan bahan bakar alternatif baik pada kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi.Pembangunan sistem angkutan massal perkotaan berbasis rel dan bus, dengan memperhatikan kebutuhan akses sesuai dengan perencanaan tata ruang perkotaanPenambahan sarana angkutan massal dan angkutan barang serta dengan memberikan insentive ke daerah serta berupa bantuan bus STRATEGI TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN123431Slide32
PROGRAM AKSI 1:PENGEMBANGAN ANGKUTAN MASSAL PERKOTAAN
Ruas
Periode
Stasiun
Pondok
Jati
–
Rajawali
2014-2015
Pondok Jati – Manggarai2015-2016Rajawali – Kampung Bandan2015-2016Manggarai – Tanah Abang – Kampung Bandan2015-2018Pembangunan Angkutan Massal Cepat berbasis Rel:MRT Jakarta (Utara –Selatan dan Barat - Timur)Monorail dan Tram SurabayaMonorail BandungPengembangan Kereta Perkotaan di 9 Kota MetropolitanYaitu : Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makasar.Komponen Pengembangan BRTPembangunan jalur khusus busPenngadaan armada busPembangunan haltePembangunan sistem kontrol / ATCSPengembangan BRT di 29 Kota Besar Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda,Balikpapan, Makassar, Gorontalo
dan
Ambon.
32Slide33
PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMBIAYAAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
33
ISU
STRATEGIS
5Slide34
Strategi Implementasi34Regulasi
STRATEGI
Institusi
Pendanaan
Social Engineering
Deregulasi
dan
restrukturisasi
sektorDebottleneckingPengembangan kapasitas institusi dan SDMOptimalisasi pengelolaan asetPemberlakuan manajemen insentifCreative Financing (Kombinasi Pembiayaan)Rasionalisasi tariff (Nilai Keekonomian) + SubsidiPemanfaatan investasi swasta lainnya (Insurance/Pensiun) dan swadaya masyarakatMengubah perilaku pengguna (Prinsip pakai bayar)RegionalisasiUndang-Undang InfrastrukturSlide35
KEGIATAN STRATEGIS:PENINGKATAN KONTRIBUSI KPS DAN CREATIVE FINANCING LAINNYA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Dalam
rangka merealisasikan penggunaan skema
KPS
sebagai
tulang
punggung pembangunan infrastruktur, maka
diperlukan
strategi kebijakan serta harmonisasi regulasi terkait pembiayaan infrastruktur Peningkatan kapasitas SDM aparatur negara terkait KPS dan creative financing lainnya pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)Revitalisasi Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) sebagai clearing house KPS dan berfungsi sebagai champion at the top.Pembentukan Pusat KPS yang berfungsi sebagai gate keeper perencanaan dan pelaksanaan proyek KPS.Pembentukan simpul-simpul KPS pada kementerian sektor dan pemerintah daerah yang belum mempunyai simpul KPS.Penguatan peran lembaga pertanahan agar mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur.Regionalisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Peningkatan kapasitas SDM sektor swasta yang terlibat dalam pelaksanaan KPS seperti kemampuan konsultan lokal pelaksana proyek infrastrukturStrategi Implementasi35Slide36
Kriteria Skema Pembiayaan Infrastruktur
Layak
Secara
Ekonomi
tetapi
Tidak
Layak
Secara FinansialLayak Secara Ekonomi dan Finansial MarjinalLayak Secara Ekonomi dan FinansialPemerintahSwasta
Pemerintah
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Operasi
dan
Pemeliharaan
Konstruksi
1
2
3
Hybrid Financing
PPP
Dengan
Dukungan
Pemerintah
(VGF) atau Creative Financing lainnya
seperti PFI
, PBAS
, Bank Infrastruktur, Bank Tanah, dll
)
PPP
Reguler
Skema
Pembiayaan
Kelayakan
Proyek
Layak
Secara
Ekonomi
tetapi
Tidak
Layak
Secara
Finansial
BUMN
BUMN
4
Penugasan BUMN
Layak
Secara
Ekonomi
tetapi
Tidak
Layak
Secara
Finansial
Pemerintah
Pemerintah
APBN
5
Reguler
*
Creative Financing
**
*Lebih diutamakan untuk
wilayah
timur, pedesaan dan perbatasan
** Lebih diutamakan untuk
wilayah barat dan perkotaan
36Slide37
Skema Pembiayaan Infrastruktur diluar skema APBN/D dan KPSMELALUI PENDEKATAN INSTITUSIONAL
MELALUI PENDEKATAN KEBIJAKAN
Infrastructure Bond, obligasi yang
penggunaannya
dikhususkan
hanya
untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur
Private Finance Initiative (PFI)
–
pembiayaan multi-year contract selama 15 hingga 30 tahunPerformance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability Payment untuk menjamin kelangsungan penerimaan investor dalam rentang waktu konsesiPengenaan tariff/biaya akses penggunaan infrastruktur seperti Electronic Road Pricing (ERP) Asset Sale/Lease back – penjualan aset untuk pendanaan pembangunan atau kontrak-sewa jangka panjang (seperti mengkerjasamakan 10 bandar udara UPBU di Kemenhub) guna peningkatan layanan infrastrukturPenugasan BUMN (seperti konsep penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan direct-lending yang dijamin oleh pemerintahInfrastruktur swasta (private infrastructure) untuk proyek-proyek yang memiliki kelayakan ekonomi dan finansial baik.Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (community-based infrastructure) khususnya untuk proyek infrastruktur skala kecil.Bank khusus pendanaan infrastruktur (infrastructure bank) untuk mengelola project development revolving fund dan pengelolaan dana dari infrastructure bond maupun dana dukungan pemerintah.Bank khusus pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur (Bank Tanah)37Slide38
Mekanisme Pelaksanaan Bank Khusus Pendanaan Infrastruktur- Infrastructure Bank
PEMBANGUNAN BANK INFRASTRUKTUR
Membangun Bank Infrastruktur, sebagai tulang punggung pembiayaan bank terhadap kebutuhan pinjaman infrastruktur jangka panjang.
