EKONOMI KESEHATAN PENDAHULUAN Dalam UndangUndang Dasar 1945 pasal 28 H dan UndangUndang Nomor 362009 tentang Kesehatan pasal 4 menetapkan bahwa setiap ID: 568093
Download Presentation The PPT/PDF document "PEMBIAYAAN KESEHATAN RAKYAT MISKIN" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.
Slide1
PEMBIAYAAN KESEHATAN RAKYAT MISKIN
EKONOMI KESEHATANSlide2
PENDAHULUAN
Dalam
Undang-Undang
Dasar
1945
pasal
28 H
dan
Undang-Undang
Nomor
36/2009
tentang
Kesehatan
,
pasal
4
menetapkan
bahwa
setiap
orang
berhak
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
.
Karena
itu
setiap
individu
,
keluarga
dan
masyarakat
berhak
memperoleh
perlindungan
terhadap
kesehatannya
,
dan
negara
bertanggungjawab
mengatur
agar
terpenuhi
hak
hidup
sehat
bagi
penduduknya
termasuk
bagi
masyarakat
miskin
dan
tidak
mampu
.Slide3
PENDAHULUAN
Kenyataan
yang
terjadi
,
derajat
kesehatan
masyarakat
miskin
masih
rendah
,
hal
ini
tergambarkan
dari
angka
kematian
bayi
kelompok
masyarakat
miskin
tiga
setengah
sampai
dengan
empat
kali
lebih
tinggi
dari
kelompok
masyarakat
tidak
miskin
.
Masyarakat
miskin
biasanya
rentan
terhadap
penyakit
dan
mudah
terjadi
penularan
penyakit
karena
berbagai
kondisi
seperti
kurangnya
kebersihan
lingkungan
dan
perumahan
yang
saling
berhimpitan
,
perilaku
hidup
bersih
masyarakat
yang
belum
membudaya
,
pengetahuan
terhadap
kesehatan
dan
pendidikan
yang
umumnya
masih
rendah
. Slide4
PENDAHULUAN
Derajat
kesehatan
masyarakat
miskin
berdasarkan
indikator
Angka
Kematian
Bayi
(AKB)
dan
Angka
Kematian
Ibu
(AKI)
di
Indonesia,
masih
cukup
tinggi
,
yaitu
AKB
sebesar
26,9 per 1000
kelahiran
hidup
dan
AKI
sebesar
248 per 100.000
kelahiran
hidup
serta
Umur
Harapan
Hidup
70,5
Tahun
(BPS 2007). Slide5
PENDAHULUAN
Derajat
kesehatan
masyarakat
miskin
yang
masih
rendah
tersebut
diakibatkan
karena
sulitnya
akses
terhadap
pelayanan
kesehatan
.
Kesulitan
akses
pelayanan
ini
dipengaruhi
oleh
berbagai
faktor
seperti
tidak
adanya
kemampuan
secara
ekonomi
dikarenakan
biaya
kesehatan
yang
memang
mahal
. Slide6
PENDAHULUAN
Peningkatan
biaya
kesehatan
yang
diakibatkan
oleh
berbagai
faktor
seperti
perubahan
pola
penyakit
,
perkembangan
teknologi
kesehatan
dan
kedokteran
,
pola
pembiayaan
kesehatan
berbasis
pembayaran
out of pocket
,
kondisi
geografis
yang
sulit
untuk
menjangkau
sarana
kesehatan
.
Derajat
kesehatan
yang
rendah
berpengaruh
terhadap
rendahnya
produktifitas
kerja
yang
pada
akhirnya
menjadi
beban
masyarakat
dan
pemerintah
.Slide7
Sistem
pelayanan
kesehatan
di
Indonesia
didanai
oleh
pemerintah
dan
swasta
.
Aktivitas
untuk
masyarakat
miskin
di
Indonesia
dilakukan
dengan
kebijakan
pelayanan
pada
:
Puskesmas
.
