KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 1434 H / 2013 M - PowerPoint Presentation

Slide1

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 1434 H / 2013 M

Pada Acara Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji

DRS. H. A. KARTONO

Direktur Pembinaan Haji dan UmrahSlide2

A.

Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji. (Pasal 6)

B.

Pemerintah sebagai penyelenggara Ibadah Haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji. (Pasal 10: 1)

UU

N

0

13

T

AHUN

2008

T

ENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJISlide3

PENYELENGGARAAN HAJI

Kegiatan besar dengan karakteristik khusus, karena merupakan :

A. Rangkaian kegiatan yang beragam

B. Melibatkan banyak pihak dan orang

C. Bertempat di negeri orang

D. Durasinya panjang

E. Mengelola banyak orang

F. Dinamis / penuh dinamika

G. Memerlukan organisasi dan pelaksana yang baikSlide4

A. Pendaftaran dan Kuota

1. Pendaftaran dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun di kantor kemenag kab/kota secara online melalui sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT). 2. Pemberangkatan jemaah haji dilakukan dengan prinsip

first come first served sesuai alokasi kuota masing-masing daerah.

3. Kuota dasar ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi berdasarkan KTT OKI tahun 1985 dengan besaran 1/1000 penduduk muslim.

4. K

uota

dasar

tahun 2012 sebanyak 211.000 jemaah (194.000 jemaah reguler dan 17.000 jemaah khusus). Sisa porsi jemaah yang tidak dilunasi menjadi porsi nasional dan merupakan wewenang Menteri Agama.

PELAYANAN JEMAAH HAJISlide5

B

. Akomodasi Jemaah

H

aji

di

Makkah

Pemondokan jemaah di Makkah jarak maksimal dari perluasan Masjidil Haram ± 2700 m dengan sistim sewa perorangan/pemilik dengan kapasitas masing-masing rumah berdasarkan Tasrih.2. Wilayah pemondokan Makkah meliputi : Hafair, Jarwal, Syari’ Mansur, Jumaizah, Rai’ Dhahir, Misfalah, Bakhutmah dan Mahbas Jin (Aziziah), terbagi dalam 11 Sektor dan 71 Maktab. Setiap sektor membawahi 7 s.d. 9 Maktab dan setiap Maktab melayani ± 3000 jemaah.Sistim penempatan pemondokan di Makkah dengan Qur’ah (undian) dan tidak ada pengembalian sisa sewa rumah/pondokan.4. Penempatan jemaah haji di pondokan mengedepankan pemisahan pria dan wanita, yang dirancang sejak penyusunan kloter, karom dan karu. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya 1 kamar bercampur pria dan wanita yang bukan mahramnya.Slide6

C. Akomodasi Jemaah Haji di Madinah

1. Jarak maksimal dari Masjid Nabawi 650 m, dengan sistim sewa pelayanan kepada group (majmu’ah) untuk masing-masing jemaah selama ± 9 hari.

2. Wilayah pemondokan di Madinah adalah Markaziah yang terbagi dalam 4 sektor pelayanan dan 4 sektor khusus.

3. Sistim penempatan pemondokan di Madinah tanpa di Qur’ah tetapi berdasarkan jadwal kedatangan di Madinah

D. Akomodasi Jemaah Haji di Jeddah (Hotel Transito) bagi jemaah yang akan pulang ke tanah

air dari Madinah melalui

Bandara King Abd.

Azis Jeddah, sedangkan jemaah yang pulang dari Makkah langsung ke bandara King Abd. Azis tanpa transit di Jeddah.Slide7

E. Katering Jemaah Haji.

1. Selama di Madinah (9 hari), masing-masing dua kali untuk makan siang dan makan malam disajikan dalam bentuk nasi box.

2. Selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina (ARMINA) ; di Arafah 4

kali dalam kemasan box disertai

coffee shop,

di Muzdalifah 1

kali boks didistribusikan di arafah menjelang keberangkatan ke muzdalifah, di Mina 11

kali dalam kemasan box disertai coffee shop. 3. Pendistribusian katering dikoordinasikan antara pihak pelaksana katering, PPIH Arab Saudi (petugas haji non kloter) dan petugas yang menyertai jemaah (ketua kloter dan ketua rombongan).Slide8

F. Transportasi

1. Pelayanan angkutan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah berkoordinasi dengan instansi terkait setelah mendapat persetujuan DPRD.

