/
Lanjutan   materi   minggu Lanjutan   materi   minggu

Lanjutan materi minggu - PowerPoint Presentation

sherrill-nordquist
sherrill-nordquist . @sherrill-nordquist
Follow
357 views
Uploaded On 2019-06-27

Lanjutan materi minggu - PPT Presentation

ke 13 PENG GOLO NGAN NAR KOTIKA NARKOTIKA GOLONGAN III NARKOTIKA YANG BERKHASIAT PENGOBATAN DAN BANYAK DIGUNAKAN DALAM TERAPI DANATAU TUJUAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SERTA MEMPUNYAI POTENSI RINGAN MENGAKIBATKAN KETERGANTUNGAN MIS DIHIDROKODEINA ETILMORFINA KODEINA NIKODIKOD ID: 760428

yang dan impor dari dan yang dari impor atau untuk bahan badan oleh izin memiliki kesehatan 000 tidak pada

Share:

Link:

Embed:

Download Presentation from below link

Download Presentation The PPT/PDF document "Lanjutan materi minggu" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.


Presentation Transcript

Slide1

Lanjutan materi minggu ke 13Slide2

PENG

GOLO

NGANNAR-KOTIKA

NARKOTIKA GOLONGAN III

NARKOTIKA YANG BERKHASIAT PENGOBATAN DAN BANYAK DIGUNAKAN DALAM TERAPI DAN/ATAU TUJUAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SERTA MEMPUNYAI POTENSI RINGAN MENGAKIBATKAN KETERGANTUNGAN (MIS. DIHIDROKODEINA, ETILMORFINA, KODEINA, NIKODIKODINA, PILKODINA)Slide3

BUNGA POHON POPPY

(PAPAVER Somniperum)

GETAH

dari BUAH POPPY

TEKNIK PENOREHAN UNTUK MENDAPATKAN GETAH Slide4

CANDU

HEROIN ASIA TENGGARA

HEROIN MEXICO

HEROIN ASIA TENGGARA Slide5

MACAM-MACAM CODEINE DAN ALAT SUNTIK CODEINE

MACAM-MACAM MORPHINE DAN ALAT SUNTIK MORPHINE Slide6

DAUN COCCA, BUTIRAN, DAN BUBUK COCAINE

BUBUK COCAINE Slide7

KETENTUAN

IMPOR

NARKOTIKA

DIIMPOR OLEH PEDAGANG BESAR FARMASI YANG

DIIZINKAN OLEH MENTERI KESEHATAN

IZIN IMPOR MEMPERINDAG :

memiliki Angka Pengenal Impor (API)

memilik Surat Persetujuan Impor dari Menteri Kesehatan

untuk setiap pengimporan

memiliki persetujuan Pemerintah Negara pengekspor

KETENTUAN

EKSPOR

NARKOTIKA

DIEKSPOR OLEH PEDAGANG BESAR FARMASI MILIK

NEGARA

MEMILIKI ANGKA PENGENAL EKSPOR

MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN EKSPOR DARI MENTERI

KESEHATAN UNTUK SETIAP KALI PENGEKSPORAN

MEMILIKI PERSETUJUAN IMPOR DARI NEGARA TUJUAN

KETENTUAN

TRANSITO

NARKOTIKA

MEMPUNYAI SURAT PERSETUJUAN DARI NEGARA

PENGIMPOR DAN PENGEKSPOR

Slide8

PSIKOTROPIKA

KEGUNAAN

PSIKO-

TROPIKA

KESEHATAN/PENGOBATAN

ILMU PENGETAHUAN

(

PENELITIAN, PENGEMBANGAN,

PENDIDIKAN, PENGAJARAN

)

SALAH

MENG

GUNA

KAN

KERUGIAN :