Lesson learn
dari pengembangan
China Development Bank (CDB)
Neraca Bank Infrastruktur
Long term, interest bearing source of funds
Equity financing
Long term, productive assets use of funds
Others asset
Use of FundSource of FundTreasury Bond: 40% Government bond: 20% Corporate bond: 10% Medium Term Note: 10% Others: 20%Commercial bank bond, short term commercial paper, exim bank loan Infrastruktur jalan: 30% Prasarana pertanian: 30% Renovasi infrastruktur: 20% Proyeks Kelistrikan: 10% Others: 10%Industri strategisDukungan PemerintahMenciptakan iklim investasi yang sehat, memberikan contoh media investasi jangka panjang (sbg pioneer), transparan sehingga menarik bagi Long Term InvestorMemberikan prioritas (keberpihakan) terhadap sektor infrastruktur dan sektor-sektor pendukungnya 38Slide39
Mekanisme Pelaksanaan Bank Khusus Tanah
LAND BANK
Private Land Owned
State Land Owned
Private Entity/Third Party (Lease/Sell)
Public Projects
Highway Construction
Drinking Water Protection, etc
Incorporation
Private Entity/Third Party (Lease/Sell)
PEMBANGUNAN BANK TANAH
Membangun Bank Tanah melalui 2 mekanisme untuk in-flow dan out-flow of land. Buying & Selling Model (traditional land banking instrument) : Bank tanah akan membeli tanah dari pemilik tanah/pemerintah dan menjualnya ke pihak ketiga/pemerintahLeasing Model: Bank tanah akan bertindak sebagai mediator antara pemilik tanah dan pihak ketiga dengan tujuan mendapatkan mobilisasi tanah, mendorong kontrak leasing diantaranya dan memberikan jaminan dalam prosesnya.39Slide40
LAMPIRAN III RINCIAN SEKTOR
40Slide41
Rincian Sektor: Jalan Raya41
Project/Program
Wilayah
Nilai
(
Juta
Rupiah)
APBN
APBD
BUMN
Swasta
Pembangunan Jalan BaruTersebar52,221,894 52,221,894 - - - Pelebaran JalanTersebar26,902,555 26,902,555 - - - Pemeliharaan JalanTersebar205,476,163 205,476,163 - - - Penanganan JalanTersebar40,390,502 40,390,502 - - - Pembangunan Jalan Layang dan JembatanTersebar14,996,325 14,996,325 - - - Pembangunan Jalan Tol1,000 KM, Tersebat264,449,000 - - 64,844,000 199,605,000 Preservasi dan Rehabilitasi Jalan RayaTersebar137,856,091 - 137,856,091 - - Anggaran Khusus DaerahDaerah, Tersebar
62,144,000
62,144,000
TOTAL
804,436,529
339,987,439
200,000,091
64,844,000
199,605,000 Slide42
Rincian Sektor: Kereta Api (1/4)
Project/Program
WilayahNilai
(
Juta
Rupiah)
APBN
APBD
BUMN
Swasta
Pembangunan
Jalur KA Banda Aceh - LhoksemaweAceh 6,430,000 6,430,000 Pembangunan Jalur KA Batu Ampar - Bandara Hang NadimKepulauan Riau 1,236,300 1,236,300 Pembangunan Jalur KA dan elektrifikasi Medan - Araskabu - KualanamuSumatera Utara 3,916,000 3,916,000 Pembangunan Jalur KA Duri -PekanbaruRiau 2,703,600 2,703,600 Pembangunan Jalur KA Lhoksemawe - Langsa - BesitangAceh 5,597,400 5,597,400 Pembangunan Jalur KA Medan - Belawan - GablonSumatera Utara 838,200 838,200 Pembangunan Jalur KA Padang Panjang - Bukit TinggiSumatera Barat 500,000 500,000 Pembangunan Jalur KA Pekanbaru Muara Lembu- Teluk Kuantan - MuaroRiau 4,919,100 4,919,100 Pembangunan Jalur KA Rantauprapat - Gunung Tua - Padang Sidempuan- Sibolga
Sumatera Utara
567,900
567,900
Pembangunan Jalur KA Rantauprapat- Duri - Dumai
Riau
7,472,000
7,472,000
Pembangunan Jalur KA Rejosari - Bakauheni
Lampung
3,686,100
3,686,100
Pembangunan Jalur KA Shortcut Padang - Solok
Sumatera Barat
1,650,000
1,650,000
Pembangunan Jalur KA Simpang - Tanjung Api Api
Sumatera Selatan
4,110,000
4,110,000
Pembangunan Jalur KA Tanjung Uncang - Batam Center
Kepulauan Riau
1,153,900
1,153,900
Pembangunan shortcut antara Palmerah dan Karet Lintas Serpong
DKI Jakarta
1,448,000
1,448,000
Pembangunan shortcut Lintas Tangerang
Banten
1,000,000
1,000,000
42Slide43
Rincian Sektor: Kereta Api (2/4)
Project/Program
WilayahNilai
(
Juta
Rupiah)
APBN
APBD
BUMN