2. Pemerintah Indonesia menyediakan transportasi bagi jemaah yang menempati pemondokan di atas 2.000 meter dari Masjidil Haram yang dilaksanakan oleh perusahaan transportasi umum Kerajaan Arab Saudi.

3. Pemerintah Indonesia juga menyediakan transportasi bagi jemaah yang menempati pemondokan di lokasi tertentu yang memerlukan pertimbangan khusus.

4. Transportasi Masya’ir diangkut dengan sistem

taraddudi

yang menjadi tanggungjawab

naqobah

Slide9

5. Transportasi Udara

a. Angkutan udara tetap dengan perusahaan Garuda Indonesia

dan Saudi Arabian Airlines.

b.

Meningkatkan

On Time Performance (OTP

)

penerbangan haji.c. Meningkatkan koordinasi dengan Airport Autority Jeddah d. Memaksimalkan daya angkut pesawat haji disesuaikan dengan perkembangan runway pada Bandara embarkasi. e. Mempertajam isi kontrak

terkait dengan

sanksi

keterlambatan

dan

tahun

pembuatan

pesawat

.

f.

Pengawasan

bersama

antara Kementerian

Perhubungan

dengan

Kementerian Agama.Slide10

G. Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terdiri dari :

1. Biaya langsung yang dibebankan kepada jemaah (direct cost) meliputi biaya penerbangan, pemondokan, general service fee dan living cost.

2. Biaya tidak langsung (indirect cost) meliputi pembuatan paspor, katering, gelang identitas

, bimbingan dan buku manasik, asuransi

dan lain-lain.Slide11

A. Pembinaan Jemaah di Tanah Air

: 1. Tujuan bimbingan : memberikan bekal pengetahuan kepada jemaah tentang pelaksanaan dan tata cara ibadah haji di tanah air dan Arab Saudi

2. Ruang lingkup : manasik haji, proses perjalanan haji, akhlakul karimah, adat istiadat/budaya Arab Saudi agar jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan tertib, lancar, aman, dan nyaman sesuai tuntunan syariat agar jemaah haji mandiri dalam melaksanakan ibadahnya.

3. Bimbingan manasik dan pelayanan haji secara langsung/tatap muka di Kecamatan dan Kabupaten/kota dan bimbingan manasik/penyuluhan melalui media TV dalam bentuk talkshow.

PEMBINAAN JEMAAH DAN PETUGAS HAJISlide12

4. Bimbingan jemaah selama di embarkasi, terkait dengan kesiapan keberangkatan, kesehatan, penerimaan uang living cost, paspor, gelang identitas dan peribadatan, dikoordinasikan oleh PPIH embarkasi dengan petugas kloter (TPHI, TPIHI dan TKHI).

5. Bimbingan diarahkan pada kemandirian jemaah dalam melaksanakan kegiatan peribadatan dan manasik haji dalam rangka mencapai tujuan kemabruran haji.Slide13

B. Bimbingan Haji oleh Masyarakat

1. Bimbingan jemaah haji oleh masyarakat dilakukan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang mendapat izin dari Kementerian Agama (sebanyak 1.018 KBIH) bagi jemaah haji reguler dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) bagi jemaah haji khusus

(263 PIHK).

2. Pelaksanaan bimbingan jemaah haji oleh masyarakat berpedoman pada pola pembinaan ibadah haji yang ditetapkan oleh Pemerintah. Slide14

C.

Bimbingan selama dalam perjalanan dan selama dalam penerbangan, meliputi : manasik haji, peribadatan, ziarah, informasi tentang perhajian dan peraturan/ketentuan pemerintah Arab Saudi yang harus diketahui dan dipatuhi setiap jemaah haji.

D

. Bimbingan jemaah selama di Madinah, Makkah dan ARMINA.

1. Di Madinah, meliputi kegiatan shalat Arbain, ziarah dan pelaksanaan niat ihram bagi jemaah gelombang I.Slide15

2. Di Makkah, meliputi tata cara pelaksanaan haji, baik haji Tamattu, Ifrad maupun Qiran, serta kesiapan keberangkatan ke Arafah dan pemantauan ibadah bagi jemaah sakit serta DAM.