BAGI PELAKU

DAMPAK SOSIAL

DAMPAK EKO-

NOMI

KEMAMPUAN

NASIONAL

SEHINGGA PERLU DIATUR

ANCAMAN

BANGSA

Dan

NEGARA

PSIKOTROPIKA

ADALAH ZAT ATAU OBAT, BAIK ALAMIAH MAUPUN SINTETIS

BUKAN NARKOTIKA, YANG BERKHASIAT AKTIF MELALUI PENGARUH

SELEKTIF PADA SUSUNAN SARAF PUSAT YANG MENYEBABKAN

PERUBAHAN KHAS PADA AKTIVITAS MENTAL DAN PERILAKU

TUJUAN

PENGATURAN

MENJAMIN KETERSEDIAAN PSIKOTROPIKA GUNA

PELAYANAN KESEHATAN DAN ILMU PENGETAHUAN

MENCEGAH TERJADINYA PENYALAHGUNAAN

MEMBERANTAS PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

Slide9

PREKURSOR

ADALAH ZAT ATAU BAHAN PEMULA ATAU BAHAN KIMIA YANG

DAPAT DIGUNAKAN DALAM MEMPROSES PEMBUATAN NARKOTIKA

ATAU PSIKOTROPIKA

KEP. MENKES NO. 890/MENKES/SK/VIII/1998 tentang

JENIS PREKURSOR NARKOTIKA dan KEP. MENKES

NO. 917/MENKES/VIII/1997 tentang JENIS PREKURSOR PSIKOTROPIKA

PREKURSOR PSIKOTROPIKA :

ASAM N ASETIL ANTRANILAT

EFEDRIN

ERGOMETRIN

ERGOTAMIN

ISOSAFROL

ASAM LISERGAT

3,4-METILEN DIOKSIL FENIL –2

PROPANON

1-FENIL-2-PROPANON

PIPERONAL

PSEUDO EFEDRINA

SAFROL

ANHIDRIDA ASAM ASETAT

ASETON

ASAM ETRANILAT

ETIL ETER

ASAM KLORIDAASAM FENIL ASETATPIPERIDINAASAM SULFATTOLUEN PREKURSOR NARKOTIKA : ANHIDRIDA ASETAT

ASETONASAM KLORIDAASAM SULFATETIL ETERKALIUM PERMANGANATMETIL ETIL KETONTOLUEN

IMPOR/EKSPOR PREKURSOR

HARUS DENGAN :

PERSETUJUAN IMPOR/EKSPOR DARI

KEPALA BADAN POM untuk setiap kali

pengimporan/pengeksporanSlide10

KETENTUAN IMPOR SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN :

DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN/PENELITIAN

MEMILIKI ANGKA PENGENAL IMPOR

IZIN MENTERI KESEHATAN

DILINDUNGI OLEH

CERTIFICATE OF ANALYSIS

DARI INSTANSI YANG BERWENANG DI NEGARA PENGEKSPOR (PABRIK YANG MEMPRODUKSI), bila tidak memiliki ‘CERTIFICATE of ANALYSIS’ MAKA PEJABAT BEA DAN CUKAI : - DAPAT MENGAMBIL CONTOH :

A. UNTUK OBAT JADI MASING-MASING 5 BUNGKUS

B. UNTUK BAHAN OBAT MASING-MASING 50 SAMPAI DENGAN 100 GRAM

- MENGIRIM CONTOH KE BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (POM),