Pustu
,
Posyandu
dengan
menitik
beratkan
pada
program-program
atau
jenis
pelayanan
yang
berkaitan
dengan
kemiskinan
(TB, ISPA, PMT,
dan
lain-lain)
Penempatan
Dokter
(
terutama
spesialis
)
dan
Bidan
di
Desa
(BDD)
di
daerah
terpencil
atau
pelosok
Penetapan
tarif
kelas
III
di
RSU
dengan
program
Jamkesmas
.
Imunisasi
gratis
Program
peningkatan
hygiene
dan
sanitasi
Penyuluhan
kesehatan
,
dllSlide8
Namun
demikian
, Indonesia
termasuk
masih
kurang
dalam
pembiayaan
pelayanan
kesehatan
dibandingkan
dengan
banyak
Negara
berkembang
lainnya
yang
sama
income per
capitanya
,
sehingga
dalam
implementasinya
terutama
pada
masyarakat
miskin
kurang
mengenai
sasaran
.Slide9
Pada
tahun
2008
ini
terjadi
perubahan
pada
penyaluran
dana
dan
pengelolaannya
.
Pemerintah
mengubah
program
jaminan
kesehatan
dari
Asuransi
Kesehatan
untuk
Warga
Miskin
(
Askeskin
)
menjadi
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
(
Jamkesmas
).
Pemerintah
mengklaim
perubahan
program
ini
bakal
lebih
mempermudah
pelayanan
,
khususnya
soal
klaim
pembayaran
.
Atas
dasar
pertimbangan
untuk
pengendalian
biaya
pelayanan
kesehatan
,
peningkatan
mutu
,
transparansi
dan
akuntabilitas
maka
perubahan
tersebut
pengelolaan
program
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
Miskin
dilakukan
.Slide10
Untuk
dana
pelayanan
kesehatan
masyarakat
miskin
di
Puskesmas
dan
jaringannya
disalurkan
langsung
ke
Puskesmas
,
sedangkan
pelayanan
kesehatan
di
Rumah
Sakit
dikelola
Departemen
Kesehatan
dan
pembayaran
ke
PPK
langsung
melalui
kas
negara
.
Penyaluran
dana
ini
tetap
dalam
kerangka
penjaminan
kesehatan
bagi
penduduk
miskin
yang
tidak
terpisahkan
sebagai
kerangka
jaringan
dalam
subsistem
pelayanan
yang
seiring
dengan
subsistem
pembiayaannya
.Slide11
Perubahan
mekanisme
yang
mendasar
adalah
adanya
pemisahan
peran
pembayar
dengan
verifikator
melalui
penyaluran
dana
langsung
ke
Pemberi
Pelayanan
Kesehatan
(PPK)
dari
Kas
Negara,
penggunaan
tarif
paket
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
di
RS,
penempatan
pelaksana
verifikasi
di
setiap
Rumah
Sakit
,
pembentukan
Tim
Pengelola
dan
Tim
Koordinasi
di
tingkat
Pusat
,
Propinsi
,
dan
Kabupaten
/Kota
serta
penugasan
PT
Askes
(
Persero
)
dalam
manajemen
kepesertaan
. Slide12
Ada 5
jenis
pembiayaan
masyarakat
miskin
1.