3. Di ARMINA

- Di Arafah tentang bimbingan wukuf

- Di Muzdalifah tentang bimbingan mabit

- Di Mina tentang mabit, melontar jamarat dan nafar.Slide16

E. Petugas Haji

Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh :

1. Unit permanen sistem, yaitu Kementerian Agama Pusat (Direktorat Jenderal PHU), Kanwil Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota dan Kecamatan.

2. Non permanen sistem yang bersifat ad hoc, terdiri dari PPIH Pusat, PPIH Embarkasi, PPIH Arab Saudi dan petugas yang menyertai jemaah (TPHI, TPIHI, TKHI, TPHD/TKHD).Slide17

3. Petugas haji harus memiliki komitmen, kompetensi dan integritas serta bertanggungjawab terhadap ketertiban, keamanan, kelancaran dan keabsahan jemaah dalam melaksanakan ibadah.

4.

Petugas haji harus mampu mengelola kloter dengan baik, berkoordinasi, mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul dan memberikan solusi yang tepat dan cepat bagi kepentingan jemaah.Slide18

STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI(Permanen Sistem)

KEMENTERIAN AGAMA RISekretariatDirektorat Pembinaan Haji dan UmrahDirektorat Pelayanan HajiDirektorat Pengelolaan Dana Haji Bendahara BPIH Sektor Luar NegeriKepala Kantor Misi Haji Indonesia

Lembaga/Instansi TerkaitBendahara BPIH

Kepala Staf

Sekretaris

Koordinator Provinsi

Kementerian Terkait

Koordinator untuk Arab Saudi

Koordinator harian

D

irektorat Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah

Koordinator Kabupaten/Kota

Lembaga/Instansi Terkait

Kepala Staf

Sekretaris

Lembaga/Instansi Terkait

Pusat

Arab Saudi

Tingkat Provinsi

Tingkat Kabupaten/KotaSlide19

STRUKTUR ORGANISASI KLOTER

TPHI

TPIHI

TKHI

KARU

KAROM

JEMAAH HAJI

(TPHD DAN TKHD)

- Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) Ketua- Tim Pembimbing Haji Indonesia (TPIHI) Anggota- Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) Anggota- Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHD) Anggota- Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHD) Anggota- Ketua Rombongan

Amggota- Ketua Regu AnggotaSlide20

URAIAN TUGAS PETUGAS KLOTER

Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) :

a. Mengkoordinir tugas pelayanan kloter selama di embarkasi, pesawat, Jeddah, Madinah, Makkah, Armina dan debarkasi b. Melaporkan semua tugas yang dilaksanakan

Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI)

a. Mengkoordinir pelayanan ibadah ke jemaah haji selama di embarkasi, pesawat, Jeddah, Madinah, Makkah, Armina dan debarkasi

b. Melaporkan semua tugas yang dilaksanakan

3. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)

a. Mengkoordinir pelayanan kesehatan selama di embarkasi, pesawat, Jeddah, Madinah, Makkah, Armina dan debarkasi.

b. Melaporkan semua tugas yang dilaksanakan Slide21

4. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)

Membantu tugas-tugas TPHI 5. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) Membantu tugas-tugas TKHI

6. Ketua Rombongan (Karom) Membantu pelaksanaan tugas TPHI di bidang pelayanan umum dan ibadah

7. Ketua Regu (Karu)

Membantu pelaksanaan tugas ketua rombongan di bidang pelayanan umum, ibadah dan kesehatan

LANJUTAN...Slide22

SURVEI KEPUASAN JEMAAH

1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan yang diberikan maka Badan Pusat Statisti (BPS) secara rutin melakukan survei sebagai salah satu pengukuran kinerja dari Sistem Manajemen Mutu yang ada di Kementerian Agama.