PALING LAMBAT 3 X 24 JAM SETELAH PENGAMBILAN CONTOH TERSEBUT

IMPOR/EKSPOR

OBAT

TRADISIONIL

DILAKUKAN OLEH PRODUSEN OBAT TRADISIONIL

atau BADAN USAHA yang DITUNJUK oleh PRODUSEN DI

LUAR NEGERI

MEMILIKI IZIN IMPOR/EKSPOR DARI KEPALA BADAN POM

HARUS DIBUNGKUS atau MEMILIKI WADAH PENGEMAS

YANG MEMUAT INFORMASI YANG LENGKAP TTG OBAT TSB

DAN DITULIS DALAM BAHASA INDONESIA

PERATURAN MENKES NO.1297/Menkes/Per/XI/1998

jo. Per. Menkes No. 246/Menkes/Per/V/1990 Slide11

KETENTUAN

IMPOR

MAKANAN

Dan

MINUMAN

SEBELUM IMPOR HARUS DIDAFTARKAN DAHULU PADA BADAN POM

IMPOR HARUS MENDAPATKAN IZIN IMPOR DARI BADAN POM

DILAMPIRI SERTIFIKAT KESEHATAN

DILAMPIRI LABEL DENGAN MEMUAT KETERANGAN YANG JELAS DAN

TENTANG OBAT TERSEBUT

MAKANAN

Yang

DILARANG

IMPOR

BUSUK

MENGANDUNG BAHAN NABATI/HEWANI YG BERPENYAKIT

MENGANDUNG SISA PESTISIDA

MENGANDUNG ZAT KIMIA BERACUN, LOGAM

MENGANDUNG JASAD RENIK

TIDAK COCOK UNTUK KONSUMSI MANUSIA

BERBAHAYA BAGI KESEHATAN MANUSIA

TIDAK DIDAFTARKAN PADA BADAN POM

TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU

KADALUARSA

TAMBAHAN

MAKANAN

Yang DILARANGIMPOR

ASAM BORAT

ASAM SILISILAT DAN GARAM-GARAMNYA

DIETIL PIRO KARBONAT

DULSIN

KALIUM KLORAT

KLORAM FENIKO

MINYAK NABATI YANG DIBROMINASI

NITRO FURAZON

FORMALIN Slide12

PRODUK

MINUMAN

BERALKOHOL

BIR, ANGGUR, WHISKY, RUM, GIN, VODKA

KETENTUAN

IMPOR

MINUMAN

BERALKOHOL

MEMILIKI ANGKA PENGENAL IMPORTIR

MEMILIKI IZIN IMPOR DARI BADAN POM

TERDAFTAR DI BADAN POM

MEMILIKI NPP BKC DARI MENTERI KEUANGAN

HARUS MENCANTUMKAN LABEL PADA PENGEMAS DENGAN

MEMUAT DATA YANG LENGKAP DAN TEGAS SERTA PERINGATAN

‘MINUMANA BERALKOHOL’

serta

‘DIBAWAH UMUR 21 TAHUN

dan

WANITA HAMIL DILARANG MINUM’

LARANGAN

IMPOR

MINUMAN

BERALKOHOL

GOLONGAN A/B/C YANG ISINYA KURANG DARI 180 ml, KECUALI

UNTUK KEPERLUAN PENJUALAN DI KAMAR HOTEL DALAM BENTUK KONSENTRAT

BERKADAR ETHANOL LEBIH DARI 50%

MENCANTUMKAN KATA ‘HALAL’ PADA LABEL Slide13

PERATURAN

LARANGAN DAN PEMBATASAN

UNTUKMELINDUNGI FLORA DAN FAUNA Slide14

PENGA

TURAN

FLORA DAN FAUNA

NASIONAL

DEPARTEMEN KEHUTANAN

DEPARTEMEN PERTANIAN

INTERNA SIONAL

CITES (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA)

YAITU KONVENSI TINGKAT INTERNASIONAL YANG ME- MENGATUR PERDAGANGAN SPECIES FLORA DAN FAUNA YANG TERANCAM PUNAH Slide15

PEMBAGIAN

FLORA

DAN FAUNADALAM CITES

FLORA/FAUNA YANG TERANCAM PUNAH OLEH

PERDAGANGAN

DILARANG UNTUK DIPERDAGANGKAN (HIDUP

MAUPUN MATI)

KECUALI :

- TUKAR MENUKAR ANTAR KEBUN BINATANG

- PENELITIAN

- HADIAH KENEGARAAN

- HASIL PENANGKARAN (GENERASI KEDUA/F2)

APPENDIKS I

APPENDIKS II

APPENDIKS III

FLORA/FAUNA TIDAK TERANCAM PUNAH

AKAN TERANCAM PUNAH BILA PERDAGANGANYA

TIDAK TIDAK DIATUR DENGAN KETAT

PERDAGANGANNYA BERDASARKAN KUOTA

FLORA/FAUNA YANG DILINDUNGI KHUSUS OLEH

NEGARA ANGGOTA CITES

DIMAKSUDKAN UNTUK MENCEGAH/MEMBATASI

PEMANFAATAN YANG BERLEBIHANSlide16

LARANGAN DAN PEMBATASAN

UNTUK KEPENTINGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KESEHATAN MASYARAKATSlide17

PENCE

MARAN

LINGKUNGAN HIDUP

MASUKNYA ATAU DIMASUKKANNYA MAKHLUK

HIDUP, ZAT ENERGI, DAN /ATAU KOMPONEN LAIN

KE DALAM LINGKUNGAN HIDUP OLEH KEGIATAN

MANUSIA SEHINGGA KUALITASNYA TURUN SAMPAI KE TINGKAT TERTENTU YANG MENYEBABKAN LINGKUNGAN HIDUP TIDAK DAPAT BERFUNGSI SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA.

BARANG-BARANG BERBAHAYA

BAGI LINGKUNGAN HIDUP

BAHAN-BAHAN BERBAHAYA

LIMBAH

RADIO AKTIF Slide18

IMPOR

BAHAN-BAHAN

BERBAHAYA

WAJIB

DILAPORKAN

KE BADAN POM

PALING LAMBAT

2 MINGGU

SETELAH

BARANG

KE LUAR DARI

PELABUHAN/

BANDARA

BAHAN

PERUSAK

LAPISAN

OZON

CHLORO FLUORO CARBON/

FREON/R12 UNTUK PRODUKSI :