Tax-based financing
Kelebihan
:
Menggunakan
alat
transaksi
(
mata
uang
) yang
jelas
Merupakan
peraturan
pajak
yang
dibuat
secara
tertulis
dalam
UU
Sebagai
salah
satu
upaya
penegakan
hukum
Kekurangan
:
Pendapatan
Negara
sangat
tergantung
pada
fluktuasi
mata
uang
Memerlukan
pemahaman
yang
tinggi
tentang
UU
Memerlukan
tingkat
kepatuhan
yang
tinggi
Bila
beban
pajak
dirasakan
terlalu
tinggi
,
maka
masyarakat
cenderung
menipu
dan
malas
bekerja
Hanya
dapat
dilaksanakan
bila
sistem
politik
tidak
didominasi
oleh
kelompok
politik
tertentu
Slide13
Pembiayaan
masyarakat
miskin
2. Social
insurance
financing
Kelebihan
:
Menjamin
keadilan
dan
mendorong
pemerataan
(equity)
Biaya
dapat
diprediksikan
dan
dikendalikan
Lebih
efisien
Besarnya
premi
berdasarkan
jumlah
penduduk
Kekurangan
:
Sangat
tergantung
pada
pemerintah
Slide14
Pembiayaan
masyarakat
miskin
3. Private
health
insurance
Kelebihan
:
Besarnya
premi
tergantung
dari
besarnya
resiko
individu
Mempunyai
banyak
variasi
tentang
cara
pembayaran
Intervensi
pemerintah
untuk
memberi
subsidi
Kekurangan
:
Terlalu
banyak
metode
pembiayaan
sehingga
membingungkan
Tidak
sesuai
untuk
masyarakat
miskin
dan
resiko
tinggi
karena
membutuhkan
dana
yang
besar
sehingga
membutuhkan
intervensi
pemerintahSlide15
Pembiayaan
masyarakat
miskin
4. User
fee
Kelebihan
:
Pelayanan
cepat
Sesuai
dengan
keinginan
user
dalam
memilih
providernya
Pembayaran
sesuai
dengan
pemeriksaan
Dapat
mendapatkan
pelayanan
lebih
bila
membayar
lebih
Kekurangan
:
Harus
ada
uang
cash
Provider
bisa
saja
melakukan
pemeriksaan
dan
pemberian
terapi
yang
tidak
sesuai
tetapi
user
tetap
harus
membayarnya
No money no servicesSlide16
Pembiayaan
masyarakat
miskin
5. Community-based health insurance
Kelebihan
:
Pelayanan
sesuai
kebutuhan
komunitas
Pelayanan
kesehatan
bisa
didekatkan
Adanya
karakteristik
penyakit
yang
mirip
pada
komunitas
tersebut
Kekurangan
:
Tidak
bisa
untuk
pelayanan
lanjut
Cendrung
tidak
berjalan
untuk
Indonesia
karena
adanya
asuransi
kesehatan
lainnya
yang
lebih
murah
dan
gratis
Kurangnya
kemampuan
tiap
–
tiap
Bapel
dalam
mengolah
keuangan
dan
pelaporan
.Slide17
Beberapa
pembiayaan
kesehatan
untuk
orang
miskin
di
indonesia
yaitu
:
Tahun
1992
dengan
DUKM
Dana
Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Masyarakat
yang
bayar
semua
pemerintah
sebagai
regulator
bisa
dikatakan
USER FEE
Tahun
1998
dengan
JPKM
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
Masyarakat
Keseluruhan
untuk
orang
miskin
1998 – 2001
dengan
JPS – BK
Jaring
Pengaman
Sosial
–
Bidang
Kesehatan
Program
Dampak
Pengurangan
Subsidi
Energy ( PDPSE )
Slide18
Pembiayaan
kesehatan
untuk
orang
miskin
di
indonesia
2001 – 2004
dengan
PKPS – BBM
Program
Kompensasi
Pengurangan
Subsidi
–
Bahan
Bakar
Minyak
Pada
tanggal
19
Oktober
2004
disahkan
undang
–
undang
Sistem
Jaminan
Sosial
Nasional
( SJSN
)
2005
dengan
ASKESKIN
Asuransi
Kesehatan
Masyarakat
Miskin
Penyeleggara
PT.ASKES (
Persero
)
2008
dengan
JAMKESMAS
Jaminan
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
Dengan
sistim
menyeluruh
dan
komprehensif
dan
disertai
prinsip
portabilitas
dan
ekuitas
dan
pengelolaan
secara
transparab
dan
akuntabel
.Slide19
Problem Pembiayaan
Kesehatan
Masyarakat
Miskin
Kurangnya
biaya
untuk
promotif
dan
preventif
.
Masalah
utama
pembiayaan
kesehatan
masyarakat
miskin
yaitu
program
Jamkesmas
memiliki
sejumlah
problem
antara
lain :
aspek
sumber
pendanaan
dan
pendataan
jumlah
sasaran
yang
tercakup
dalam
asuransi
. Slide20
Problem
Pembiayaan
Kesehatan
Masyarakat
Miskin
Belum mencapai tingkat kebutuhan normatif
Kurangnya biaya operasional
Tidak fleksibel dalam penggunaannya sehingga tidak sesui dengan kebutuhan riil dilapangan
Partisipasi
sektor
swasta
dalam
pembiayaan
kesehatan
bagi
rakyat
miskin
masih
sangat
minim.