2. I

ndeks kepuasan jemaah haji terhadap penyelenggaraan haji oleh Pemerintah sebagaimana yang telah disurvey oleh BPS

masih tergolong memuaskan

,

pada tahun 2011 M

sebanyak 83,31 %, pada tahun 2012 M mengalami penurunan sebanyak 1,99 menjadi 81,32.2. Disamping itu Badan Litbang Kementerian Agama juga akan melakukan survei terkait pelayanan yang diberikan Kelompok Bimbingan terhadap jemaah haji. Slide23

STRUKTUR ORGANISASI PPIH ARAB SAUDI

Daker Jeddah

Daker Makkah

Daker Madinah

Sekretaris

Wakil Sekretaris

Bid. Pengamanan

Bid. Pemondokan

Bid. Penilaian Kinerja Petugas

Bid. Katering

Bid. Data & Informasi

Bid. Bimbingan Jemaah

Bid. Pengawasan PIHK

& KBIH

Bid. Transportasi dan Angkutan

Amirul Haj & Anggota

Penanggung

Jawab

Koordinator

Koordinator

Harian

Ketua

Wakil Ketua

Pengendali Teknis

Slide24

STRUKTUR ORGANISASI PPIH

PPIH ARAB SAUDIDAERAH KERJA (Jeddah, Makkah, Madinah)

Kadaker

Sekretaris

Sektor

Sektor

Sektor

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Slide25
Slide26

STRUKTUR ORGANISASI

PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH) PUSAT

PENGARAH

SEKSI TATA USAHA

SEKSI URUSAN DALAM

SEKSI KEUANGAN

SEKSI PERLENGKAPAN DAN TEKNIK

Penanggung Jawab

KetuaWK. Ketua 1WK. Ketua 2WK. Ketua 3SEKRETARISWK. SEKRETARIS

BID. PENGENDALIAN OPERASIONAL

SEKSI MONITORING

SEKSI PENGUMPULAN

DAN PENGELOLAAN DATA

SEKSI PELAPORAN DAN

EVALUASI

BID. HUMAS. DAN PENERANGAN

SEKSI MEDIA CENTER

HAJI (MCH)

SEKSI PENERANGAN

SEKSI HUMAS

BID. KESEHATAN DAN KEAMANAN

SEKSI KESEHATAN

SEKSI KEAMANANSlide27
Slide28

Tahun

Non Kloter

Kloter

Temus

2010

2011

2012

836

8368362420 (484 kloter)2495 (499 kloter)2425 (285 kloter)589589679Rekapitulasi Jumlah Petugas Non Kloter (PPHI), Kloter dan Temus Arab Saudi Tahun 2010, 2011 dan 2012.Slide29

Tahun

Non

Kloter

Temus

2010

2011

2012

836

836836589589679Rekapitulasi Jumlah Petugas Non Kloter (PPHI)

, Kloter dan Temus Arab Saudi Tahun 2010,

2011

dan 2012.Slide30

A.

Setiap jemaah

haji

diberikan

asuransi

jiwa yang dibayarkan dengan dana manfaat dari setoran awal BPIHB. Jaminan asuransi diberikan kepada jemaah haji sejak berangkat dari sampai kembali ke tempat tinggal.

PERLINDUNGAN JEMAAH

*) klaim untuk kematian secara alami (

natural death

)Slide31

Rencana Perjalanan Haji (RPH)

1434 H/2013 M RPH 1433 H

Pemberangkatan

Wukuf

Pemulangan

Kloter I : 10 September 2013

Kloter Terakhir :

09 Oktober 2013

Wukuf : Senin, 14 Oktober 2013*Kloter I : 20 Oktober 2013Kloter Terakhir : 18 November 2013*Mengacu kepada kalender ummul qura Arab Saudi 1433H

Masa Operasi pemberangkatan : 30 hari.Masa operasi pemulangan : 30 hari.Gelombang I : 15 hari

Gelombang II : 15 hari

Masa Tinggal Jemaah Haji di Arab Saudi : 41 hari.Slide32

INDIKATOR

KEBERHASILAN PENYELENGGARAN HAJI

Jemaah haji yang telah mendaftar dan memenuhi syarat, seluruhnya dapat diberangkatkan ke Arab Saudi.

Jemaah haji yang telah berada di Arab Saudi, seluruhnya memperoleh pemondokan (akomodasi), katering, transportasi, dan pelayanan kesehatan.

Seluruh jemaah haji yang berada di Arab Saudi dapat melaksanakan wukuf di Arafah. Bagi yang sakit disafariwukufkan dan yang meninggal dibadalhajikan.

Seluruh jemaah haji yang telah menunaikan ibadah haji dipulangkan kembali ke Tanah Air, kecuali yang wafat.Slide33

Terima

KasihWassalam