PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN - PowerPoint Presentation

Slide1

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL

BPSDMPK-PMPKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIAJAKARTA, 2012

LIMA PILAR MUTU PENDIDIKAN

MUTU PENDIDIKANORGANISASI MUTUSTANDAR MUTU

PENJAMIN-AN MUTU

PERBAIKAN MUTU BERKELAN-JUTAN

AKUNTA-BILITAS PUBLIK

M A K N A PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Sistem, proses, dan kebijakan yang diarahkan untuk menjamin terpelihara dan meningkatnya mutu pendidikan sesuai standar. Keseluruhan mekanisme dan prosedur yang diadopsi untuk menjamin terwujudnya mutu dan perbaikan mutu

pendidikan

berkelanjutan, yang

meliputi

perencanaan, pelaksanaan,

dan evaluasi

(audit & akreditasi).

BELUM JELASNYA INTEGRASI BERBAGAI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKANBANDITJEN

PUSAT PMP & LPMP

PEMDA

SATUAN PENDIDIKAN

MASYARAKAT *

EVALUASI DIRI

PEMBINAAN/PERIZINAN

KEBIJAKAN/FASILITASI/MONEV

PEMBINAAN/PERIZINAN

AKREDITASI

LAINNYA

*) seperti dewan pendidikan, organisasi profesi, dll

TUJUAN

SISDIKNAS

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

HAK SETIAP WN

MEMPEROLEH

PENDIDIKAN

BERMUTU

INTERRELASI SUBSTANSI PENGATURAN

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

SISTEM MUTU TERPADU

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

(UU 20/2003)

SATUAN/

PROGRAM

PENDIDIKAN

SNP

PENGELOLAAN,

PENYELENGGARAAN

PENDANAAN

PENDIDIKAN

(PP 19/2005)

PP

48/2009

PP 17/2010

PP 66/2010

EVALUASI DIRI SEKOLAH SEBAGAI BAGIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

PENJAMINAN

MUTU PENDIDIKAN

DI SATUAN PENDIDIKAN

EDS

PEMENUHAN

RKAS

(1 THN)

RKS

(5 THN)

EDS adalah proses evaluasi diri yang didorong secara internal

oleh sekolah itu sendiri dengan

melibatkan pemangku kepentingan guna melihat kinerja sekolah

terhadap pencapaian SPM dan SNP

yang hasilnya dipakai sebagai dasar dalam peningkatkan mutu proses belajar mengajar

dan hasil belajar siswa dan terumuskan dalam Penyusunan RKS

KEKOSONGAN

REGULASIPENJAMINAN MUTU PENDIDIKANSETIAP WN MEMPUNYAI HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN BERMUTU

EVALUASI SATUAN/ PROGRAM

PENDIDIKAN

AUDIT MUTU

SATUAN/ PROGRAM

PENDIDIKAN

SATUAN/ PROGRAM

PENDIDIKAN BERMUTU

HAK

WARGA NEGARA

PENDIDIKAN BERMUTU

PP 19/2005

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

UU 20/2003 PASAL 5

(1)

UU 20/2003 PASAL 57, 58(2), 59(1,2)

UU 20/2003 PASAL 60(1-3)

UU 20/2003 PASAL 5

7 (1)

AKREDITASI SATUAN/ PROGRAM

PENDIDIKAN

Tanggung

Jawab/Kewajiban

Pemerintah Mengupayakan dan Menyelenggarakan Satu Sistem Pendidikan Nasional (UUD 45 Pasal 31 (3) dan UU 20/2003

tentang

Sisdiknas Pasal 11 (

1)

PP 1

7

/20

10 &

PP 66/2010

PENGELOLAAN

&

PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN

PP

48

/200

9

PENDANAAN PENDIDIKAN

PERBAIKAN MUTU BERKELANJUTAN

UU 20/2003 PASAL 60

(1-3)

PP

..........

PENJAMINAN MUTU

PENDIDIKAN

???

MENGAPA PERLU SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN?

Amanat konstitusional UUD 1945 dan UU Sisdiknas

Kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Kebutuhan publik untuk menjamin akuntabilitas pendidikan

secara nasional serta mempertanggungjawabkan kualitas

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Kompleksitas masalah

yang dihadapi dalam penjaminan mutu pendidikan.