Mayoritas
rumah
sakit
(RS)
rujukan
Askes
untuk
keluarga
miskin
(
Askeskin
)
adalah
RS
pemerintah
.
Padahal
,
kualitas
pelayanan
kesehatan
di
sejumlah
RS
swasta
justru
lebih
baik
dibandingkan
RS
milik
pemerintah
.Slide21
Problem
Pembiayaan
Kesehatan
Masyarakat
Miskin
Program
Kompensasi
Pengurangan
Subsidi
Bahan
Bakar
Minyak
bidang
kesehatan
selama
ini
didanai
pengurangan
subsidi
BBM,
sehingga
dana
itu
belum
tentu
tersedia
tiap
tahun
.
Pembiayaan
tidak
memperhitungkan
cost barrier. Di
lokasi-lokasi
terpencil
,
biaya
transportasi
jauh
lebih
besar
dari
biaya
pelayanan
kesehatanSlide22
Problem
Pembiayaan
Kesehatan
Masyarakat
Miskin
Kebijakan
yang
komprehensif
dan
berkelanjutan
di
bidang
kesehatan
seperti
asuransi
kesehatan
juga
dinilai
belum
mantap
.
Pada
masa-masa
awal
,
pemerintah
daerah
kurang
terlibat
dalam
program
ini
.
Jadi
, program
ini
kurang
mendorong
sistem
pemantauan
,
evaluasi
dan
akuntabilitas
karena
tidak
terformulasi
hubungan
antara
PT
Askes
daerah
dengan
pemda
setempatSlide23
Problem
Pembiayaan
Kesehatan
Masyarakat
Miskin
Kecenderungan
meningkatnya
biaya
pemeliharaan
kesehatan
menyulitkan
akses
masyarakat
terhadap
pelayanan
kesehatan
yang
dibutuhkannya
.
Kenaikan
biaya
kesehatan
terjadi
akibat
penerapan
teknologi
canggih
,
karakter
‘supply induced demand’
dalam
pelayanan
kesehatan
,
pola
pembayaran
tunai
langsung
ke
pemberi
pelayanan
kesehatan
,
pola
penyakit
kronik
dan
degeneratif
,
serta
inflasi
. Slide24
Pembenahan
Mekanisme
Pembiayaan
masyarakat
Miskin
Pembiayaan
kesehatan
yang
kuat
,
stabil
dan
berkesinambungan
memegang
peranan
yang
amat
vital
untuk
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
dalam
rangka
mencapai
berbagai
tujuan
penting
dari
pembangunan
kesehatan
di
suatu
negara
diantaranya
adalah
pemerataan
pelayanan
kesehatan
dan
akses
(
equitable access to health care
)
dan
pelayanan
yang
berkualitas
(
assured quality
) Slide25
Pembenahan
Mekanisme
Pembiayaan
masyarakat
Miskin
Oleh
karena
itu
reformasi
kebijakan
kesehatan
di
suatu
negara
seyogyanya
memberikan
fokus
penting
kepada
kebijakan
pembiayaan
kesehatan
untuk
menjamin
terselenggaranya
kecukupan
(
adequacy
),
pemerataan
(
equity
),
efisiensi
(
efficiency
)
dan
efektifitas
(
effectiveness
)
dari
pembiayaan
kesehatan
itu
sendiriSlide26
Pembenahan
Mekanisme
Pembiayaan
masyarakat
Miskin
Perencanaan
dan
pengaturan
pembiayaan
kesehatan
yang
memadai
(
health care financing
)
akan
menolong
pemerintah
di
suatu
negara
untuk
dapat
memobilisasi
sumber-sumber
pembiayaan
kesehatan
,
mengalokasikannya
secara
rasional
serta
menggunakannya
secara
efisien
dan
efektifSlide27
Pembenahan
Mekanisme
Pembiayaan
masyarakat
Miskin
Kebijakan
pembiayaan
kesehatan
yang
mengutamakan
pemerataan
serta
berpihak
kepada
masyarakat
miskin
(
equitable and pro poor health policy
)
akan
mendorong
tercapainya
akses
yang universal.