Swasta
Pembangunan
jalur ganda KA dan elektrifikasi antara Maja - Rangkasbitung - MerakBanten 3,440,000 3,440,000 Pembangunan jalur KA antara Tonjong - Pelabuhan BojonegaraBanten 75,000 75,000 Reaktivasi jalur KA antara Cilegon - Anyer Kidul Banten 425,000 425,000 Reaktivasi jalur KA antara Rangkasbitung - LabuanBanten 1,405,000 1,405,000 Pembangunan double-double track (DDT) antara Cikarang - CikampekJawa Barat 1,800,000 1,800,000 Lanjutan pembangunan shortcut antara Cibungur - Tanjung Rasa (track, jembatan, persinyalan, telekomunikasi, stasiun)Jawa Barat 619,200 619,200 Pembangungan jalur KA antara Cikarang - Pelabuhan CilamayaJawa Barat 3,400,000 3,400,000 Pembangunan jalur KA antara Cangkring - Pelabuhan Cirebon
Jawa Barat
573,900
573,900
Pembangunan jalur ganda antara Cicalengka - Kroya
Jawa Barat
6,630,000
6,630,000
Reaktivasi jalur KA antara Rancaekek - Tj. Sari dan pembangunan jalur KA baru antara Tj. Sari - Bandara Kertajati
Jawa Barat
1,709,000
1,709,000
Reaktivasi jalur KA antara Cirebon - Kadipaten dan pembangunan jalur KA baru antara Kadipaten - Bandara Kertajati
Jawa Barat
1,775,000
1,775,000
Reaktivasi jalur KA antara Banjar - Cijulang
Jawa Barat
1,640,000
1,640,000
Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Purwokerto - Kroya
Jawa Tengah
2,100,000
2,100,000
43Slide44
Rincian Sektor: Kereta Api (3/4)
Project/Program
WilayahNilai
(
Juta
Rupiah)
APBN
APBD
BUMN
Swasta
Pembangunan
Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Lanjutan Kroya - KutoarjoJawa Tengah 1,450,000 1,450,000 Lanjutan elektrifikasi jalur KA antara Yogyakarta - SoloJawa Tengah 226,500 226,500 Elektrifikasi jalur KA antara Kutoarjo - YogyakartaJawa Tengah 640,000 640,000 Pembangunan shortcut Solokota - Solo jebresJawa Tengah 93,600 93,600 Lanjutan reaktivasi jalur KA antara Kedungjati - Tuntang dan peningkatan jalur KA antara Tuntang - AmbarawaJawa Tengah 270,100 270,100 Reaktivasi jalur KA antara Yogyakarta - Magelang dan Magelang - AmbarawaJawa Tengah 1,984,300 1,984,300 Peningkatan jalur KA menuju Pelabuhan CilacapJawa Tengah 150,000 150,000 Reaktivasi jalur KA antara Semarang Gudang - Pelabuhan Tanjung MasJawa Tengah 100,000 100,000 Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Solo - ParonJawa Timur 1,531,120 1,531,120
Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Paron - Madiun
Jawa Timur
780,000
780,000
Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Madiun - Surabaya
Jawa Timur
4,980,000
4,980,000
Pembangunan jalur KA antara Tulangan - Gununggangsir
Jawa Timur
754,800
754,800
Pembangunan jalur ganda antara Bangil - Banyuwangi
Jawa Timur
7,890,000
7,890,000
44Slide45
Rincian Sektor: Kereta Api (4/4)
Project/Program
WilayahNilai
(
Juta
Rupiah)
APBN
APBD
BUMN
Swasta
Reaktivasi
jalur KA antara Jombang - Babat - TubanJawa Timur 2,725,000 2,725,000 Reaktivasi jalur KA antara Kalisat - Situbondo - PanarukanJawa Timur 1,750,000 1,750,000 Pembangunan jalur KA antara Kandangan - Pelabuhan Teluk LamongJawa Timur 210,000 210,000 Pembangunan jalur KA antara Makassar - Pare-Pare (track, jembatan, stasiun, persinyalan, telekomunikasi, depo)Sulawesi Selatan 4,840,000 4,840,000 Pembangunan jalur KA antara Manado - Bitung (track, jembatan, stasiun, persinyalan, telekomunikasi, depo)Sulawesi Utara 2,312,000 2,312,000 Pembangunan KA Tanjung-Paringin- Rantau- Martapura- BanjarmasinKalimantan Selatan 2,453,350 2,453,350 Pembangunan KA Lintas KalimantanKalimantan Selatan 3,000,000 3,000,000 IMO dan PSO Perkeretaapian Nasional
Tersebar
25,000,000
25,000,000
Pengadan
Gerbong
oleh
PT KAI
Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi
5,000,000
5,000,000
Puruk
Cahu
-
Bangkuang
Coal Railway
Kalimantan Tengah
18,000,000
5,400,000 50,000,000.0 Soekarno-Hatta International Airport – Halim RailwayBanten, DKI Jakarta 30,840,000