Perlunya acuan untuk evaluasi, audit, dan akreditasi program/satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Menggalang sumber daya intelektual bagi penjaminan mutu.

ISU-ISU DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Terseraknya pengaturan dan kebijakan penjaminan mutu pendidikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga tidak utuh sifatnya.

Belum adanya standarisasi dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Sebagian besar satuan pendidikan maupun pemerintah daerah belum memiliki lembaga penjaminan mutu pendidikan.

Lembaga penjaminan mutu pendidikan yang sudah ada belum berfungsi optimal dan belum bersinergi.

Belum tumbuh dan berkembangnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan.

.

POTENSI-POTENSI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Standar Nasional PendidikanEvaluasi (peserta didik, satuan/program pendidikan)Ujian NasionalSertifikasi (sertifikasi kompetesi lulusan)AkreditasiPerizinan

Penjaminan

Mutu Internal di dalam Satuan Pendidikan

Kelembagaan

Terkait Penjaminan Mutu:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Badan Standar Nasional Pendidikan

Badan Akreditasi

Pemerintah Provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota Penyelenggara

Satuan Pendidikan

A N A T O M I SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

SNP

PMB

SMSP

SPMI SPME

A P

B M

BM :

Budaya Mutu

SPMI :

Sistem Penjaminan Mutu Internal

SPME :

Sistem

Penjaminan Mutu Eksternal

PMB :

Pengembangan Mutu Berkelanjutan

AP :

Akuntabilitas Publik

SMSP : Standar Mutu Satuan Pendidikan

SNP :

Standar Nasional Pendidikan

PILAR MUTU PENDIDIKAN

STANDAR MUTU PENDIDIKANSTANDAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

S P M I

S P M E

STANDAR MUTU

PERENCANAAN PEMENUHAN MUTU

PEMENUHAN MUTU

EVALUASI/AUDIT

AKREDITASI

EVALUASI

PENGENDALIAN

PENETAPAN

PENJAMINAN

PENILAIAN

BADAN AKREDITASI, PEMERINTAH/PEMDA, DLL

TOTALITAS SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

P

ERIZINAN

PENILAIAN

BAB I: KETENTUAN UMUM (Pengertian, Prinsip, tujuan, dan fungsi, Ruang lingkup sistem penjaminan mutu pendidikan)BAB II: PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian kesatu : UmumBagian kedua : Standar Mutu PendidikanBagian ketiga : Mekanisme Penjaminan Mutu PendidikanBagian keeempat : Evaluasi PendidikanBagian kelima : Akreditasi Program Studi, Program dan Satuan PendidikanBagian keenam : Kelembagaan Paragraf 1 : Satuan/ Program PendidikanParagraf 2 : Lembaga Penjaminan Mutu Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Paragraf 3 : Lembaga Mandiri Penjaminan Mutu

Bagian

keenam :

Pemenuhan Mutu & tindak lanjut hasil

PMP

RANCANGAN PENGATURAN

BAB III: PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU Bagian Kesatu : Penjaminan Mutu PAUD FormalBagian Kedua : Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar

Bagian Ketiga : Penjaminan Mutu Pendidikan MenengahBagian Keempat : Penjaminan Mutu Pendidikan TinggiBagian Kelima : Penjaminan Mutu Pendidikan KedinasanBagian Keenam : Penjaminan Mutu Pendidikan KeagamaanBagian Ketujuh : Penjaminan Mutu Pendidikan Jarak JauhBagian Kedelapan : Penjaminan Mutu Pendidikan NonformalBagian Sembilan

: Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional

RANCANGAN PENGATURAN

BAB IV: TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN MUTU PENDIDIKANBagian Kesatu : Tingkat NasionalBagian Kedua

: Tingkat ProvinsiBagian Ketiga : Tingkat Kabupaten/KotaBagian Keempat : Tingkat Satuan/Program PendidikanBagian Kelima : MasyarakatBAB V: SANKSIBAB VI: KETENTUAN PERALIHANBAB VII: KETENTUAN PENUTUP

RANCANGAN PENGATURAN

TERIMA KASIHBPSDMPK

dan PMPKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIAJAKARTA, 2012