BUSA, ALAT PENDINGIN

PENCUCI LOGAM,

PRODUK AEROSOL

HALON

DIGUNAKAN DALAM

ALAT PEMADAM API

BAHAN PERUSAK OZON LAINNYA

KEP. ME

N

PERINDAG

NO. 410/MPP/

Kep

/9/1998

IMPORNYA

HARUS

IZIN

DIRJEN

DAG INTKEMENDAGSlide19

LIMBAH

BAHAN SISA PADA SUATU KEGIATAN

DAN/ATAU PROSES PRODUKSI

LIMBAH

BAHAN

BERACUN

Dan

BERBA-

HAYA

SETIAP LIMBAH YG MENGANDUNG

BAHAN BERBAHAYA DAN / ATAU BE-

RACUN YANG KARENA SIFAT DAN/

ATAU KONSENTRASINYA DAN/ATAU

JUMLAHNYA BAIK SECARA LANG-

SUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG

DAPAT MERUSAK DAN/ATAU MENCE

MARKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/

ATAU

DAPAT MEMBAHAYAKAN KESE

HATAN MANUSIA Slide20

LIMBAH YANG

MENYEBABKAN

INFEKSI

LIMBAH YANG SANGAT BERBAHAYA KARENA MENGANDUNG KUMAN

PENYAKIT SEPERTI HEPATITIS DAN KOLERA YANG DITULARKAN PADA

PEKERJA, PEMBERSIH JALAN, MASYARAKAT DI SEKITAR LOKASI

PEMBUANGAN LIMBAH

LIMBAH YANG MEMPUNYAI SALAH SATU SIFAT ANTARA LAIN :

MENYEBABKAN IRITASI (TERBAKAR PADA KULIT)

MENYEBABKAN PROSES PENGARATAN PADA LEMPENG BAJA

LIMBAH YANG

BERSIFAT

KOROSIF

IMPOR

LIMBAH BAHAN

BERACUN

Dan

BERBAHAYA

DILARANG

KECUALI

SISA DAN SKRAP TIMAH HITAM

SISA DAN SKRAP DARI

:

SEL PRIMER, BATERAI PRIMER,

AKUMULATOR LISTRIK, SEL PRIMER

HABIS PAKAI, AKUMULATOR

LISTRIK HABIS PAKAI

DENGAN IZIN

MEMPERINDAG

atas persetujuan

KEPALA

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGANSlide21

P E R A T U R A N

LARANGAN DAN PEMBATASAN

UNTUK MELIDUNGI INDUSTRI,

PERDAGANGAN DAN KEUANGANSlide22

PEMERIKSAAN PEMBAWAAN UANG RUPIAH

JUMLAH UANG

PEMERIKSAAN

Rp 100.000.000,00 ATAU LEBIH

MASUK WILAYAH PABEAN RI

Rp 100.000.000,00 ATAU LEBIH

KELUAR WILAYAH PABEAN RI.

PEMERIKSAAN KEASLIAN UANG OLEH PETUGAS BC DI TEMPAT KEDATANGAN

DALAM HAL ADANYA KECURIGAAN TENTANG KEASLIAN UANG RUPIAH

DILAKUKAN PEMERIKSAAN LEBIH LANJUT

TERLEBIH DAHULU MEMPEROLEH IZIN BI

Slide23

KEWAJIBAN IZIN ATAS MEMBAWA UANG RUPIAH SEBESAR Rp.100.000.000 ATAU LEBIH

KELUAR WILAYAH PABEAN

RI.

SETIAP ORANG YANG TIDAK ADA IZIN DARI BI

MEMBAWA UANG RUPIAH SEBESAR Rp.100.000.000

ATAU LEBIH KELUAR WILAYAH PABEAN RI.

MELANGGAR KETENTUAN TENTANG PEMBAWAAN

UANG RUPIAH DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF

BERUPA DENDA SEBESAR 10% DARI JUMLAH UANG

RUPIAH YANG DIBAWA, DENGAN BATAS MAKSIMAL

PENGENAAN SANKSI SEBESAR Rp. 300.000.000Slide24

PERATURAN

LARANGAN DAN PEMBATASAN

UNTUK

MELINDUNGI KEBUDAYAAN

Slide25

BENDA CAGAR BUDAYA

DI WILAYAH INDONESIA

SEMUANYA DIKUASAI

NEGARA

IMPOR

/ EKSPOR

BENDA CAGAR

BUDAYA

IZIN DARI

M

ENTERI PARIWISATA

DAN KEBUDAYAAN

IZIN DIBERIKATAN HANYA UNTUK :

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

PENGETAHUAN

SOSIAL BUDAYA

PEMANFAATAN LAIN YANG DIATUR OLEH

MENTERI

MENHIR