6,168,000
23,000,000.0
Bandung Light Rail Transit (LRT)
Jawa Barat
6,754,800
2,026,440
5,629,000.0
Tanjung Enim – Tanjung Api-Api Railway, South Sumatera
Sumatera Selatan
35,704,680
29,000,000.0
Integrated of
Gedebage
Multipurpose Terminal (Railway), Bandung
Jawa Barat
1,596,000
478,800
1,330,000.0
Development of South Sumatera Monorail
Sumatera Selatan
6,600,000
1,980,000
5,500,000.0
Development of Batam Railway
Kepulauan
Riau
2,604,000
781,200
2,390,000.0
Jakarta Monorel
DKI Jakarta
10,500,000
Total
288,660,850
154,907,810
-
11,168,000
127,349,000
45Slide46
Rincian Sektor: Transportasi Laut
Project/Program
WilayahNilai
(
Juta
Rupiah)
APBN
APBD
BUMN
Swasta
24
Pelabuhan StrategisTermasuk pengerukan, pengembangan terminal kontainer, serta lahannya 242,796 80,000 75,796 87,000 Short sea shippingKapal, pelabuhan sumur, Bojanegara, Kenal, Pacitan, Cirebon 7,500 3,000 2,000 2,500 Fasilitas kargo umum dan bulkRencana induk pelabuhan nasional 40,615 20,615 20,000 Pengembangan pelabuhan non-komersil1.481 pelabuhan 198,100 198,100 Pengembangan pelabuhan komersil lainnya83 pelabuhan 41,500 21,500 20,000 Transportasi multimoda untuk mencapai pelabuhanJalan akses, kereta pelabuhan, kereta pesisir. Lihat Renstra Dirjen Kelautan 50,000 50,000 Revitalisasi industri galangan kapal12 galangan kapal secara menyeluruh (tidak menentukan) 10,800 3,240 7,560 Kapal untuk 5 tahun ke depanKapal container, barang perintis, bulk carrier, tug & barge, tanker, dan kapal rakyat 101,740 50,000 25,000 26,740 Kapal patroliKapal patrol dari Kelas IA s/d V 6,048 6,048 Program Reguler Pemeliharaan RegulerNasional 200,901 110,901 90,000
Total
900,000
498,049
-
238,151
163,800
46Slide47
Rincian Sektor: Transportasi Udara (1/2)
Project/Program
WilayahNilai
(
Juta
Rupiah)
APBN
APBD
BUMN
Swasta
Pengembangan
Bandara Tanjung Padan (Hanan Judin)Bangka Belitung 1,676,800 1,676,800 Pengembangan Bandara Depati AmirBangka Belitung 520,000 520,000 Pengembangan Bandara dan Panjang Runway Depati Parbo Kabupaten KrinciJambi 352,000 352,000 Pengembangan Bandara Sultan Syarif Kasim II Riau 2,236,160 2,236,160 Pengembangan Bandara Sultan ThahaJambi 2,104,320 2,104,320 Pengembangan Terminal di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin IISumatera Selatan 250,000 250,000 Pengembangan Bandara Ahmad Yani SemarangJawa Tengah 2,300,000 2,300,000 Pembangunan bandara internasional di Propinsi DI YogyakartaYogyakarta 11,750,000 5,875,000
5,875,000
Pembangunan Bandara Kertajati
Jawa
Barat
10,242,699
7,169,889
2,048,540
1,024,270
Pembangunan Bandara Bali Utara
Bali
3,900,000
3,900,000
Pembangunan Terminal 3 dan pengembangan Bandara Soekarno-Hatta
Banten
35,000,000
35,000,000
Pengembangan terminal penumpang Bandara Djuanda
Jawa
Timur
1,352,960 1,352,960 Pembangunan Bandara Banten SelatanBanten 2,360,000
2,360,000
Pembangunan
Bandara
Singkawang
Kalimantan Barat
1,250,000
1,250,000
Pembangunan Bandara Muara Taweh
Kalimantan Tengah
200,000
200,000
Pengembangan Bandara Syamsudian Noor Banjarmasin
Kalimantan Selatan
1,868,800
1,868,800
Pembangunan Bandara Tana Paser
Kalimantan Timur
512,000
512,000
Pengembangan Bandara Bontang
Kalimantan Timur
512,000
512,000
Pengembangan Bandara Samarinda Baru
Kalimantan Timur
1,536,000
1,075,200
153,600
307,200
Pengembangan Bandara Juwata-Tarakan
Kalimantan Timur
512,000
512,000
Pembangunan Bandara Maratua
Kalimantan Timur
250,000
250,000
Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Bulungan
Kalimantan Utara 384,000 384,000
Pengembangan Bandara Supadio
Kalimantan Barat
8,572,160
6,000,512 1,714,432 857,216 Pengembangan Bandara Internasional LombokNusa Tenggara Barat 1,061,120 1,061,120
Rehabilitasi Bandara El Tari Kupang
Nusa Tenggara Timur
2,226,432
2,226,432