Pada
aspek
yang
lebih
luas
diyakini
bahwa
pembiayaan
kesehatan
mempunyai
kontribusi
pada
perkembangan
sosial
dan
ekonomi
.Slide28
Pembenahan
Mekanisme
Pembiayaan
masyarakat
Miskin
Mengatasi
masalah
pembiayaan
dapat
dilakukan
dengan
memperluas
cakupan
asuransi
kesehatan
bukan
hanya
untuk
keluarga
miskin
,
melainkan
dibangun
suatu
sistem
asuransi
sosial
kesehatan
secara
nasional
yang
mencakup
seluruh
lapisan
masyarakat
. Slide29
Sasaran dari subsidi pemerintah di bidang kesehatan perlu dipertajam dengan jalan antara lain :
Pertama, meningkatkan anggaran bagi program-program kesehatan yang banyak berkaitan dengan penduduk miskin. Misalnya program pemberantasan penyakit menular, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan gizi masyarakat.Slide30
Kedua, meningkatkan subsidi bagi sarana pelayanan kesehatan yang banyak melayani penduduk miskin, yaitu Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, ruang rawat inap kelas III di rumah sakit. Untuk itu, subsidi bantuan biaya operasional rumah sakit perlu ditingkatkan untuk menghindari praktik eksploitasi dan ‘pemalakan’ pasien miskin atas nama biaya perawatan.Slide31
Ketiga, mengurangi anggaran bagi program yang secara tidak langsung membantu masyarakat miskin mengatasi masalah kesehatannya. Contohnya adalah pengadaan alat kedokteran canggih, program kesehatan olahraga dan lain sebagainya.Slide32
Keempat, mengurangi subsidi pemerintah kepada sarana pelayanan kesehatan yang jarang dimanfaatkan oleh masyarakat miskin, misalnya pembangunan rumah sakit-rumah sakit stroke.Slide33
Strategi
pembiayaan
dari
WHO
1)
meningkatkan
investasi
dan
pembelanjaan
publik
dalam
bidang
kesehatan
,
2)
mengupayakan
pencapaian
kepesertaan
semesta
dan
penguatan
permeliharaan
kesehatan
masyarakat
miskin
,
3)
pengembangan
skema
pembiayaan
praupaya
termasuk
didalamnya
asuransi
kesehatan
sosial
(SHI
),
4)
penggalian
dukungan
nasional
dan
internasional
,
5)
penguatan
kerangka
regulasi
dan
intervensi
fungsional
,
6
)
pengembangan
kebijakan
pembiayaan
kesehatan
yang
didasarkan
pada
data
dan
fakta
ilmiah
,
serta
7
)
pemantauan
dan
evaluasi
.Slide34
Implementasi
strategi
pembiayaan
kesehatan
di
suatu
negara
diarahkan
kepada
beberapa
hal
pokok
yakni
kesinambungan
pembiayaan
program
kesehatan
prioritas
,
reduksi
pembiayaan
kesehatan
secara
tunai
perorangan
(out of pocket funding),
menghilangkan
hambatan
biaya
untuk
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
,
pemerataan
dalam
akses
pelayanan
,
peningkatan
efisiensi
dan
efektifitas
alokasi
sumber
daya
(resources)
serta
kualitas
pelayanan
yang
memadai
dan
dapat
diterima
pengguna
jasa
.Slide35
TUGAS KELOMPOK
Cari
Contoh
dari
Berbagai
Negara
tentang
sistem
kesehatan
dan
pembiaayan
kesehatan
bagi
rakyat
miskin
!
Apa
pelajaran
yang
dapat
diambil
untuk
Indonesia
Kebijakan
Pembiayaan
Kesehatan
bagi
rakyat
miskin
di
era JKN
Kebijakan
pelayanan
kesehatan
gratis (
untung
dan
ruginya
)