Pengembangan Bandara Sultan Babullah Ternate
Maluku Utara
1,203,120
1,203,120
Pengembangan Bandara Oesman Sadik Labuha
Maluku Utara
700,000
700,000
Perpanjangan Runway Bandara di Tual
Maluku
275,000
275,000
47Slide48
Rincian Sektor: Transportasi Udara (2/2)
Project/Program
WilayahNilai
(
Juta
Rupiah)
APBN
APBD
BUMN
Swasta
Pembangunan
Bandara NamniwelMaluku 295,000 295,000 Pembangunan Bandara MoaMaluku 235,000 235,000 Pengembangan Bandara Ampana di Kabupaten Tojo Una-unaSulawesi Tengah 220,000 220,000 Pengembangan Bandar Udara AmahaiMaluku 220,000 220,000 Pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin -Pembangunan Terminal II di Kawasan Bandara Lama Sultan Hasanuddin MakassarSulawesi Selatan 5,950,000 5,950,000 Pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir-LuwukSulawesi Tengah 250,000 250,000 Pembangunan Bandara MiangasSulawesi Utara 220,000 220,000 Pengembangan Bandara JalaludinGorontalo 2,112,512 2,112,512 Pembangunan Bandara PohuwatoGorontalo 500,000 500,000 Pengembangan Bandara Mutiara PaluSulawesi Tengah 1,989,120
1,989,120
Pengembangan Bandara Samratulangi
Sulawesi Utara
8,094,720
8,094,720
Pengembangan
Bandara
Sentani
Papua
985,861
985,861
Pembangunan Bandara Keenyam
Papua
450,000
450,000
Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok
Papua Barat
1,149,440 1,149,440 Perpanjangan Bandara Mopah MeraukePapua 1,065,472
1,065,472
Pengambangan Bandara Minangkabau
Sumatera Barat
3,400,000
3,400,000
Pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda
Aceh
1,277,184
1,277,184
Pengembangan Bandara Fatmawati
Bengkulu
2,850,000
2,850,000
Pengembangan Bandara Pulau Enggano
Bengkulu
300,000
300,000
Pengembangan Bandara Haluoleo
Sulawesi Tenggara
2,650,000
2,650,000
Pengambangan Bandara Rendani
Papua Barat
1,056,000
1,056,000
Pengembangan Bandara Kualanamu
Sumatera Utara
1,866,240
1,866,240
Pengembangan Bandara Tjilik Riwut
Kalimantan Tengah
1,958,000
1,958,000
Pengembangan Bandara Rokot
Sumatera Barat
395,000
395,000
Pengembangan Bandara Tampa Padang
Sulawesi Tengah
1,356,000
1,356,000
Pengadaan Pesawat Perintis
Tersebar
7,500,000 7,500,000
Pengembangan Bandara di Daerah Terpencil, Perbatasan
Tersebar
13,500,000
13,500,000
Pengembangan Bandara di Daerah Rawan Bencana
Tersebar
9,000,000
9,000,000
Pembangunan Bandara Baru Bali
Bali
6,120,000
6,120,000
Pengembangan Bandara Komodo
Nusa Tenggara Timur
583,320
583,320
Pengembangan Bandara Raden Inten II
Lampung
1,312,440
1,312,440
Pengembangan Bandara Matohara
Sulawesi Selatan
583,320
583,320
Total
174,552,200
84,537,681
4,602,000
55,726,852
29,685,667
48Slide49
Rincian Sektor: Darat dan ASDP
Project/Program
WilayahNilai
(
Juta
Rupiah)
APBN
APBD
BUMN
Swasta
Short Sea Shipping Utara
JawaTersebar4,000,000 4,000,000 Pengembangan Dermaga PenyeberanganTersebar30,000,000 20,000,000 10,000,000 Pengadaan Kapal Ferry PerintisTersebar10,000,000 10,000,000 Perlengkapan Keamanan JalanTersebar16,000,000 16,000,000 Total60,000,000 50,000,000 - 10,000,000 -49Slide50
Rincian Sektor: Transportasi Perkotaan
Project/Program
WilayahNilai
(
Juta
Rupiah)
APBN
APBD
BUMN
Swasta
Pengembangan BRT Transjakarta DKI Jakarta 8,737,015 6,680,810 1,261,931 408,272 386,002 Pengembangan Semi BRT Kota Batam Kepulauan Riau 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Bogor Jawa Barat 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Yogyakarta Yogyakarta 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Semarang Jawa Tengah 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Pekanbaru Riau 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Bandung Jawa Barat 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Manado Sulawesi Utara 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Gorontalo Gorontalo 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Palembang Sumatera Selatan
108,875
83,252
15,725
5,088
4,810
Pengembangan Semi BRT Kota Solo
Jawa Tengah
108,875
83,252
15,725
5,088
4,810
Pengembangan Semi BRT Kota Denpasar
Bali
108,875
83,252
15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Ambon
Maluku 108,875
83,252 15,725
5,088 4,810
Pengembangan Semi BRT Kota Tangerang Banten 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Medan Sumatera Utara 108,875 83,252 15,725
5,088
4,810
Pengembangan Semi BRT Kota Makassar
Sulawesi Selatan
108,875
83,252
15,725
5,088
4,810
Pengadaan Sarana Multimoda Bus di Bandara Besar
Tersebar
26,800,000
20,492,778
3,870,858
1,252,336
1,184,027
Pengembangan Semi BRT Kota Surabaya
Jawa Timur
100,000
76,466
14,444
4,673
4,418
Pembangunan KA Sulawesi Makassar- Parepare dan Manado- Bitung) dan Perkotaan Maminasata
Sulawesi Selatan
3,242,800
2,479,626
468,374
151,533
143,267
Pembangunan KA
Perkotaan
Mamminasata
Tahap I Sulawesi Selatan 1,549,040 1,184,483 223,736 72,385 68,437 Pembangunan KA Sulawesi Manado - Bitung Manado- Bitung) dan Perkotaan Maminasata Sulawesi Utara 2,361,080
1,805,414 341,023 110,331 104,313 Pembangunan KA Lingkar Luar Jabodetabek DKI Jakarta
13,400,000
10,246,389
1,935,429
626,168 592,014 Pembangunan Elevated Loopline Jabodetabek DKI Jakarta 6,566,000 5,020,731 948,360 306,822 290,087 Pembangunan MRT North- South Tahap II Kampung Bandan- Lebak Bulus DKI Jakarta
13,266,000
10,143,925
1,916,075 619,907
586,093 Pembangunan Elektrifikasi Yogyakarta-Solo Jawa Tengah 200,000 152,931 28,887 9,346 8,836 Pembangunan KA Perkotaan Surabaya Jawa Timur
5,800,000 4,435,004
837,723
271,028
256,245
Pembangunan MRT Surabaya (Boyo Rail)
Jawa Timur
4,299,390
3,287,554
620,982
200,906
189,948
Pembangunan LRT Surabaya (
Suro
Tram)
Jawa Timur
1,618,050
1,237,251
233,703
75,610
71,486
Pembangunan KA Perkotaan
Bali
1,000,000
764,656
144,435
46,729
44,180
Pengadaan
KRL KRDI
dan
Lokomotif
Tersebar
10,720,000
8,197,111
1,548,343
500,935
473,611
Pembangunan KA Akses Bandara Kertajati
Jawa Barat
1,500,000
1,146,984
216,653
70,093
66,270
Pembangunan KA Akses Bandara Juanda
Jawa Timur
1,600,000
1,223,449
231,096
74,766
70,688
Pembangunan KA Akses Bandara Ngurah Rai
Bali
1,600,000
1,223,449
231,096
74,766
70,688
Pembangunan KA
Akses
Bandara
Syamsoedin
Noor
Kalimantan Selatan
1,507,500
1,152,719
217,736
70,444
66,602
Pembangunan Jalur Layang KA Bandara Kualanamu
Sumatera Utara
2,500,000
1,911,640
361,088
116,822
110,450
Pembangunan
Kereta
Perkotaan
Bandung
Jawa Barat
2,700,000
2,064,571
389,975
126,168
119,286
Pembangunan KA
Akses
Bandara
Soetta
DKI Jakarta
5,000,000
3,823,280
722,175
233,645
220,901
Total
117,700,000
90,000,000
17,000,000
5,500,000
5,200,000
50Slide51
Rincian Sektor: Sumber Daya Air
Project/Program
WilayahNilai
(
Juta
Rupiah)
APBN
APBD
BUMN
Swasta
Pengembangan
jaringan irigasi, rawa, dan pengairanNasional 29,751 29,751 Pengendalian Banjir, lahar berapi, dan pengaman pantaiNasional 73,520 73,520 Peningkata kualitas SDA terpaduNasional 6,643 6,643 Pengelolaan dan konservasi waduk, embung, dan situNasional 37,888 37,888 Penyediaan dan pengelolaan air bakuNasional 19,266 19,266 Operasi dan pemeilharaan infrastruktur SDANasional 9,803 9,803 Rehabilitasi irigasi provinsi dan kabupaten seluas 2.75 juta HaNasional 25,818 25,818 Pembangunan waduk PLTANasional 20,000 20,000 Revitalisasi 184 WadukNasional 13,104 13,104 Dukungan penyediaan tanah untuk waduk
Nasional
29,703
29,703
Dukungan terhadap air baku dan SDA
Nasional
10,000
10,000
Alokasi rehabilitasi jaringan irigasi dan SDA 504 kabupaten, 34 kotamadya
Nasional
68,000
68,000
Konversi 33 waduk PLN menjadi PLTA
Lokasi
masih
ditentukan
57,000
7,000
50,000
Total 400,496 275,496 68,000 7,000 50,000
51Slide52
Rincian Sektor: Air Minum dan Sanitasi
Project/Program
WilayahNilai
(
Juta
Rupiah)
APBN
APBD
BUMN
Swasta
Sambungan
Kota Perumahan dan Penambahan Kapasitas PerkotaanNasional159,344 47,803 74,891 19,121 17,527 Desa DilayaniNasional92,673 27,029 46,722 6,178 12,742 Pelayanan sampah, penyediaan fasilitas 3R terpusat dan komunal, Tempat Pembuangan AkhirNasional96,345 47,655 26,500 5,500 16,690 Pembangunan drainase pengurangan gengangan di perkotaanNasional13,000 5,000 8,000 Jaringan Air Limbah Perkotaan Terpusat dan Komunal dan peningkatan fasilitas
rumah
tangga
Nasional
138,121
91,345
35,000
5,100
6,676
Total
499,483
218,832
191,113
35,899
53,635
52Slide53
Rincian Sektor: Perumahan Rakyat
Project/ProgramWilayah
Nilai
(
Juta
Rupiah)
APBN
APBD
BUMN
Swasta
Rusunawa
Nasional 115,391 57,890 12,500 45,000 Pembangunan dan Perbaikan RumahNasional174,161 112,160 20,000 42,000 Penanganan Kawasan KumuhNasional179,797 155,785 24,000 Fasilitas KreditNasional55,300 55,300 Penyertaan Modal Negara untuk Perumnas dan SMFNasional2,865 2,865 Total527,500 384,000 44,000 12,500 87,000 53Slide54
RENCANA BESAR PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK 35.000 MW
54Slide55
Kapasitas pembangkit
sekitar 85,7 GW dan
Rasio Elektrifikasi
96,6
persen
2014
RENCANA BESAR PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK 35.000 MW 2015-2019
Kapasitas
Pembangkit
2014 adalah 50,7 GW dan Rasio Elektrifikasi 81,5 Persen Kebutuhan Investasi : PT. PLN 545 triliun dan Swasta Rp 435 triliun 2019 Kemampuan Investasi PT. PLN adalah Rp 250 triliun dalam 5 tahun Dari alokasi Pinjaman dalam DIPA 2015 sebesar Rp 205,6 triliun, terdapat kekurangan sebesar Rp 339,4 triliun, diharapkan dari anggaran pemerintah, yang sebagian dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman/penerusan pinjaman, agar kondisi keuangan PT. PLN menjadi sehat. Debt Equity Rasio PT. PLN saat kondisinya kronis sekitar 257 %. Investasi yang paling mendesak untuk mengatasi krisis listrik/potensi krisis listrikDiperlukan program penyehatan kondisi keuangan PT. PLN melalui
:
Penyesuaian
tarif
dasar
listrik
mencapai
nilai
keekonomiannya pada
tahun 2017,
dengan
tarif yang mencerminkan kemampuan investasi
PT. PLN secara
mandiri (memperhitungkan
beban investasi
sesuai kondisi demografi dan geografi yang ada serta beban sasaran
bauran
energi
)
Peningkatan
injeksi
PMN
sekitar
Rp
134
T
r
iliun
(
2015-2019).
Subsidi
yang
semakin
tepat
sasaran
(
hanya
untuk
pengguna
dibawah
60 KWh) per bulan Fasilitasi pemerintah dalam mengatasi hambatan (bottleneck) investasi, berupa: (a) penjaminan pemerintah untuk investasi; (b) Percepatan persetujuan PKLN; (
c) fasilitasi pembebasan lahan; (d
)
mempermudah
perijinan (
e) penyesuaian harga jual beli listrik IPP yang lebih menarik
terutama energi
terbarukan; (f
) fasilitasi penyediaan gas untuk pembangkit listrik: serta (g)
perlindungan hukum
bagi
pelaksana
proyek
.
Pertu
m
buhan
Ekonomi
6-7
persen
55
Oleh
PLN
:
Pembangkit
:
16,4
G
W
(
berikut
Transmisi
50
ribu
kms
;
Jaringan Distribusi 150 ribu kms)
Oleh
Swasta
:
Pembangkit
1
8,7
G
W
(
berikut
transmisi
360
kms
)
8
43
1.200
Konsumsi
Listrik per kapita (kWh)Slide56
RINCIAN PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK 35.000 MW 2015-2019 Diutamakan untuk mengatasi krisis listrik/potensi krisis Listrik :
Mempercepat Penyelesaian beberapa pembangkit listrik percepetan 10.000 MW yang belum selesai sekitar sekitar 2.191 MW (PLTU A
dipala, PLTUTanjung
Awar-Awar
,
PLTUPangkalan
Susu
, PLTUTenayan, PLTUBangka
Baru
,
PLTUBelitung, PLTUParit Baru, PLTU Bengkayang, PLTU Pulang Pisau, PLTUTeluk Balikpapan, PLTU Anggrek Gorontalo, PLTU Bima, PLTU Lombok, PLTU Ende, PLTU Kupang, PLTU Tidore, PLTU Ambon dan PLTUJayapura)Pembangunan PLTU combyne/Close Cycle PLTGU Muara Karang, Muara Tawar, Tanjung Priok, dan PLTGU Grati Pasuruan dengan total kapasitas sekitar 2.000 MWMelakukan percepatan pembangunan PLTU skal besar di Jawa yaitu Jawa Barat (Bojonegara), Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mencapai sekitar 10.000 MW mencapai sekitar 10.000 MW (termasuk PLTU Cilacap (5x1000 MW)Mempercepat pembangunan PLTU Mulut Tambang 8,9, 10 (termasuk transmisi HVDC Jawa-Sumatera 500 kV), PLTU Indramayu 1000 MW, PLTU Batang Jateng 2x1000 MW Mempercepat Pembangunan beberapa PLTU ekstension Cirebon 1000 MW dan Suralaya 1000 MW Mempercepat pembanguna berbagai PLTU lainnya yang telah direncanakan (PLTU, PLTP, PLTA) dllBeberapa kondisi/fasilitasi Pemerintah yang Diperlukan :Memilih lokasi yang tanah relatif mudah/tersediaJaminan Pemerintah melalui KepresMempercepat proses persetujuan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) 56Slide57
RINCIAN PROYEK-PROYEK KETENAGALISTRIKAN
57Slide58
58
KEBUTUHAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR
KETENAGALISTRIKAN
2015-2019
2015
2016
2017
2018
2019
TotalRUPTL Kebutuhan Belanja ModalRp. triliun85,044481,58212109,9473147,4207244,3175980Pembangkitan 74,785567,355138,0905174,9325291,5245746,688Pembangkit PLNRp. triliun38,905539,03587,930569,356576,4605311,688Pembangkit IPPRp. triliun35,8828,3250,16105,576107,544327,48Pembangkit Belum DitentukanRp. triliun0000107,52107,52TransmisiRp. triliun33,9743136,6872542,2039324,6433110,94004148,4488DistribusiRp. triliun15,1900916,5748717,583417,2013818,3134384,86317 Kebutuhan Penambahan transmsiribu kms14
11
11
9
5
50
Kebutuhan Penambahan distribusi
ribu kms
29
30
30
30
31
150
Jumlah Pelanggan
juta
60
63
66
6971
329
Volume PenjualanTWh2232422642873101.326Rasio Electrifikasi PLN%
85,18
88,19
91,09
93,90
96,61
Slide59
Pembangunan KetenagalistrikanNo
PropinsiPulau
Distribusi (kms)Trafo (MVA)
GI (MVA)
Transmisi (kms)
1
Papua
Papua
3.445,0
180,0
290,0
642,0 2Papua BaratPapua 681,0 37,0 60,0 100,0 3MalukuMaluku 1.140,0 35,0 180,0 612,0 4Maluku UtaraMaluku 1.223,0 35,0 140,0 376,0 5Nusa Tenggara BaratNusa Tenggara 21.656,0 1.217,0 690,0 774,0 6Nusa Tenggara TimurNusa Tenggara 4.805,0 102,0 260,0 876,0 7Sulawesi Utara Sulawesi 1.696,0 349,0 420,0 216,0 8GorontaloSulawesi 871,0 94,0 120,0 200,0 9Sulawesi TengahSulawesi 1.211,0 365,0 570,0 1.882,0 10Sulawesi TenggaraSulawesi 4.891,0 395,0 510,0 1.246,0 11Sulawesi BaratSulawesi 2.285,0 314,0
150,0
472,0
12
Sulawesi Selatan
Sulawesi
11.355,0
2.070,0
1.430,0
673,0
13
Kalimantan Barat
Kalimantan
2.977,0
128,0
820,0
1.970,0
14
Kalimantan Selatan
Kalimantan
7.730,0 251,0
680,0 686,0 15Kalimantan TengahKalimantan 8.505,0 264,0 460,0 1.416,0
16
Kalimantan Timur
Kalimantan
20.471,0
859,0
930,0
1.742,0
17
Kalimantan Utara
Kalimantan
944,0
64,0
80,0
416,0
18
Nangroe Aceh Darussalam
Sumatera
6.392,0
360.570,0
2.780,0
2.308,0
19
Sumatera Utara
Sumatera
3.108,0
461,0
10.040,0
3.813,0
20
Sumatera Barat
Sumatera
7.963,0
212,0
1.590,0
1.213,0
21RiauSumatera 10.383,0 448,0
4.460,0
2.878,0
22
Kepulauan RiauSumatera 1.577,0 109,0 340,0 200,0 23Bangka Belitung
Sumatera 3.035,0
105,0
600,0
420,0 24JambiSumatera 1.176,0 194,0 2.070,0 1.214,0
25
Sumatera Selatan
Sumatera
3.145,0
444,0
5.200,0
2.392,0
26
Bengkulu
Sumatera
535,0
87,0
300,0
1.300,0
27
Lampung
Sumatera
2.869,0
396,0
1.986,0
2.045,0
28
DKI
Jawa-Bali
8.733,0
829,0
10.687,0
595,0
29
Banten
Jawa-Bali
3.422,0
277,0
4.280,0
1.367,0
30
Jawa Barat
Jawa-Bali
26.061,0
1.467,0
11.670,0
2.045,0
31
Jawa Tengah
Jawa-Bali
20.676,0
2.360,0
6.674,0
1.400,0
32
DIY
Jawa-Bali
2.468,0
255,0
1.240,0
54,0
33
Jawa Timur
Jawa-Bali
13.580,0
557,0
7.177,0
1.569,0
34
Bali
Jawa-Bali
4.197,0
802,0
1.630,0
615,0
59Slide60
RINCIAN PEMBANGKIT 35.000 MW60Slide61
61Slide62
62Slide63
63Slide64
64Slide65
65Slide66
66Slide67
67